Andy Burnham dan Manchesterism: Devolusi Kekuasaan Inggris
ORBITINDONESIA.COM – Andy Burnham, yang dua kali gagal menjadi perdana menteri, kini tinggal tiga pekan lagi menuju Downing Street. Ia membuka arah pemerintahannya dari Manchester, sambil menawarkan “Manchesterism” sebagai cetak biru devolusi kekuasaan Inggris.
Terjemahan akurat artikel sumber: Burnham pernah dua kali mencoba dan gagal menjadi perdana menteri. Kini ia berjarak tiga minggu dari pindah ke Downing Street.
Satu dekade Burnham menjauh dari Westminster sebagai Wali Kota Greater Manchester justru mengantarkannya pada hadiah yang sebelumnya luput. Karena itu, tidak mengejutkan ia memilih Manchester untuk pidato pertamanya sebagai perdana menteri “presumtif”.
Di jantung visinya ada upaya mengekspor pendekatan Greater Manchester, yang ia sebut “Manchesterism”, untuk seluruh negeri. Hari ini memberi gambaran bahwa itu berarti devolusi kekuasaan signifikan dari Westminster ke kantor-kantor seperti yang hingga kurang dari dua minggu lalu masih ia pimpin.
Contohnya “Number 10 North”, kantor perdana menteri baru berbasis di Manchester yang menjadi salah satu pengumuman paling besar. Memang sudah banyak kantor pemerintah di luar London, dan pada era Rishi Sunak Kementerian Keuangan membuka kampus di Darlington.
Namun yang Burnham gambarkan tampak lebih besar daripada sekadar memindahkan staf. No 10 North akan memikul tanggung jawab khusus atas “program pembangunan rumah dewan terbesar sejak periode pascaperang”, katanya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan tentang peran Kementerian Perumahan dan mengisyaratkan perombakan mesin pemerintahan yang lebih luas. Rincian cara kerjanya semestinya menjadi bahan pertanyaan media, tetapi Burnham menolak menjawab pertanyaan.
“Manchesterism” pada dasarnya adalah narasi politik yang menjanjikan Inggris yang tidak lagi berpusat pada Westminster. Kuncinya adalah devolusi, yakni pengalihan wewenang nyata ke wilayah, bukan sekadar simbolik.
Pengumuman “Number 10 North” menandai upaya menggeser pusat gravitasi pemerintahan ke luar London. Ini berbeda dari relokasi birokrasi biasa, karena melekat pada mandat kebijakan yang spesifik dan besar.
Mandat itu adalah pembangunan “council house” skala raksasa, yang disebut Burnham sebagai terbesar sejak pascaperang. Secara historis, program perumahan pascaperang Inggris memang menjadi tonggak negara kesejahteraan, sehingga klaim ini sengaja dipilih untuk memberi bobot politik.
Jika No 10 North benar memegang tanggung jawab pembangunan perumahan, maka struktur kementerian berpotensi berubah. Peran Kementerian Perumahan bisa tereduksi, atau dipaksa berbagi kendali dengan kantor perdana menteri yang “berkaki dua” di London dan Manchester.
Namun desain kebijakan yang baik membutuhkan garis komando yang jelas. Tanpa kejelasan, devolusi bisa berubah menjadi tumpang tindih kewenangan, konflik anggaran, dan saling lempar tanggung jawab ketika target tak tercapai.
Burnham juga mewarisi preseden bahwa pemerintah pusat pernah menempatkan institusi di luar London, seperti kampus Treasury di Darlington pada masa Rishi Sunak. Bedanya, preseden itu lebih dekat pada strategi “levelling up” birokratis, bukan pusat pengambil keputusan yang mengikat.
Penolakan Burnham menjawab pertanyaan media pada momen krusial justru memperlebar ruang spekulasi. Publik akan bertanya apakah ini reformasi tata kelola atau sekadar rebranding politik dengan panggung Manchester.
Devolusi yang berhasil mensyaratkan transparansi metrik, peta pendanaan, dan jaminan akuntabilitas lokal. Tanpa tiga hal itu, “Manchesterism” bisa menjadi slogan yang kuat tetapi rapuh saat diuji implementasi.
Burnham tampak ingin membalik logika karier politik Inggris: bukan naik melalui Westminster, melainkan menang karena menjauh darinya. Ia menjadikan satu dekade sebagai wali kota bukan “masa jeda”, melainkan laboratorium legitimasi.
Gagasan “Number 10 North” menarik karena menantang mitos bahwa kendali negara harus selalu beralamat di London. Tetapi justru karena radikal, ia harus dibuktikan dengan detail, bukan dengan aura perubahan.
Klaim program perumahan terbesar sejak pascaperang terdengar seperti janji yang sengaja dibuat sulit dibantah di awal. Namun janji besar tanpa peta eksekusi bisa berubah menjadi jebakan politik bagi Burnham sendiri.
Yang paling mengganggu adalah keputusan menolak pertanyaan media, karena itu menghambat uji publik sejak dini. Dalam demokrasi modern, reformasi tata kelola tidak cukup diceritakan, tetapi harus dipertanggungjawabkan sejak rancangan pertama.
Jika Burnham serius, ia perlu menunjukkan bahwa devolusi bukan pemindahan masalah dari pusat ke daerah, melainkan pemindahan kapasitas dan uang. Tanpa itu, Manchester hanya menjadi latar dramatis, sementara Westminster tetap memegang kunci.
“Manchesterism” memberi harapan bahwa Inggris bisa dikelola lebih dekat ke warganya, dengan keputusan yang tidak selalu menunggu lampu hijau dari Westminster. “Number 10 North” adalah simbol kuat, tetapi simbol hanya bernilai jika diikuti disiplin tata kelola.
Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah Burnham sedang membangun negara yang lebih terdevolusi, atau hanya membangun panggung baru untuk kekuasaan lama. Jawabannya akan terlihat bukan dari pidato, melainkan dari siapa yang memegang anggaran, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban, dan siapa yang benar-benar mendapat rumah. (Orbit dari berbagai sumber, 5 Juli 2026)
