Toxic Workplace Victim Support: Bullying, NDA, dan Kontrak Negara
ORBITINDONESIA.COM – Tuduhan toxic workplace dan bullying kembali menghantam Victim Support, lembaga utama pendamping korban kejahatan di Selandia Baru. Sejumlah staf kini dan mantan staf menyebut kantor sebagai “lingkungan yang sangat tidak aman”, sementara pimpinan menolak klaim itu dan menonjolkan survei kepuasan korban serta penurunan turnover.
Victim Support sedang diuji di titik paling sensitif: kredibilitas moral sebuah organisasi yang bekerja untuk korban trauma. Ketika orang-orang di dalamnya mengaku takut berbicara, publik wajar bertanya apakah layanan yang “victim-centric” bisa lahir dari budaya yang dipersepsikan menekan.
RNZ mewawancarai beberapa staf dan eks staf yang menggambarkan kepemimpinan senior sulit ditanya, dan kanal umpan balik dianggap tidak aman. Seorang staf menyebut survei keterlibatan karyawan pun rawan bias karena orang “enggan jujur”.
Ini bukan cerita baru sepenuhnya, karena pada 2021–2022 pernah ada investigasi independen soal perundungan, pelatihan buruk, dan kegagalan layanan. Ringkasan laporan menyebut tidak ada perundungan yang meluas, tetapi ada wilayah dengan laporan perilaku tak wajar manajer “sangat tinggi”.
Masalahnya, laporan penuh tidak dipublikasikan, dan penulis laporan mengaku kesulitan menguji tuduhan kepada manajer tanpa membocorkan identitas pelapor. Dua manajer bahkan dinilai perilakunya cukup serius untuk ditindak, namun keburu pergi sebelum laporan rampung.
Di atas semua itu, Chief Victims Advisor Ruth Money menyatakan “sangat terganggu” oleh klaim kantor yang tidak aman. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah NDA antara staf dan organisasi, yang ia anggap “mengkhawatirkan” mengingat dana pemerintah yang besar.
Secara finansial, Victim Support menerima pendanaan dasar sekitar NZ$27 juta pada 2025/26. Sebesar NZ$12 juta di antaranya dialokasikan untuk hibah bagi korban yang memenuhi syarat melalui Victim Assistance Scheme yang dikelola lembaga itu atas nama Kementerian Kehakiman.
Di sini tampak paradoks klasik organisasi layanan publik: tuntutan kinerja naik, tetapi kapasitas psikologis manusia yang menjalankan layanan sering tertinggal. Victim Support menyebut sejak 2018 permintaan layanan meningkat 38 persen, sebuah angka yang mudah menjelaskan tekanan operasional.
Namun tekanan kerja tidak otomatis menjelaskan tuduhan “bullying” dan ketakutan berbicara. Ketika staf menilai tidak ada ruang aman untuk bertanya, masalahnya bergeser dari beban kerja menjadi desain kekuasaan dan tata kelola komunikasi.
Victim Support, melalui CEO James McCulloch, menegaskan organisasi kini “fundamentally different”. Ia menyebut perubahan: penyegaran tim kepemimpinan, model praktik yang jelas, sistem manajemen kasus baru, tim staf profesional penuh, dan penguatan kesehatan serta keselamatan kerja.
McCulloch juga mengutip metrik yang mengesankan untuk membantah narasi budaya beracun. Evaluasi independen pengalaman korban menyatakan 96 persen merasa layanan “helpful/very helpful” dan 94 persen mengalami setidaknya satu hasil positif.
Di sisi internal, ia mengklaim survei staf terbaru menunjukkan 86 persen setuju organisasi memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Ia juga menyebut turnover turun dari 41 persen pada 2023 menjadi 17 persen “hari ini”.
Angka-angka itu penting, tetapi tidak menutup celah interpretasi. Kepuasan korban dapat tinggi sekaligus menyisakan masalah budaya, karena korban menilai output layanan, sementara staf merasakan proses kekuasaan sehari-hari.
Di sinilah NDA menjadi simbol yang lebih besar daripada sekadar klausul hukum. Money menilai “tidak ada yang merusak kepercayaan” seperti perjanjian yang membuat mantan staf tak bisa berbagi pengalaman, sedangkan McCulloch menyebut klausul itu untuk privasi dan kadang justru diminta karyawan.
Secara kebijakan publik, isu tender juga muncul sebagai pertanyaan akuntabilitas. Advokat korban Claire Buckley mengkritik kontrak yang menurutnya diperpanjang tanpa kompetisi terbuka, dan mendorong proses tender dibuka agar ada pembanding.
Kementerian Kehakiman menanggapi dengan hati-hati dan menyebut sedang meminta informasi serta menilai sesuai kewajiban kontrak. Mereka juga menyatakan Request for Information terbaru mengonfirmasi Victim Support saat ini satu-satunya organisasi yang mampu memberi layanan nasional dalam model yang ada.
Pernyataan itu terdengar seperti pembenaran status quo, sekaligus pengakuan bahwa desain layanan mungkin terlalu bergantung pada satu penyedia. Ketergantungan semacam ini membuat “exit option” negara lemah, sehingga perbaikan budaya harus terjadi dari dalam atau melalui pengawasan kontraktual yang ketat.
Kesaksian mantan staf menggambarkan pola yang berulang: saat mempertanyakan pedoman praktik, mereka merasa diserang atau dipersulit. Seorang eks staf menyebut posisinya “intolerable”, dipanggil rapat tanpa peringatan, lalu mundur karena terdampak mental.
Kesaksian lain menggambarkan kecemasan fisik sebelum bekerja dan manajer yang mendiamkan bawahan sebagai bentuk hukuman sosial. Jika benar, ini bukan sekadar konflik personal, melainkan pola kontrol yang menggerus keselamatan psikologis.
Klaim “organisasi sudah berubah” seharusnya diuji bukan hanya dengan survei agregat, tetapi juga dengan mekanisme keberanian berbicara yang dapat diverifikasi. Budaya sehat terlihat dari kemampuan menerima kritik tanpa melabelinya “ofensif”, karena layanan korban menuntut empati yang sama kepada staf.
Email internal McCulloch yang menyebut pertanyaan media “disrespectful and offensive” menunjukkan sensitivitas defensif yang berisiko. Dalam organisasi trauma-informed, defensif adalah alarm, karena dapat mematikan pelaporan dini dan menunda koreksi.
Di sisi lain, tuduhan staf juga perlu diuji secara adil dan tidak menjadi penghakiman massa. Laporan 2022 tidak menemukan perundungan meluas, tetapi metodologinya punya batas, karena sulit mengonfrontasi manajer tanpa membuka identitas pelapor.
Karena itu, review baru yang lebih kuat bisa menjadi jalan tengah yang rasional. Audit budaya dengan perlindungan pelapor yang ketat, akses ke data keluhan, serta ringkasan publik yang memadai, akan mengurangi ruang spekulasi dan memperkuat legitimasi.
Jika negara terus menyalurkan puluhan juta dolar, transparansi perlu naik kelas dari “laporan internal” menjadi akuntabilitas yang dapat dipahami publik. Tender terbuka bukan selalu solusi, tetapi ancaman kompetisi sering menjadi pendorong reformasi yang nyata.
Kasus Victim Support memperlihatkan satu pelajaran keras: organisasi penolong bisa ikut melukai jika ruang aman di internal runtuh. Kepuasan korban yang tinggi adalah kabar baik, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menutup suara staf yang merasa tidak aman.
Pertanyaan kuncinya sederhana, namun menentukan: bisakah lembaga yang mendampingi korban membangun budaya yang tidak membuat pekerjanya merasa jadi korban berikutnya. Jika jawabannya belum tegas, maka review independen yang transparan adalah langkah paling masuk akal untuk memulihkan kepercayaan.
(Orbit dari berbagai sumber, 22 Agustus 2026)
