Hak Cipta Gratis Rp 0 untuk 19 Jenis Ciptaan
ORBITINDONESIA.COM – Kebijakan hak cipta gratis Rp 0 segera diperluas untuk 19 jenis ciptaan, dari buku sampai gim dan program komputer. Pemerintah menyebut ini sebagai cara memperkuat perlindungan karya kreator, tetapi publik masih menunggu Permenkum dan penyesuaian sistem DJKI agar tarif benar-benar nol.
(Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)
Selama ini, layanan pencatatan hak cipta di DJKI untuk banyak jenis karya masih bertarif Rp 200.000 per permohonan. Tarif itu terasa kecil bagi sebagian pihak, tetapi bisa menjadi penghalang bagi kreator pemula yang produktif dan mendaftar berkali-kali.
Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan PNBP Rp 0 untuk pencatatan lagu dan/atau musik lewat PP Nomor 30 Tahun 2026. Kebijakan baru ini ingin memperluas prinsip yang sama agar tidak berhenti pada musisi saja.
(Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)
Rencana perluasan tarif Rp 0 mencakup 19 kategori ciptaan sesuai Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Daftarnya luas, mulai karya tulis, fotografi, film, arsitektur, seni pertunjukan, hingga permainan video dan program komputer.
Dari sisi kebijakan, persetujuan prinsip Kementerian Keuangan sudah keluar melalui surat S-360/MK/AG/2026 tertanggal 21 Oktober 2026. Usulan awalnya datang dari Kementerian Hukum melalui surat M.HH-KU.01.03-28 tertanggal 5 Oktober 2026.
Namun persetujuan prinsip tidak otomatis mengubah realitas biaya di loket digital DJKI. Sampai Permenkum terbit dan sistem layanan disesuaikan, tarif untuk ciptaan selain lagu dan musik masih tampil Rp 200.000 di laman resmi DJKI.
Di sini letak ujian tata kelola, yaitu sinkronisasi regulasi dan layanan publik. Banyak kebijakan gagal memberi dampak karena jeda implementasi, bukan karena konsepnya keliru.
Dalam konferensi pers 26 Oktober 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan negara harus hadir memberi kemudahan pencipta. Ia juga menyebut aspirasi kreator lintas bidang menguat setelah tarif nol untuk musik diterapkan.
Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar menambahkan perubahan ini akan menurunkan tarif pencatatan ciptaan non-musik dari Rp 200.000 menjadi Rp 0. Pernyataan itu penting, tetapi publik tetap membutuhkan satu hal yang konkret, yaitu peraturan pelaksana dan tombol “bayar Rp 0” yang benar-benar bekerja.
Kebijakan Rp 0 juga mengubah psikologi kepatuhan, karena hambatan biaya sering membuat pencatatan ditunda. Jika pendaftaran meningkat, DJKI akan menghadapi lonjakan permohonan yang menuntut kapasitas verifikasi, antrean layanan, dan kualitas data.
Program PDLM yang menjadi basis kebijakan nol rupiah untuk musik memberi pelajaran tentang nilai data nasional. Basis data yang rapi membantu pembuktian awal, mencegah klaim ganda, dan memudahkan lisensi, meski pencatatan tidak sama dengan penentuan siapa pemilik hak yang sah di pengadilan.
Karena itu, perluasan ke 19 jenis ciptaan seharusnya diikuti penguatan literasi publik. Banyak kreator masih menyamakan “pencatatan” dengan “hak cipta lahir”, padahal hak cipta timbul otomatis sejak karya diwujudkan, sementara pencatatan lebih dekat pada alat pembuktian administratif.
(Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)
Kebijakan hak cipta gratis Rp 0 adalah langkah pro-kreator, tetapi tidak boleh berhenti sebagai narasi populis. Jika negara menghapus biaya, negara juga wajib memastikan prosesnya tidak berubah menjadi “biaya waktu” yang lebih mahal.
Target Permenkum selesai awal November 2026 terdengar meyakinkan, tetapi publik berhak menagih kepastian tanggal berlaku. Transparansi jadwal, alur layanan, dan syarat tarif Rp 0 harus ditulis sederhana, bukan hanya ada di dokumen teknis.
Ada risiko lain yang jarang dibahas, yaitu ledakan pendaftaran karya yang sebenarnya lemah orisinalitasnya atau hasil kompilasi tanpa izin. Tanpa filter yang jelas, basis data bisa penuh sampah, lalu menyulitkan pencarian dan memicu sengketa baru.
Di sisi lain, kreator digital seperti pengembang gim dan program komputer justru paling membutuhkan pencatatan yang cepat dan presisi. Siklus produk mereka pendek, sehingga keterlambatan layanan bisa membuat perlindungan administratif datang setelah momentum pasar berlalu.
Negara juga harus jujur soal konsekuensi fiskal, karena PNBP yang dihapus berarti ada pendapatan yang hilang. Jika kompensasinya adalah ekosistem kreatif yang lebih tertib dan bernilai ekonomi lebih besar, maka indikator keberhasilannya harus diukur, bukan diasumsikan.
Ukuran minimalnya jelas, yaitu kenaikan jumlah pencatatan, perbaikan kualitas metadata, dan penurunan sengketa klaim ganda. Tanpa metrik, tarif Rp 0 bisa menjadi kebijakan baik yang tidak pernah terbukti manfaatnya.
(Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)
Perluasan pencatatan hak cipta gratis untuk 19 jenis ciptaan membuka pintu yang selama ini terasa sempit bagi banyak kreator. Kebijakan ini bisa menjadi fondasi pendataan karya nasional yang lebih rapi, asalkan Permenkum terbit tepat waktu dan sistem DJKI benar-benar siap.
Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan sekadar “gratis atau tidak”, melainkan “apakah negara membuat perlindungan terasa nyata”. Jika tarif Rp 0 hanya memindahkan beban dari dompet ke antrean dan ketidakpastian, maka kreator tetap sendirian.
(Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)