Resolusi Mosi Tidak Percaya Cornell dan Krisis Kekerasan Seksual
ORBITINDONESIA.COM – Resolusi mosi tidak percaya Cornell University meledak setelah dugaan kekerasan seksual 2024 di rumah persaudaraan (fraternity) menyeret nama kampus ke sorotan nasional. Para dosen menilai cara administrasi menangani kasus ini memperdalam krisis kekerasan seksual di kampus dan membuat mahasiswa, terutama perempuan, hidup dalam ketakutan.
Di Ithaca, New York, sejumlah anggota fakultas Cornell mengajukan resolusi yang meminta Senat Fakultas menyatakan “tidak percaya” pada kemampuan administrasi pusat mengatasi krisis kekerasan seksual. Dokumen singkat itu diajukan ke University Faculty Committee pada Senin malam, dan dijadwalkan dibahas Senat Fakultas pada 14 Oktober.
Paul Ortiz, anggota Senat Fakultas, mengatakan tugas pendidik adalah memastikan mahasiswa belajar dalam lingkungan aman. Ia menyebut ada “iklim ketakutan di kalangan mahasiswa perempuan,” dan menegaskan target resolusi adalah “perubahan sistemik,” bukan sekadar menjatuhkan satu-dua pejabat.
Dalam pernyataan pengiring, para sponsor resolusi mengaku didatangi “banyak kolega” yang menuntut aksi, sementara mahasiswa menyampaikan rasa “marah dan takut atas keselamatan pribadi.” Alumni juga menghubungi dosen dan membagi “kisah traumatis” mereka saat menjadi mahasiswa.
Tekanan meningkat karena gugatan Jane Doe, mantan mahasiswa, terhadap Cornell dan tujuh mahasiswa—baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak—terkait dugaan penyerangan seksual. Jane Doe menuduh beberapa anggota fraternity melakukan kekerasan seksual pada Oktober 2024 ketika ia dalam kondisi terpengaruh alkohol, ketamin, dan mariyuana.
Tuduhan itu memicu protes kampus dan kritik luas bahwa universitas serta otoritas lokal tidak cukup agresif menyelidiki. Cornell menolak berkomentar, sehingga ruang publik diisi spekulasi, kemarahan, dan tuntutan transparansi.
Resolusi mosi tidak percaya adalah sinyal politik internal yang keras, karena menilai kepemimpinan administratif gagal menjalankan mandat perlindungan kampus. Meski tidak otomatis menjatuhkan rektor, langkah ini biasanya memaksa negosiasi kebijakan, audit prosedur, dan tekanan reputasional yang mahal.
Anne Marie Elizabeth Brady, anggota Senat Fakultas dan direktur riset di Industrial and Labor Relations Workers Institute, menyebut resolusi disusun “cepat” dalam beberapa hari. Ia berkata, “Jika saya perempuan di kampus Cornell, saya akan lari ke arah sebaliknya,” karena ia ragu kampus melindungi mahasiswa sebagaimana mestinya.
Brady menyoroti keputusan Cornell yang mendisiplinkan tujuh pria yang dituduh, alih-alih menyerahkan kasus ke penegak hukum eksternal, sebagai sesuatu yang “terasa seperti penutupan-nutupi.” Ia menduga kampus ingin “mengelola cerita” dan menjaga kasus tetap senyap.
Di sini tampak benturan klasik antara manajemen risiko institusi dan rasa keadilan korban. Ketika kampus memilih jalur internal, publik sering membaca itu sebagai kontrol narasi, bukan pencarian kebenaran, meski universitas biasanya berdalih soal yurisdiksi, prosedur, dan kerahasiaan.
Kasus Cornell juga memperlihatkan bagaimana “keamanan belajar” menjadi isu inti, bukan sekadar urusan disiplin. Ortiz menegaskan jika mahasiswa tidak merasa aman, mereka tidak bisa belajar, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa “bertumbuh sebagai manusia,” sehingga krisis ini langsung menghantam misi akademik.
Fakta bahwa resolusi menolak menargetkan Presiden Michael Kotlikoff secara eksplisit adalah strategi agar perdebatan tidak mereduksi masalah menjadi kambing hitam. Logikanya sederhana, mengganti orang tanpa membongkar sistem hanya memindahkan masalah ke meja yang baru.
Brady mengingatkan ada preseden, karena tahun lalu fakultas mengambil tindakan serupa setelah protes perang Gaza, namun rekomendasinya “sebagian besar diabaikan.” Ini membuat resolusi kali ini terasa seperti ujian, apakah Cornell mau mendengar, atau kembali memilih diam sampai badai reda.
Resolusi mosi tidak percaya Cornell adalah upaya merebut kembali kompas moral kampus dari logika humas dan manajemen krisis. Ketika korban dan mahasiswa menyebut diri “takut,” institusi tidak bisa menjawabnya dengan prosedur yang tertutup dan pernyataan yang dingin.
Namun, tuntutan perubahan sistemik harus lebih konkret daripada slogan, karena sistem tidak berubah hanya oleh kemarahan. Jika Cornell ingin memulihkan kepercayaan, kampus perlu menunjukkan standar transparansi, mekanisme pelaporan yang aman, dan keterlibatan otoritas independen saat ada dugaan tindak pidana.
Pernyataan Brady tentang “kami mengacau” memberi petunjuk kunci, yakni akuntabilitas publik yang jujur. Pengakuan kesalahan, daftar apa yang salah, dan langkah korektif yang terukur sering kali lebih menyembuhkan daripada defensif, karena mengembalikan martabat korban dan rasa aman komunitas.
Di sisi lain, kampus juga harus menjaga proses agar tidak berubah menjadi pengadilan opini yang mengorbankan due process. Keadilan korban dan keadilan prosedural bukan musuh, tetapi keduanya menuntut lembaga yang berani membuka diri pada pengawasan independen.
Kisah Cornell menunjukkan bahwa krisis kekerasan seksual di kampus bukan sekadar perkara individu, melainkan cermin tata kelola institusi saat diuji oleh penderitaan nyata. Mosi tidak percaya adalah lonceng darurat yang menuntut keberanian untuk berubah, bukan sekadar bertahan.
Pertanyaannya kini sederhana dan tajam, apakah Cornell memilih transparansi dan reformasi, atau memilih “mengelola cerita” sampai publik lupa. Pada akhirnya, kampus yang besar bukan yang tak pernah salah, melainkan yang mengakui kesalahan dan memperbaiki sistem agar mahasiswa benar-benar aman untuk belajar dan hidup.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Oktober 2026)
