Kasus Etomidate dan 6 Polisi Tangsel: Uji Bersih-bersih Polri
ORBITINDONESIA.COM – Kasus etomidate kembali menyeret aparat, setelah enam anggota Polres Tangerang Selatan diserahkan ke Paminal Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Nama yang paling menyedot perhatian publik adalah Kasatresnarkoba AKP Pardiman, meski Polda Metro menyebut ia tidak terkait kepemilikan 200 cartridge etomidate yang menjerat dua tersangka sipil.
Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menahan dua tersangka berinisial MR dan DD dalam perkara kepemilikan dan peredaran 200 etomidate. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan perkara itu ditangani Bareskrim, sementara enam personel Polres Tangerang Selatan diperiksa dalam jalur berbeda.
Polda Metro menyatakan AKP Pardiman tidak terlibat dalam kepemilikan maupun pengedaran 200 cartridge etomidate. Namun, karena jabatannya sebagai Kasatresnarkoba, ia tetap didalami soal pengawasan dan pengendalian terhadap anggota.
Penyerahan enam personel ke Subdit Paminal dilakukan Sabtu malam, 25 Juli 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Daftar yang disebut mencakup beberapa perwira di unit narkoba, dari panit hingga kanit dan katimsus.
Di ruang publik, dua isu bercampur dan rawan disalahpahami. Pertama, perkara etomidate yang menjerat MR dan DD, dan kedua, dugaan penyalahgunaan narkotika oleh enam polisi yang kini ditangani mekanisme internal.
Kombes Budi menyebut Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri tegas terhadap personel yang terlibat sebagai pengguna maupun pengedar. Pernyataan ini penting, tetapi publik menunggu pembuktian melalui proses yang terbuka dan terukur.
Brigjen Eko Hadi Santoso dari Dittipidnarkoba menekankan langkah ini sebagai “bersih-bersih internal” Polri. Kalimat itu terdengar seperti janji institusional, sekaligus pengakuan bahwa risiko penyimpangan masih nyata di lini yang seharusnya memberantas narkoba.
(Orbit dari berbagai sumber, 12 Agustus 2026)
Etomidate sendiri dikenal sebagai obat anestesi yang semestinya berada dalam pengawasan ketat fasilitas kesehatan. Ketika istilah “cartridge etomidate” muncul dalam rilis kepolisian, publik menangkap sinyal bahwa ada jalur distribusi yang bocor atau diselewengkan.
Dalam rilis Polda Metro, angka “200 cartridge” menjadi penanda skala, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang rantai pasok dan tujuan peredarannya. Dua tersangka MR dan DD ditahan, namun detail asal barang, jaringan, dan modus belum dipaparkan ke publik.
Di sisi lain, penyerahan enam personel Polres Tangerang Selatan ke Paminal menunjukkan pola klasik: penindakan eksternal berjalan, tetapi disiplin internal harus mengejar. Jika pemeriksaan berhenti di level “pemakai”, maka akar masalah berupa peluang, akses, dan perlindungan informal tidak tersentuh.
Pernyataan bahwa AKP Pardiman “tidak terlibat” dalam perkara etomidate tidak otomatis menutup persoalan kepemimpinan. Dalam unit narkoba, pengawasan bukan sekadar administrasi, melainkan kontrol risiko terhadap anggota yang memegang akses informasi, barang bukti, dan jaringan.
Di sinilah Paminal dan Propam diuji, karena mereka mengaudit perilaku sekaligus tata kelola. Publik akan menilai apakah pemeriksaan hanya berujung sanksi etik, atau berlanjut ke pidana bila ada unsur penyalahgunaan, kepemilikan, atau peredaran.
Transparansi yang dijanjikan Kombes Budi menjadi variabel krusial. Tanpa pembaruan berkala, ruang kosong informasi akan diisi spekulasi, dan kepercayaan terhadap operasi pemberantasan narkoba ikut terkikis.
Kasus ini juga menyentuh problem insentif, karena unit narkoba bekerja di wilayah yang rentan “ekonomi gelap”. Ketika integritas rapuh, penegakan hukum bisa berubah menjadi pengaturan pasar, bukan pemutus rantai peredaran.
Data rinci memang belum dibuka, tetapi daftar nama dan jabatan yang diserahkan menunjukkan ini bukan isu individu semata. Jika beberapa posisi kunci terseret, maka pertanyaan logisnya adalah apakah ada pola kerja yang permisif, atau pengawasan yang tidak berjalan.
(Orbit dari berbagai sumber, 12 Agustus 2026)
Publik tidak cukup diyakinkan dengan kalimat “tidak terkait” jika mekanisme akuntabilitasnya kabur. Dalam kasus seperti ini, yang dibutuhkan adalah garis pemisah yang tegas antara klarifikasi, pembuktian, dan konsekuensi.
Jika AKP Pardiman hanya diperiksa karena tanggung jawab jabatan, maka audit kepemimpinan harus dilakukan dengan standar yang dapat diuji. Ukurannya bukan sekadar apakah ia memegang barang, melainkan apakah sistem pengendaliannya mencegah penyalahgunaan oleh bawahan.
Polri sering menyebut “bersih-bersih internal”, tetapi publik menunggu bentuknya yang konkret. Apakah ada pemeriksaan alur barang bukti, pemeriksaan gaya hidup, pemetaan relasi dengan jaringan, dan evaluasi SOP operasi narkoba.
Keterbukaan juga harus menyentuh dua level sekaligus, yaitu etik dan pidana. Jika ada unsur pidana, maka prosesnya tidak boleh berhenti di sidang kode etik, karena itu akan terlihat seperti perlindungan institusi.
Kasus etomidate mengingatkan bahwa narkotika dan obat terlarang bergerak mengikuti celah, termasuk celah penegakan hukum. Ketika aparat yang memegang mandat pemberantasan justru diperiksa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi legitimasi kebijakan.
Di titik ini, komitmen Kapolda dan Bareskrim menjadi narasi yang harus dibuktikan lewat tindakan. Hukuman yang setimpal, proses yang transparan, dan perbaikan sistem akan lebih meyakinkan daripada konferensi pers yang berhenti pada frasa “masih didalami”.
(Orbit dari berbagai sumber, 12 Agustus 2026)
Kasus etomidate dan penyerahan enam anggota Polres Tangerang Selatan ke Paminal adalah cermin rapuhnya pagar integritas di medan perang narkoba. Polda Metro menyebut AKP Pardiman tidak terlibat dalam 200 cartridge etomidate, tetapi publik tetap berhak menuntut audit tanggung jawab komando.
Jika Polri ingin memutus siklus skandal, maka penindakan harus diikuti pembenahan sistem pengawasan dan keterbukaan hasil pemeriksaan. Pertanyaannya sederhana, namun menentukan: apakah “bersih-bersih internal” akan menjadi budaya, atau hanya respons sesaat saat sorotan sedang tajam.
(Orbit dari berbagai sumber, 12 Agustus 2026)
