Gibran Tak Butuh Pesangon: Ketika Kontroversi Menjadi Mesin Popularitas di Media Sosial

Seorang mahasiswi UI sedang menonton video pengunduran diri Wapres Gibran.

Seorang mahasiswi UI sedang menonton video pengunduran diri Wapres Gibran.

Opini

Oleh Satrio Arismunandar, praktisi media.

ORBITINDONESIA.COM - Di era media sosial, kehilangan jabatan belum tentu berarti kehilangan panggung. Bahkan, seseorang bisa menjadi semakin populer justru ketika sedang menghadapi kontroversi politik. Fenomena ini menarik dicermati dari peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Video pernyataan pengunduran dirinya langsung menyedot perhatian publik. Menurut laporan detikINET pada 13 November, video tersebut telah ditonton sekitar 50 juta kali di akun Instagram Gibran, dengan hampir 5 juta likes dan ratusan ribu komentar. Lima hari kemudian, Harian Aceh melaporkan jumlah penayangannya telah mencapai 73,5 juta kali.

Angka yang lebih fantastis muncul ketika seluruh konten diperhitungkan. Gibran sebelumnya mengunggah 27 video lainnya. Jika digabungkan dengan video pengunduran dirinya, total penayangan 28 video tersebut mencapai 156,2 juta kali.

Jadi, angka 156,2 juta bukan jumlah penonton satu video, melainkan akumulasi seluruh unggahan tersebut. Dan platform yang dimaksud adalah Instagram, bukan YouTube.

Nilai Ekonomi

Angka ini tetap luar biasa. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami: views bukan jumlah orang unik. Seseorang bisa menonton berkali-kali, sementara penayangan juga datang dari berbagai negara. Karena itu, 156,2 juta views tidak bisa diterjemahkan sebagai 156,2 juta orang Indonesia yang menyaksikan atau mendukung Gibran.

Lalu, berapa nilai ekonominya?

Harian Aceh memperkirakan potensi pendapatan Rp1,9 miliar hingga Rp2,9 miliar apabila monetisasi melalui program Reels Play Bonus dibuka. Namun, angka ini harus dibaca sebagai simulasi, bukan pendapatan aktual.

Monetisasi Instagram tidak otomatis diberikan berdasarkan jumlah views. Program Reels Play Bonus sendiri pernah bersifat terbatas dan berbasis undangan, sehingga tidak semua akun memperoleh pembayaran dari penayangan kontennya.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyatakan Gibran benar-benar memperoleh Rp2,9 miliar dari video pengunduran dirinya. Bisa saja pendapatan langsung dari penayangan tersebut justru nol rupiah.

Perhatian sebagai Komoditas

Tetapi, persoalan yang lebih menarik bukanlah uang yang mungkin diperoleh Gibran. Ini tentang nilai perhatian publik. Dalam ekonomi digital, perhatian telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Orang yang memiliki perhatian jutaan pengguna mempunyai modal komunikasi yang tidak kecil, bahkan ketika tidak lagi memegang jabatan publik.

Di sinilah muncul ironi politik. Para pengkritik Gibran mungkin bermaksud menjatuhkan reputasinya. Namun, ketika mereka terus membicarakan, mengomentari, membagikan, dan memperdebatkan namanya, mereka ikut memperbesar eksposur politiknya. Kontroversi dapat menjadi mesin distribusi konten. Kritik dan ketidaksetujuan pun bisa menghasilkan interaksi yang menguntungkan jangkauan sebuah unggahan.

Fenomena ini dikenal dalam ekonomi perhatian sebagai negative engagement. Konten yang memancing kemarahan, perdebatan, atau rasa penasaran bisa memperoleh interaksi tinggi. Namun, bukan berarti setiap hujatan otomatis membuat algoritma mendorong video tersebut. Apalagi, belum ada bukti bahwa mayoritas penayangan Gibran berasal dari para pembencinya.

Ada perbedaan mendasar antara popularitas digital dan dukungan politik. Ditonton jutaan kali tidak berarti dicintai jutaan orang. Banyak yang menonton karena mendukung, tetapi tidak sedikit yang menonton karena penasaran, kecewa, marah, atau sekadar ingin mengetahui apa yang terjadi.

Karena itu, angka penayangan tidak bisa dijadikan bukti bahwa Gibran memiliki legitimasi politik lebih besar daripada legitimasi yang diberikan jabatan negara. Popularitas digital harus dikonversi menjadi kepercayaan, gagasan, organisasi, dan dukungan nyata jika ingin menjadi kekuatan politik.

Menguasai Ruang Percakapan Publik

Namun, satu pelajaran tetap menarik: di zaman sekarang, jabatan bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Pengaruh seseorang juga bisa dibangun melalui kemampuan menguasai ruang percakapan publik.

Gibran mungkin tidak membutuhkan pesangon dalam pengertian populer yang diperdebatkan orang. Jabatan wakil presiden pun bukan hubungan kerja biasa yang otomatis menghasilkan pesangon seperti pemutusan hubungan kerja. Hak keuangan setelah berhenti menjabat harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum tersendiri.

Tetapi, jika angka penayangan itu menjadi ukuran perhatian publik, Gibran jelas masih memiliki panggung yang luas.

Pertanyaan politiknya kemudian bukan lagi sekadar apakah Gibran membutuhkan negara atau negara membutuhkan figur seperti dirinya. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: setelah kehilangan jabatan, mampukah Gibran mengubah popularitas digital menjadi kekuatan politik yang nyata?

Sebab, dalam politik modern, viral bisa menjadi modal. Tetapi hanya kepercayaan publik yang dapat menjadikannya kekuatan.

 

Depok, 20 November 2026. ***