Selat Hormuz Dibuka Lagi: Sengketa AS-Iran dan Rute Oman
ORBITINDONESIA.COM – Selat Hormuz kembali dibuka lewat kesepakatan awal AS-Iran, tetapi pertengkaran soal syarat membuat pelayaran tetap serba ragu. Di tengah ketidakpastian, rute pesisir Oman menjadi jalur “aman” baru yang dipakai sebagian kapal, sementara lalu lintas masih jauh di bawah level sebelum perang.
Kesepakatan awal berdurasi 60 hari sempat memberi napas lega bagi pasar energi, industri pelayaran, dan ribuan pelaut yang terjebak di Teluk Persia. Namun, kesepakatan itu meninggalkan pertanyaan besar, mulai dari pengaturan arus kapal hingga pembersihan ranjau yang disebut-sebut dipasang Iran.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang berkeliling negara-negara Teluk untuk menenangkan sekutu, menegaskan Selat Hormuz “bukan milik negara mana pun.” Pernyataan itu memperjelas inti konflik, yakni siapa yang berhak mengatur dan memungut biaya atas jalur air yang dianggap internasional.
Di lapangan, kapal-kapal tidak otomatis kembali berbondong-bondong melintas. Pergerakan masih seperti tetesan, bukan arus deras, karena pemilik kapal memilih berhati-hati sambil menunggu kepastian keamanan.
Data pelacakan laut menunjukkan sebagian kapal memilih memeluk garis pantai Oman untuk menghindari perairan Iran. Kapal berbendera Liberia bernama Stoic Warrior bergerak keluar Teluk Persia dengan menempel pesisir Uni Emirat Arab, lalu melengkung mengikuti Semenanjung Musandam di Oman.
Kapal berbendera Inggris World Prize juga terpantau melintasi rute Oman pada Kamis pagi, menurut tinjauan data MarineTraffic. Sejak pukul 05.00 ET Kamis, sekitar dua lusin kapal menempuh rute ini, meski setidaknya tiga kapal sempat berbalik arah.
Hapag-Lloyd menyatakan tidak ada lagi kapalnya yang terjebak di Selat Hormuz. Perusahaan itu menyebut semua kapal telah “dengan aman meninggalkan Teluk” setelah penilaian keamanan dan koordinasi dengan otoritas terkait.
Meski demikian, broker pelayaran Fearnleys, Halvor Ellefsen, menilai yang dominan saat ini adalah pengiriman stok yang sudah ada, bukan muatan baru dari Teluk, kecuali dari pihak Iran. Ini mengindikasikan pemulihan aktivitas produksi dan ekspor belum benar-benar pulih, hanya menguras inventori yang sempat tertahan.
Perlahan, arus kapal tetap memulihkan kepercayaan pasar. Harga energi mereda dan beberapa maskapai menurunkan biaya tambahan bahan bakar, sebuah sinyal bahwa risiko suplai dianggap menurun walau belum hilang.
Menurut analisis Kpler, sekitar 35 juta barel minyak telah keluar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan ditandatangani. Lebih dari 70 kapal melintas sejak Rabu, tetapi masih jauh dari lebih 130 kapal per hari pada masa sebelum perang.
Brent crude menghapus kenaikan masa perang dan diperdagangkan sekitar 72 dolar per barel pada Kamis. Angka itu jauh di bawah puncak 126 dolar per barel yang sempat tercapai pada April, menandakan pasar menilai skenario penutupan total mulai menjauh.
Namun, Ellefsen memperingatkan pemulihan produksi di Teluk akan butuh waktu berminggu-minggu untuk kembali “benar-benar” berjalan. Lloyd’s List Intelligence bahkan menilai tanker seperti berlomba memanfaatkan “jendela 60 hari” sebelum pembukaan Hormuz kedaluwarsa.
Di sisi kemanusiaan, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengumumkan rencana evakuasi sekitar 11.000 pelaut, dengan klaim telah memperoleh “jaminan keselamatan yang diperlukan.” Hingga Kamis pagi, data badan PBB itu menunjukkan 57 kapal yang membawa sekitar 1.100 pelaut telah melintasi selat di bawah skema tersebut.
Oman juga mengeluarkan pedoman pelayaran di sepanjang pesisirnya, termasuk waktu tunggu dan waktu transit di beberapa segmen rute. Pedoman ini menjadi bukti bahwa rute alternatif tidak sekadar improvisasi, melainkan mulai dilembagakan lewat koordinasi dengan badan PBB.
Masalahnya, Angkatan Laut Iran memperingatkan agar rute pesisir Oman tidak digunakan, sehingga menambah lapisan risiko baru. Peringatan itu membuat rute “aman” pun tidak sepenuhnya aman, karena ancaman bisa berubah menjadi insiden di laut.
Iran disebut telah memungut biaya lintas selama beberapa pekan pada rute yang direkomendasikannya melalui perairan Iran, meski AS bersikeras lintasan harus gratis. Presiden Donald Trump mengatakan Teheran menyampaikan tidak mencari pungutan setelah kesepakatan pekan lalu, tetapi Rubio menegaskan “tidak ada negara di bumi yang berhak memungut biaya atas penggunaan jalur air internasional.”
Inti drama Selat Hormuz bukan hanya soal kapal yang lewat, melainkan soal otoritas dan preseden. Jika pungutan lintas dibiarkan, maka “biaya keamanan” bisa berubah menjadi instrumen politik yang menekan negara Teluk, perusahaan pelayaran, dan pasar energi global.
Rute Oman memperlihatkan bagaimana pelaku pasar selalu mencari celah stabilitas ketika diplomasi buntu. Namun, ketergantungan pada jalur pesisir itu juga mengungkap rapuhnya tata kelola maritim, karena satu peringatan militer saja dapat mengubah kalkulasi asuransi, jadwal, dan harga.
Pernyataan Rubio bahwa selat bukan milik negara mana pun terdengar tegas, tetapi implementasinya bergantung pada kekuatan koalisi dan mekanisme pengamanan di lapangan. Tanpa prosedur yang jelas tentang manajemen lalu lintas dan pembersihan ranjau, “kebebasan navigasi” mudah menjadi slogan, bukan kepastian.
Peringatan dari diplomat senior UEA Anwar Gargash menambah dimensi politik kawasan. Ia menyebut “realitas geopolitik baru” tidak boleh dipaksakan kepada negara-negara Arab Teluk akibat “agresi yang berkhianat,” dan menilai pemaksaan fakta lapangan justru menanam benih konflik baru.
Dari kacamata publik, angka 72 dolar per barel bisa terasa seperti kabar baik, tetapi itu hanya satu lapisan cerita. Ketika pelayaran masih menetes dan sebagian kapal bahkan berbalik arah, pasar sebenarnya sedang membeli waktu, bukan membeli kepastian.
Pembukaan kembali Selat Hormuz lewat kesepakatan 60 hari adalah jeda, bukan akhir. Selama klausul kunci seperti pengaturan trafik, pembersihan ranjau, dan status pungutan lintas tetap diperdebatkan di ruang publik, risiko akan tetap menempel pada setiap pelayaran.
Rute Oman memberi harapan sekaligus peringatan bahwa stabilitas bisa “diciptakan” oleh logistik, tetapi bisa runtuh oleh politik. Pertanyaan besarnya sederhana namun menentukan, apakah dunia akan membiarkan jalur air internasional dikelola lewat ancaman, atau lewat aturan yang benar-benar disepakati bersama.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
