AS Tolak Resolusi PBB “Correct the Map” Soal Proyeksi Peta Dunia
ORBITINDONESIA.COM – Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi PBB “Correct the Map” tentang proyeksi peta dunia, termasuk cara Afrika ditampilkan di peta global. Resolusi itu mendorong penggunaan peta equal-area seperti Equal Earth agar ukuran negara terlihat lebih proporsional, bukan meninggalkan peta Mercator secara total.
Majelis meloloskan inisiatif “Correct the Map” dengan suara 164 berbanding 1, sementara enam negara abstain. Resolusi yang diajukan Togo itu menekankan koreksi representasi ukuran wilayah, terutama Afrika, dalam peta dunia yang umum dipakai di sekolah dan media.
Intinya sederhana namun politis: proyeksi Mercator, warisan abad ke-16, kerap membuat Afrika tampak mengecil dibanding Eropa dan Amerika Utara. Komisi Uni Afrika menyebut Afrika “menyusut menjadi seukuran Greenland,” padahal luas Afrika sekitar 14 kali lebih besar.
Di atas kertas, resolusi ini tidak revolusioner, karena tidak memaksa dunia membuang Mercator. Ia “mendorong” proyeksi equal-area, sebuah keluarga peta yang menjaga perbandingan luas, meski sering mengorbankan bentuk atau sudut.
Kampanye “Correct the Map” selama beberapa tahun mempromosikan proyeksi Equal Earth, rancangan kartografer pada 2018. Tujuannya menghadirkan peta dunia yang lebih proporsional untuk konsumsi publik, dari ruang kelas sampai lembaga internasional.
Argumen pendukungnya bertumpu pada dampak kognitif. Peta bukan sekadar gambar, melainkan perangkat mental yang membentuk imajinasi geopolitik, termasuk siapa yang “besar,” siapa yang “kecil,” dan siapa yang dianggap pusat.
Karena itu, Uni Afrika menyebut resolusi ini sebagai “langkah bersejarah” menuju representasi kartografis yang akurat dan adil. Mereka menegaskan peta equal-area memastikan peta dunia “akhirnya mencerminkan skala, bobot, dan tempat Afrika yang sebenarnya di dunia.”
Namun penolakan AS menyorot pertanyaan lain: apakah PBB sedang mengutamakan simbol ketimbang substansi. Yaryna Ferencevych, wakil deputi AS untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, menyatakan langkah ini “mengejek kerja dan tujuan lembaga ini.”
Ferencevych juga mengkritik forum PBB yang, menurutnya, membahas proyek peta abad ke-16 dan kaitannya dengan reparasi serta “keadilan kognitif,” alih-alih fokus pada perdamaian dan kemakmuran. Ia menyebut resolusi semacam itu sebagai “barnacles” yang menempel dan memperlambat kerja, serta menjadi alasan PBB kehilangan kredibilitas.
Penolakan tunggal AS mudah dibaca sebagai sinyal politik: menolak bahasa keadilan simbolik yang dianggap ideologis. Tetapi menertawakan perdebatan peta sebagai isu remeh juga berisiko mengabaikan cara pengetahuan diproduksi dan diwariskan melalui pendidikan.
Di era perang narasi, peta adalah medan pengaruh yang sunyi. Jika peta yang paling populer terus mengecilkan Afrika, publik global bisa terus membawa bias ukuran ke dalam cara mereka menilai ekonomi, demografi, dan daya tawar kawasan.
Meski begitu, kubu pendukung juga perlu jujur bahwa mengganti proyeksi tidak otomatis mengubah ketimpangan nyata. Peta equal-area bisa memperbaiki persepsi, tetapi tidak serta-merta memperbaiki akses perdagangan, utang, konflik, atau ketidakadilan institusional.
Justru di sinilah resolusi ini menjadi cermin PBB: antara pekerjaan teknis yang tampak kecil dan agenda moral yang besar. Peta bukan obat, tetapi ia bisa menjadi bahasa bersama untuk mengurangi distorsi lama yang sudah telanjur dianggap normal.
Kontroversi “Correct the Map” menunjukkan betapa satu gambar dapat memicu pertarungan makna: akurasi ilmiah, warisan kolonial, sampai legitimasi lembaga global. Ketika 164 negara memilih “ya” dan AS memilih “tidak,” dunia melihat bahwa bahkan proyeksi peta pun dapat menjadi pernyataan posisi.
Pertanyaannya kini bukan hanya peta mana yang dipakai, melainkan nilai apa yang ingin ditanamkan lewat peta itu. Jika dunia sepakat bahwa representasi yang lebih proporsional membantu cara kita memahami realitas, mengapa kita takut mengubah kebiasaan yang sudah usang?
(Orbit dari berbagai sumber, 8 September 2026)
