Yanto: Illicit Enrichment dan Persoalan Keadilan dalam Perampasan Aset

Yanto, Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Jakarta Raya.

Yanto, Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Jakarta Raya.

Opini

Oleh Yanto, Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Jakarta Raya.

ORBITINDONESIA.COM - Pemberantasan korupsi selalu menghadirkan satu pertanyaan mendasar yaitu sampai sejauh mana negara dapat menggunakan kewenangannya untuk mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa mengorbankan hak-hak warga negara?.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026. Pengesahan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada negara. Hal yang sama pentingnya adalah bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip negara hukum.

Salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan regulasi tersebut adalah Illicit Enrichment, sebuah konsep yang berhubungan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya.

Perdebatan mengenai konsep ini bukan sekadar perdebatan teknis hukum pidana. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih luas mencakup hubungan antara pemberantasan korupsi, beban pembuktian, hak atas kepemilikan, asas praduga tak bersalah, dan batas kewenangan negara.

Bagi Indonesia, persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Negara harus memiliki instrumen yang kuat untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan, tetapi kekuatan tersebut tidak boleh berubah menjadi kewenangan tanpa batas.

Memahami Illicit Enrichment, Ketika Kekayaan Tidak Sejalan dengan Penghasilan

Secara konseptual, Illicit Enrichment merupakan peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

Konsep ini diatur dalam Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Pasal 20 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara pihak, dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya, harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan langkah lainnya guna menetapkan Illicit Enrichment sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja.

Ada satu frasa yang penting untuk dicermati, yaitu “shall consider adopting”. Frasa ini menunjukkan kewajiban untuk mempertimbangkan pengadopsian kebijakan, bukan perintah mutlak agar seluruh negara harus mengkriminalisasi Illicit Enrichment sebagai tindak pidana tersendiri tanpa memperhatikan sistem hukum nasionalnya.

Dengan demikian, tidak diaturnya Illicit Enrichment sebagai delik mandiri tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap UNCAC. Akan tetapi, pilihan untuk tidak mengadopsinya juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan persoalan kekayaan tidak wajar tanpa mekanisme penanganan yang efektif.

Di sinilah pemerintah perlu menjelaskan bagaimana instrumen hukum yang sudah tersedia maupun yang baru dibentuk dapat menutup celah penyembunyian aset hasil kejahatan.

Sebagai ilustrasi, seorang pejabat memiliki penghasilan sah yang secara keseluruhan dapat dibuktikan sebesar Rp2 miliar, tetapi dalam periode yang sama ditemukan aset senilai Rp30 miliar. Selisih tersebut tentu layak ditelusuri. Namun, apakah selisih itu otomatis membuktikan korupsi? Tidak.

Bisa saja terdapat warisan, hasil usaha yang sah, investasi, penghasilan pasangan, atau transaksi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ketidakwajaran kekayaan harus ditempatkan sebagai dasar pemeriksaan dan penelusuran, bukan sebagai vonis otomatis atas seseorang.

Illicit Enrichment Bukan Perampasan Aset

Salah satu kekeliruan dalam perdebatan publik adalah menyamakan Illicit Enrichment dengan perampasan aset. Padahal, keduanya memiliki karakter hukum yang berbeda.

Illicit Enrichment merupakan konsep hukum pidana substantif yang dapat dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri. Fokusnya adalah peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

Sementara itu, perampasan aset merupakan mekanisme hukum untuk mengambil alih aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana berdasarkan prosedur dan dasar hukum yang ditentukan.

Perbedaan tersebut penting karena sebuah negara dapat membangun mekanisme perampasan aset tanpa harus menjadikan Illicit Enrichment sebagai delik tersendiri. Sebaliknya, kriminalisasi Illicit Enrichment juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemulihan aset apabila mekanisme penelusuran, penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset tidak berjalan efektif.

Dalam konteks inilah perlu dipahami mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap pemilik atau pihak yang diduga terkait dengan aset tersebut.

Pendekatan NCB berorientasi pada hubungan antara aset dan tindak pidana, bukan semata-mata pada pembuktian kesalahan seseorang. Mekanisme ini dapat menjadi penting ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau proses pidananya tidak dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu.

Namun, tidak adanya putusan pidana sebelumnya bukan berarti negara dapat mengambil aset tanpa proses peradilan. Perampasan tetap harus didasarkan pada bukti, pemeriksaan pengadilan, kesempatan membela diri, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam laporan konsultasi publik DPR, akademisi Kholilur Rahman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur juga menekankan pentingnya pengembangan mekanisme NCB untuk pemulihan aset. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa penerapannya harus diimbangi standar pembuktian dan perlindungan HAM. Dengan demikian, efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak tidak harus dipertentangkan.

Beban Pembuktian, Dimana Batas Kewenangan Negara?

Persoalan paling sensitif dalam pembahasan Illicit Enrichment adalah pembuktian terbalik.

Dalam sistem hukum pidana, pada prinsipnya negara melalui aparat penegak hukum harus membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan pihak yang dituntut. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah.

Namun, perkara korupsi dan pencucian uang memiliki karakteristik yang kompleks. Aset dapat disembunyikan melalui perusahaan, rekening pihak lain, transaksi berlapis, maupun penggunaan nama keluarga. Dalam situasi tertentu, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan untuk menelusuri asal-usul kekayaan tersebut.

Karena itulah pembuktian terbalik terbatas berkembang sebagai salah satu instrumen hukum.

Indonesia sebenarnya telah mengenal pengaturan pembuktian terbalik secara terbatas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaturnya, antara lain, melalui Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B.

Pasal 37 memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sementara Pasal 37A mengatur kewajiban terdakwa memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, harta benda pasangan, anak, dan pihak yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara. Pasal 38B mengatur pembuktian mengenai harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Pengaturan serupa juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77 dan Pasal 78 mengatur kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan merupakan hasil tindak pidana.

Artinya, pembuktian terbalik bukan sesuatu yang sepenuhnya asing dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya memiliki batas dan tidak dapat dimaknai bahwa seluruh kewajiban pembuktian pidana dipindahkan begitu saja kepada terdakwa.

Pembedaan ini penting. Pembuktian terbalik terbatas mengenai asal-usul harta tidak sama dengan membebankan seluruh pembuktian kesalahan pidana kepada seseorang.

Dalam konteks perampasan aset, negara tetap harus menunjukkan dasar hukum dan bukti yang menghubungkan aset dengan tindak pidana. Setelah dasar awal tersebut terpenuhi, pemilik aset dapat diberikan kesempatan untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya.

Dengan konstruksi seperti ini, pembuktian tidak menjadi alat untuk menghilangkan hak pembelaan, tetapi menjadi instrumen untuk menguji asal-usul kekayaan secara lebih objektif.

Para Ahli Tidak Sepenuhnya Sepakat

Perdebatan mengenai Illicit Enrichment dan pembuktian terbalik menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pandangan tunggal di kalangan ahli hukum.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Taufik Rahman, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada 5 Oktober 2026 menyampaikan keberatan terhadap penerapan pembuktian terbalik untuk menentukan aset yang dapat dirampas. Menurutnya, pembebanan pembuktian kepada terdakwa berpotensi bertentangan dengan prinsip peradilan yang berimbang atau fair trial. Ia menekankan bahwa beban pembuktian tetap harus berada pada aparat penegak hukum.

Pandangan serupa disampaikan Prof. Harris dalam RDPU Komisi III DPR pada 7 September 2026. Ia mengingatkan bahwa pembuktian terbalik dan mekanisme NCB tidak boleh menggeser prinsip dasar negara hukum. Negara harus lebih dahulu membuktikan dasar perampasan, bukan sekadar mencurigai kekayaan seseorang kemudian meminta pemiliknya membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil kejahatan.

Di sisi lain, pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, memandang bahwa Indonesia membutuhkan penguatan instrumen pemulihan aset dan mempertimbangkan pengaturan Illicit Enrichment. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan pembuktian terbalik secara luas berisiko disalahgunakan apabila profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum belum memadai.

Sementara itu, dalam kajian akademik mengenai NCB, Kholilur Rahman menilai bahwa pendekatan perampasan aset berbasis in rem dapat dikembangkan untuk mengatasi hambatan pemulihan aset, sepanjang disertai pengawasan peradilan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Perbedaan pandangan tersebut justru memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memilih antara pembuktian biasa atau pembuktian terbalik. Yang lebih penting adalah merancang standar pembuktian yang jelas, proporsional, dan dapat diuji secara terbuka.

Konstitusi Tidak Boleh Ditinggalkan dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam perspektif konstitusi, perampasan aset harus memperhatikan beberapa ketentuan penting dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menuntut agar proses perampasan aset memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kedua, Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Negara wajib menghormati perlindungan tersebut dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.

Ketiga, Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Namun, perlindungan hak milik bukan berarti aset hasil kejahatan kebal dari perampasan. Pasal 28J ayat (2) juga membuka ruang pembatasan hak melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dengan membaca ketentuan-ketentuan tersebut secara bersama-sama, dapat dipahami bahwa konstitusi tidak melarang negara merampas aset hasil kejahatan. Konstitusi justru menuntut agar tindakan tersebut memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang adil, dan ukuran yang proporsional.

Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengatur perlindungan hak milik serta larangan perampasan hak milik secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, persoalan HAM dalam perampasan aset bukanlah upaya melindungi kekayaan hasil korupsi. Perlindungan HAM justru memastikan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran baru ketika sedang menegakkan hukum terhadap suatu kejahatan.

Menakar Pilihan Pemerintah dalam Pembentukan Hukum

Dalam konteks pembentukan kebijakan hukum, tidak diakomodasinya Illicit Enrichment sebagai tindak pidana tersendiri perlu dilihat secara menyeluruh.

Pasal 20 UNCAC memberikan ruang pertimbangan berdasarkan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum nasional. Karena itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk menentukan model pengaturan yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan karakter sistem hukum Indonesia.

Namun, ruang kebijakan tersebut harus disertai argumentasi yang dapat diuji. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana ketentuan pemberantasan korupsi, pencucian uang, pelaporan kekayaan penyelenggara negara, dan mekanisme perampasan aset saling melengkapi dalam menelusuri kekayaan yang tidak wajar.

Kita juga perlu melihat bahwa persoalan utama pemberantasan korupsi tidak selalu terletak pada kurangnya jenis tindak pidana. Persoalan dapat muncul dari lemahnya penelusuran aset, keterbatasan koordinasi lembaga, lambatnya proses peradilan, penyembunyian kepemilikan, hingga pengelolaan barang sitaan yang tidak transparan.

Oleh sebab itu, pengesahan UU Perampasan Aset harus diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan, integritas aparat, sistem informasi aset, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan publik.

Jangan sampai negara memiliki kewenangan yang semakin luas, tetapi tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai. Jangan pula sampai aset yang seharusnya dipulihkan untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya.

Jangan Mempertentangkan Pemberantasan Korupsi dengan HAM

Pada akhirnya, perdebatan mengenai Illicit Enrichment seharusnya tidak diarahkan untuk mempertentangkan kepentingan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak asasi manusia.

Keduanya merupakan bagian dari kewajiban negara hukum. Negara harus mampu mengejar hasil kejahatan, tetapi juga wajib menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan melalui prosedur yang adil.

Bagi SEMMI Jakarta Raya, penguatan regulasi perampasan aset merupakan bagian penting dari agenda membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, dukungan terhadap pemberantasan korupsi harus berjalan bersama komitmen terhadap kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, perlindungan hak milik, dan pengawasan terhadap kewenangan aparat.

Kita tidak boleh membangun persepsi bahwa setiap kritik terhadap mekanisme perampasan aset merupakan bentuk penolakan terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, kritik yang berbasis hukum dan konstitusi justru diperlukan agar kebijakan negara memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Demikian pula, tidak diakomodasinya satu konsep hukum tertentu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Pemerintah tetap harus membuktikan bahwa instrumen hukum yang dipilih mampu bekerja secara efektif.

Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian negara untuk mengejar kekayaan ilegal. Akan tetapi, keberanian tersebut harus disertai kecermatan dalam membedakan antara harta hasil kejahatan dan harta yang diperoleh secara sah.

Sebab, negara hukum tidak hanya diuji ketika mampu menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga ketika mampu melindungi mereka yang tidak bersalah dari kesewenang-wenangan.

Itulah ukuran keadilan yang seharusnya menjadi fondasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. ***