Abdul Aziz: Makar dalam Perspektif Fikih Islam
Oleh Dr. Abdul Aziz, M. Ag., Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta
ORBITINDONESIA.COM - Pekan ini, publik dikejutkan oleh kabar bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dikembangkan menjadi dugaan makar. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan itu terkait penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Adapun dugaan makar, yang merupakan pengembangan dari perkara awal tersebut, kini naik ke tahap penyidikan. Tapi hingga kini Polri belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus makar itu. Seluruhnya masih dugaan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi siapa pun, melainkan menimbang konsep makar dari sudut fikih dan sejarah Islam.
Pengkhianatan di Zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin
Sejarah Islam sudah mengenal pengkhianatan sejak awal. Di Madinah, kelompok munafik pimpinan Abdullah bin Ubay menyimpan niat buruk, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menghukum mereka karena tidak ada bukti perbuatan nyata.
Sebaliknya, Bani Quraizhah dijatuhi hukuman setelah terbukti membelot saat Perang Khandaq. Kasus Hathib bin Abi Balta'ah lebih menarik: ia membocorkan rencana pasukan Muslim kepada Quraisy. Umar bin Khattab meminta ia dihukum, tetapi Nabi memaafkannya karena jasanya di Perang Badar.
Ayat pembuka Surah Al-Mumtahanah turun terkait peristiwa ini. Pelajarannya, hukum menilai niat, bukti, dan konteks, bukan sekadar tuduhan.
Pada masa Abu Bakar, negara menghadapi gerakan yang menolak membayar zakat dan kaum murtad bersenjata. Ia memerangi mereka sebagai ancaman terhadap tatanan negara.
Era Utsman bin Affan berakhir tragis ketika kelompok pemberontak mengepung rumahnya dan membunuh khalifah.
Sedangkan Ali bin Abi Thalib menghadapi Perang Jamal dan Shiffin, lalu Khawarij yang mengafirkan sesama Muslim. Ali sendiri akhirnya dibunuh oleh Ibnu Muljam.
Namun, cara Ali memperlakukan lawan menjadi rujukan para fuqaha: tidak mengejar yang melarikan diri, tidak menghabisi yang terluka, dan tidak merampas harta.
Dinasti Umayyah dan Abbasiyah
Pada masa Umayyah, Husain bin Ali gugur di Karbala, Abdullah bin Zubair dikepung di Makkah, dan Ibnu al-Asy'ats memimpin pemberontakan di Irak.
Di masa Abbasiyah, Muhammad an-Nafs az-Zakiyyah dan Ibrahim bin Abdullah bangkit melawan al-Manshur. Sejarah mencatat bahwa banyak ulama berbeda sikap. Sebagian mendukung pemberontakan karena menilai penguasa zalim, sebagian lain menolak karena khawatir akan kerusakan lebih besar. Pelajaran dari periode ini jelas: motif makar sering bercampur dengan perebutan kekuasaan, dan korban terbesarnya adalah rakyat.
Tinjauan Fikih
Fikih membedakan beberapa konsep. Pertama, baghy -- yakni pemberontakan bersenjata oleh kelompok yang punya kekuatan dan alasan (ta'wil) terhadap pemimpin yang sah.
Dasarnya Q.S. Al-Hujurat [49]: 9, yang memerintahkan agar kelompok yang berbuat melampaui batas diperangi sampai kembali kepada perintah Allah, sambil tetap menegakkan perdamaian secara adil.
Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah dan para fuqaha lain membahas panjang lebar aturan ini.
Dalam Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membahas persoalan ini secara khusus dalam kitab Al-Umm, pada bab tentang memerangi ahl al-baghy. Menurut mazhab ini, seseorang baru disebut bughat bila memenuhi tiga syarat: menentang pemimpin yang sah, memiliki kekuatan atau pengikut (syaukah), dan beralasan dengan tafsir yang dianggapnya benar (ta'wil). Karena itu, kritik, ketidakpuasan, atau pembicaraan semata belum otomatis dihukum sebagai pemberontakan. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa pelaku baghy tidak boleh serta-merta dicap kafir atau fasik.
Tujuan memerangi mereka adalah mengembalikannya pada ketaatan, bukan membinasakan. Rujukannya adalah teladan Ali bin Abi Thalib: lawan yang kabur tidak dikejar, yang terluka tidak dihabisi, tawanan tidak dibunuh, dan harta mereka tidak dirampas. Mazhab Hanbali, melalui Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni memiliki pandangan serupa. Pemimpin dianjurkan terlebih dahulu menanyakan keberatan mereka dan menjawab keraguannya sebelum memerangi.
Kedua, hirabah, yaitu gangguan keamanan dengan kekerasan yang menimbulkan teror. Surah Al-Ma'idah [5]: 33 menyebut hukuman beratnya, dari hukuman mati hingga pengasingan, sesuai tingkat kejahatan.
Ketiga, perbuatan yang masuk ranah ta'zir, hukuman yang ditentukan penguasa dan hakim, seperti mata-mata atau pembocoran rahasia negara.
Kasus Hathib yang membocorkan rencana rahasia pasukan Islam di zaman Rasulullah kepada kaum Quraisy tapi kemudian dimaafkan Nabi karena jasanya pada Perang Badar, menjadi contoh klasik betapa lapangnya hati Sang Pemimpin Besar itu.
Dari kasus Hathib, kemudian mayoritas fuqaha menyimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku makar, tergantung bukti dan dampak dari kesalahannya. Rasul mempertimbangkan jasa masa lalu pelaku makar tersebut.
Hadis juga menegaskan larangan mengangkat senjata terhadap negara maupun warga negara yang hidup damai berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Riwayat Bukhari dan Muslim menyebut pelakunya tidak termasuk golongan pengikut Nabi. Karena itu, mayoritas ulama sunni menekankan ketaatan kepada pemimpin dan menolak pemberontakan yang berpotensi menumpahkan darah, kecuali dalam kondisi sangat ekstrem.
Menariknya, kasus penyadapan punya padanan dalam fikih. Surat Al-Hujurat [49]: 12 melarang tajassus, mencari-cari kesalahan dan memata-matai orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, orang yang menguping pembicaraan kaum yang tidak menyukainya diancam azab di akhirat.
Namun, penyadapan oleh negara untuk keamanan, dengan prosedur sah, dibahas ulama dalam kerangka maslahat dan kewenangan penguasa. Karena itu, sah-tidaknya penyadapan bergantung pada tujuan dan prosedurnya.
Fikih memberi tiga catatan. Pertama, makar bukan sekadar niat atau percakapan, melainkan harus ada perbuatan nyata yang mengarah pada penggulingan. Ini sejalan dengan perkara yang kini didalami penyidik dalam kasus penyadapan. Penyidik Polri tengah memperdalam dugaan adanya pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan makar.
Kedua, kaidah fikih al-ashlu bara'atu adz-dzimmah menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan sampai terbukti sebaliknya.
Ketiga, apa pun hasilnya, penegakan hukum harus adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, sebagaimana pesan Surah Al-Ma'idah [5]: 8 agar kebencian tidak membuat orang berlaku tidak adil.
Perlu juga dicatat, makar dalam hukum positif Indonesia tidak identik dengan baghy dalam fikih klasik. Ulama kontemporer umumnya memandang negara bangsa dan pemerintahan yang sah wajib dijaga stabilitasnya, sementara hukumannya ditentukan peraturan perundang-undangan melalui peradilan yang sah.
Sejarah Islam mengajarkan bahwa pengkhianatan memang bisa meruntuhkan negara. Sejarah yang sama mengajarkan bahwa menuduh tanpa bukti, dan menghukum tanpa proses yang adil, sama bahayanya. ***