Pilpres Kolombia 2026: De la Espriella Unggul, Cepeda Gugat Hasil
ORBITINDONESIA.COM – Pilpres Kolombia memanas setelah Abelardo de la Espriella unggul tipis atas Iván Cepeda pada putaran pertama, sementara kubu Cepeda mempertanyakan hasil pemilu. Dengan 99,98% suara dihitung, de la Espriella meraih 44% dan Cepeda 41%, memaksa pemungutan suara berlanjut ke putaran kedua pada Juni.
Kolombia kembali memilih di tengah bayang-bayang konflik panjang dan janji damai yang belum tuntas. Sepuluh tahun setelah perjanjian damai bersejarah dengan FARC, kekerasan justru bangkit lagi ketika kelompok bersenjata memanfaatkan ruang negosiasi untuk memperluas wilayah.
Di Bogotá, narasi pemilu bergeser menjadi pertarungan dua resep: melanjutkan “total peace” ala Presiden Gustavo Petro atau beralih ke penindakan keras. Situasi keamanan memburuk menjelang pemilu, termasuk serangan bersenjata dan penggunaan drone oleh kelompok kriminal.
Puncaknya terjadi ketika politisi muda dan calon presiden Miguel Uribe Turbay, 39 tahun, ditembak mati dalam rapat umum politik pada Juni lalu. Tragedi itu menambah rasa genting bahwa negara sedang diuji, bukan hanya soal siapa menang, tetapi cara negara bertahan.
Hasil putaran pertama menunjukkan negara terbelah dan keunggulan de la Espriella tidak sekadar angka, melainkan sinyal perubahan psikologi pemilih. Cepeda yang sebelumnya konsisten memimpin survei justru tersalip pada pekan-pekan terakhir saat pesan “tindak tegas” makin laku.
Cepeda menolak segera menerima hasil dan menyatakan menunggu otoritas pemilu menelaah penghitungan suara. Ia dan Petro menebar keraguan dengan klaim—tanpa bukti—bahwa ratusan ribu suara dimanipulasi dan ada aktor asing yang ikut mengutak-atik hasil.
Di sisi lain, de la Espriella memanfaatkan momentum dengan citra “El Tigre” dan gaya kampanye yang agresif. Dalam pidato kemenangan sementara, ia meminta Amerika Serikat dan partai-partai demokratis memantau putaran kedua, sambil memosisikan diri sebagai “pejuang terbaik” Kolombia.
Pertarungan ini juga terjadi dalam lanskap regional yang berubah cepat. Pemilih Amerika Latin makin meninggalkan pemimpin progresif yang menjanjikan perbaikan akar masalah—korupsi dan minimnya peluang—dan beralih ke tokoh yang menjual keamanan dengan tangan besi.
Tekanan eksternal ikut membentuk pilihan, terutama ketika pemerintahan Donald Trump disebut memainkan peran lebih agresif di Amerika Latin dibanding beberapa dekade terakhir. Negara-negara seperti Kolombia, Meksiko, dan Ekuador didorong memperketat kebijakan antikejahatan, sehingga wacana “perang terhadap geng” mendapat panggung.
De la Espriella menawarkan paket yang terdengar sederhana: gempur kelompok kriminal dan bangun 10 mega-penjara. Ia menggemakan model Nayib Bukele di El Salvador yang menurunkan angka pembunuhan, namun memicu tuduhan pelanggaran HAM dan praktik penahanan massal.
Cepeda, sebagai senator progresif, menjanjikan kelanjutan agenda Petro termasuk rencana “total peace” melalui perjanjian damai dengan gerilyawan dan geng kriminal. Tetapi pengalaman beberapa tahun terakhir membuat rencana itu tampak rapuh karena kelompok bersenjata justru memperoleh waktu dan ruang untuk konsolidasi.
Secara elektoral, hasil ketat ini mengandung risiko bagi Cepeda karena suara konservatif berpotensi mengerucut ke de la Espriella pada putaran kedua. Artikel sumber juga menyebut kekalahan kandidat konservatif lain, Valencia, yang sekaligus menambah kemunduran arus “Uribismo” yang dulu sangat dominan.
Pilpres Kolombia kali ini terlihat seperti referendum atas Petro, tetapi sebenarnya lebih dalam: referendum atas kesabaran publik terhadap proses damai yang tidak memberi rasa aman. Ketika orang takut, mereka cenderung memilih kepastian yang mudah dipahami, meski biayanya bisa mahal.
Maria Eugenia, penjahit 57 tahun di pusat Bogotá, menyuarakan logika yang kini membesar: kekerasan di pedesaan sudah “keterlaluan” dan negosiasi damai terasa seperti memberi hadiah kepada kelompok bersenjata. Ia mengakui akan ada perdebatan soal “tangan besi”, tetapi baginya “sebagian orang harus jatuh” demi membersihkan masalah.
Pernyataan itu jujur, namun juga mengandung bahaya normalisasi korban sebagai “harga wajar” kebijakan. Ketika negara menukar supremasi hukum dengan pembenaran kekerasan, yang runtuh bukan hanya kriminalitas, tetapi juga batas moral yang melindungi warga biasa.
Juan Acevedo, sosiolog 62 tahun, menawarkan cermin lain: penindakan keras bisa menjadi pengulangan kampanye militer masa lalu yang justru memperpanjang siklus kekerasan. Ia mendukung Cepeda sambil mengkritik kelemahan pemerintahan Petro, terutama ketika kelompok kriminal melakukan “power grab” saat bernegosiasi dengan negara.
Dua suara ini menunjukkan dilema Kolombia: damai tanpa kontrol melahirkan ekspansi kelompok bersenjata, sementara perang tanpa rem berisiko melahirkan pelanggaran dan dendam baru. Tantangan pemimpin berikutnya adalah merancang keamanan yang tegas, tetapi tetap akuntabel, dan negosiasi yang ketat, bukan permisif.
Klaim manipulasi tanpa bukti dari kubu Cepeda dan Petro juga patut dikritisi karena bisa menggerus kepercayaan pada institusi pemilu. Jika setiap kekalahan diperlakukan sebagai konspirasi, demokrasi berubah menjadi arena delegitimasi permanen, bukan kompetisi gagasan.
Putaran kedua Pilpres Kolombia akan menjadi pilihan antara “total peace” yang perlu diperbaiki atau “tangan besi” yang harus dibatasi agar tidak berubah menjadi negara penjara. Keduanya menjanjikan jalan keluar, tetapi keduanya juga membawa risiko jika dijalankan tanpa koreksi dan pengawasan.
Kolombia sudah hidup 60 tahun dalam konflik, dan peringatan Acevedo layak didengar: bahaya terbesar adalah kembali pada keyakinan bahwa semua masalah selesai dengan peluru. Pertanyaan yang tersisa bagi pemilih adalah sederhana namun menentukan: keamanan seperti apa yang ingin dibangun, dan berapa harga kemanusiaan yang bersedia dibayar untuk itu. (Orbit dari berbagai sumber, 6 Juni 2026)
