Putusan Mahkamah Agung AS: Trump Menang di FTC, Tertahan di The Fed
ORBITINDONESIA.COM – Putusan Mahkamah Agung AS tentang pemecatan pejabat independen mengguncang Washington, karena Donald Trump diberi ruang lebih luas mengendalikan lembaga seperti FTC, tetapi ditahan saat mencoba menyingkirkan Gubernur The Fed Lisa Cook. Dalam dua putusan serentak yang ditulis Ketua MA John Roberts, pengadilan menegaskan: ada lembaga yang bisa ditarik lebih dekat ke Gedung Putih, namun Federal Reserve diperlakukan sebagai pengecualian.
Mahkamah Agung AS pada Senin menolak upaya Trump memecat anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, setidaknya untuk sementara. Pada saat yang sama, pengadilan mengizinkan Trump mencopot komisaris Federal Trade Commission (FTC) Rebecca Kelly Slaughter tanpa harus menunjukkan alasan.
Dua putusan ini terbit bersamaan dan sama-sama ditulis Ketua MA John Roberts. Polanya khas: mayoritas konservatif menahan satu aspek ekspansi kekuasaan eksekutif, tetapi melonggarkan aspek lain.
Dalam perkara Cook, komposisi suara 5-4 dan para hakim liberal bergabung dengan mayoritas. Dalam perkara Slaughter, putusan 6-3 mengikuti garis ideologis, dan liberal menjadi pihak yang berbeda pendapat.
Hanya Roberts dan Hakim Brett Kavanaugh yang berada di kubu mayoritas pada dua perkara sekaligus. Fakta ini menandai betapa rapuhnya konsensus soal batas kekuasaan presiden atas lembaga independen.
Trump menuding Cook melakukan kecurangan hipotek, tuduhan yang dibantah Cook. Dokumen perbankan yang diperoleh NBC News disebut justru tampak bertentangan dengan klaim fraud tersebut.
Cook menggugat setelah Trump bergerak memecatnya pada akhir Agustus. Pengadilan tingkat bawah memihak Cook, sehingga Trump membawa perkara ini cepat ke Mahkamah Agung.
Sementara itu, di FTC, Trump memecat tanpa alasan dua komisaris Demokrat dari lima kursi, yakni Slaughter dan Alvaro Bedoya. Bedoya kemudian mundur dari gugatan, sedangkan Slaughter melanjutkannya.
Dalam kasus Lisa Cook, Roberts menolak argumen pemerintah Trump bahwa pemecatan “for cause” tidak dapat diuji di pengadilan dan Cook tidak boleh tetap menjabat saat menggugat. Roberts menulis, menerima argumen itu akan mengubah perlindungan “for cause” menjadi pekerjaan “at-will”.
Roberts menambahkan langkah tersebut tidak sejalan dengan undang-undang yang dibuat Kongres dan tradisi perbankan sentral yang dilindungi dari intervensi politik. Ini adalah pengakuan eksplisit bahwa independensi bank sentral dipandang sebagai kepentingan institusional negara, bukan sekadar desain birokrasi.
Namun dalam perkara FTC, Roberts mengutip prinsip yang lebih keras tentang kesatuan eksekutif: “Konstitusi menciptakan tiga cabang, tetapi hanya satu presiden.” Ia menegaskan bawahan yang menjalankan kekuasaan presiden harus dapat diberhentikan agar akuntabilitas tetap mengalir ke presiden dan, pada akhirnya, ke pemilih.
Konsekuensi paling besar adalah pengadilan membatalkan preseden penting 1935, Humphrey’s Executor v. United States, yang selama puluhan tahun melindungi pembatasan pemecatan anggota FTC. Dengan pembatalan itu, logika putusan dapat merembet ke lembaga lain yang memiliki perlindungan serupa.
Slaughter mengingatkan dampaknya akan dirasakan “oleh setiap orang Amerika” karena lembaga independen menjadi lebih tunduk pada selera politik presiden. Ia menyebut putusan ini membuka jalan presiden memecat “watchdogs” yang menolak mengutamakan politik, lalu menggantinya dengan “lapdogs”.
Mahkamah Agung juga mencatat Trump telah diizinkan memecat tanpa sebab anggota lembaga lain yang mengatur isu kesehatan, keselamatan, tenaga kerja, dan lingkungan. Contoh yang disebut meliputi Consumer Product Safety Commission, Surface Transportation Board, dan Equal Employment Opportunity Commission.
Di sisi lain, pengadilan menyimpulkan Federal Reserve berbeda dari lembaga independen lain karena struktur dan sejarahnya yang unik. Dengan kata lain, MA membuat “pengecualian The Fed” di tengah kecenderungan konservatif yang curiga pada pembatasan pemecatan oleh Kongres.
Roberts menyatakan Cook berhak atas pemberitahuan dan kesempatan merespons sebelum diberhentikan. Ia menegaskan proses itu tidak harus berupa “sidang pengadilan penuh” dan bahkan bisa cukup lewat materi tertulis.
Roberts juga menulis bahwa pertanyaan akhir apakah presiden dapat memecat Cook “for cause” bergantung sebagian pada fakta dasar. Pengadilan tidak menilai apakah tuduhan Trump terhadap Cook benar atau tidak.
Trump merespons dengan menyatakan akan mengambil tindakan segera agar seseorang yang “melakukan pelanggaran” tidak membuat keputusan vital bagi kesejahteraan AS. Cook menyebut langkah Trump sebagai dalih yang dibuat-buat karena ia menolak tunduk pada tekanan politik dan tetap menetapkan kebijakan berbasis kepentingan publik.
Taruhannya bukan kecil karena pasar global bertumpu pada independensi The Fed. Artikel ini menegaskan belum pernah ada presiden yang mencoba memecat pejabat puncak The Fed, dan Federal Reserve Act membatasi pemecatan gubernur hanya jika ada “cause”.
Putusan kembar ini memperlihatkan Mahkamah Agung sedang menyusun peta baru: memperluas kendali presiden atas regulator, tetapi menjaga The Fed sebagai “zona steril” politik. Ini bukan kontradiksi semata, melainkan pilihan institusional tentang apa yang dianggap paling berbahaya jika dipolitisasi.
Regulator seperti FTC mengawasi persaingan usaha dan praktik pasar, sehingga perubahan arah cepat bisa menguntungkan agenda presiden dan sekutu bisnisnya. Ketika preseden 1935 dibatalkan, pesan yang muncul adalah independensi regulator kini lebih rapuh dan lebih bergantung pada siapa yang menang pemilu.
Namun bank sentral berbeda karena kesalahan persepsi saja bisa memicu gejolak suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi. Dengan mengunci The Fed dari pemecatan serampangan, MA tampaknya melindungi stabilitas makro, sekaligus menghindari preseden yang bisa mengguncang kepercayaan pasar global.
Meski begitu, “pengecualian The Fed” juga menyimpan risiko: publik dapat melihatnya sebagai standar ganda yang menyelamatkan institusi keuangan, tetapi membiarkan lembaga perlindungan konsumen dan persaingan usaha lebih mudah dipolitisasi. Di titik ini, pertanyaannya bukan hanya soal hukum pemecatan, tetapi soal siapa yang paling membutuhkan perlindungan dari kekuasaan eksekutif.
Fakta bahwa Roberts dan Kavanaugh menjadi jembatan di kedua putusan menandakan pusat gravitasi pengadilan berada pada kompromi konservatif yang selektif. Trump mendapat “lampu hijau” untuk menata ulang banyak lembaga, tetapi diberi “lampu kuning” ketika menyentuh jantung kebijakan moneter.
Mahkamah Agung AS mengirim sinyal ganda: presiden dapat lebih leluasa mengendalikan banyak lembaga independen, tetapi Federal Reserve diperlakukan sebagai pengecualian yang harus dilindungi dari intervensi politik. Bagi Trump, ini sekaligus kemenangan strategis dan hambatan simbolik.
Bagi publik, putusan ini memaksa kita menimbang ulang arti “independensi” dalam negara demokrasi modern. Jika pengawas pasar bisa diganti cepat karena politik, tetapi bank sentral tidak, maka siapa sebenarnya yang sedang dilindungi oleh desain konstitusional itu.
Pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya tentang Lisa Cook atau Rebecca Slaughter, melainkan tentang batas baru kekuasaan presiden atas negara administratif. Pertanyaan yang tersisa: ketika independensi lembaga makin selektif, apakah akuntabilitas meningkat, atau justru pintu politisasi dibuka lebih lebar.
(Orbit dari berbagai sumber, 5 Juli 2026)
