Denny JA: Pentingnya Strategi Pembangunan yang Menempatkan Tata Kelola Sebagai Prioritas
Belajar dari Kasus Ditangkapkan Tiga Pimpinan Tinggi Badan Gizi Nasional:
PENTINGNYA STRATEGI PEMBANGUNAN YANG MENEMPATKAN TATA KELOLA SEBAGAI PRIORITAS
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Seorang ibu berdiri di depan sekolah dasar di sebuah desa. Ia memandangi anaknya yang sedang menikmati makanan bergizi gratis.
Di matanya ada rasa syukur. Baginya, program itu bukan sekadar makan siang. Program itu adalah harapan. Harapan bahwa anaknya tumbuh lebih sehat daripada dirinya.
Harapan bahwa kemiskinan tidak diwariskan.
Namun beberapa bulan kemudian, ia membaca berita tentang dugaan korupsi di program yang sama. Saat itulah ia sadar: musuh terbesar pembangunan bukan kekurangan ide, melainkan kebocoran amanah.
Setiap generasi memiliki pertarungan sejarahnya sendiri. Generasi kita bukan sedang berperang melawan penjajah asing.
Kita sedang berperang melawan tata kelola yang buruk, karena di situlah masa depan bangsa sering dikalahkan sebelum sempat dilahirkan.
-000-
Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional menjadi pelajaran yang mahal. Tiga pimpinan lembaga itu ditahan karena dugaan penyimpangan yang terkait pengelolaan program publik bernilai sangat besar.
Publik pun terkejut. Program Makan Bergizi Gratis lahir dari niat yang mulia. Ia dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi rakyat melalui rantai pasok petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Namun sejarah pembangunan mengajarkan satu hal yang berulang. Banyak gagasan besar gagal bukan karena tujuannya salah, melainkan karena tata kelolanya lemah.
Dalam kasus BGN, kebocoran terjadi bukan hanya pada tahap pengadaan, tetapi juga perencanaan dan verifikasi penerima manfaat. Di sinilah kita melihat bagaimana kelengahan prosedural berubah menjadi peluang sistematis untuk penyimpangan.
Jalan yang baik dapat berakhir buruk jika pengawasan rapuh. Anggaran yang besar dapat berubah menjadi sumber penyimpangan jika akuntabilitas tidak berjalan.
Program yang seharusnya menjadi warisan kebangsaan dapat berubah menjadi skandal jika integritas tidak dijaga.
Korupsi bukan sekadar kehilangan uang negara. Korupsi adalah pencurian harapan. Yang hilang bukan hanya rupiah, tetapi masa depan anak-anak yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.
-000-
Selama puluhan tahun saya mengamati politik, pemerintahan, dan pembangunan. Saya menyaksikan berbagai rezim datang dan pergi.
Saya melihat banyak pemimpin memiliki visi besar. Sebagian membangun infrastruktur. Sebagian memperkuat investasi. Sebagian memperluas program sosial.
Namun ada pola yang terus berulang.
Ketika tata kelola lemah, hasil pembangunan selalu lebih kecil daripada potensinya. Ketika tata kelola membaik, bahkan sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan kemajuan yang jauh lebih besar.
Pengalaman itulah yang mendorong saya mendukung pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Good Governance Index (GGI) oleh LSI Denny JA.
Tujuannya sederhana: mencari jawaban empiris atas pertanyaan besar. Apa sesungguhnya faktor paling penting yang membedakan negara maju dan negara tertinggal?
Riset terhadap 187 negara menghasilkan temuan yang mengejutkan sekaligus mencerahkan. Ternyata kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kemakmuran. Koefisien korelasinya mencapai 0,805. Dalam ilmu sosial, angka itu tergolong sangat kuat.
GGI dibangun dari enam dimensi utama: efektivitas pemerintahan, pemberantasan korupsi, demokrasi, pembangunan manusia, digitalisasi pemerintahan, dan keberlanjutan lingkungan.
Data diambil dari lembaga-lembaga global seperti World Bank, Transparency International, UNDP, Economist Intelligence Unit, Yale University, dan PBB.
Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara terbaik dunia hampir semuanya memiliki tata kelola yang unggul. Denmark, Finlandia, Swiss, Norwegia, dan Swedia menduduki peringkat teratas.
Dari temuan inilah lahir satu gagasan yang saya sebut: Governance First Development Strategy.
Jalan tercepat menuju negara maju bukan pertama-tama menambah pertumbuhan ekonomi.
Jalan tercepat menuju negara maju adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
-000-
Di mana posisi Indonesia?
Dalam riset GGI tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 54,575 dan berada di peringkat ke-79 dari 187 negara.
Di ASEAN, posisi Indonesia masih tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 12 dengan skor 87,663. Malaysia berada di peringkat 45 dengan skor 64,436. Thailand berada di peringkat 66 dengan skor 56,654. Indonesia berada di posisi 79. Vietnam berada di posisi 110 dengan skor 44,969.
Kabar baiknya, Indonesia mengalami kemajuan. Pada tahun 2019 Indonesia berada di posisi 93. Tahun 2024 naik menjadi posisi 79.
Namun perjalanan menuju negara maju masih panjang. Skor rata-rata tata kelola negara maju mencapai 74,207. Indonesia masih terpaut hampir 20 poin dari angka tersebut.
Tentu, setiap indeks memiliki keterbatasan. GGI tidak sepenuhnya mampu menangkap dinamika informal seperti patronase, oligarki, atau kompromi politik sehari-hari. Namun, ia tetap memberi cermin penting untuk mengukur arah dan kecepatan perbaikan tata kelola.
Karena itu saya ingin mempopulerkan satu slogan: Good Governance Index First.
Sebelum berbicara tentang pertumbuhan 8 persen. Sebelum berbicara tentang investasi triliunan rupiah. Sebelum berbicara tentang proyek raksasa.
Mari bertanya lebih dahulu:
Apakah tata kelola kita sudah semakin baik?
-000-
Alasan pertama mengapa Governance First Development Strategy penting adalah karena tata kelola menentukan efektivitas seluruh kebijakan.
Uang bisa disediakan. Regulasi bisa dibuat. Program bisa diumumkan. Tetapi tanpa birokrasi yang efektif, semuanya berhenti di atas kertas.
Dalam GGI, efektivitas pemerintahan mendapat bobot tertinggi, yaitu 25 persen. Alasannya jelas. Pemerintahan yang bersih tetapi tidak efektif tetap tidak mampu melayani rakyat dengan baik.
Banyak negara maju membuktikan bahwa kualitas birokrasi adalah mesin pembangunan yang sesungguhnya. Mereka tidak selalu memiliki sumber daya alam melimpah. Tetapi mereka memiliki kemampuan mengeksekusi kebijakan secara konsisten.
Pembangunan pada akhirnya bukan ditentukan oleh kualitas pidato. Pembangunan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan.
-000-
Alasan kedua adalah karena korupsi merupakan musuh utama kemakmuran.
Korupsi menciptakan kebocoran dalam setiap tahap pembangunan. Ia mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia menghambat investasi. Ia menghancurkan kepercayaan.
Kasus BGN mengingatkan kita bahwa program yang paling mulia sekalipun bisa kehilangan legitimasi jika tata kelolanya gagal.
Dalam GGI, pemberantasan korupsi mendapat bobot terbesar kedua setelah efektivitas pemerintahan. Bukan karena alasan moral semata, tetapi karena alasan pembangunan.
Setiap rupiah yang dicuri berarti sekolah yang tidak dibangun, puskesmas yang tidak diperbaiki, atau anak yang tidak menerima haknya.
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan.
-000-
Alasan ketiga adalah karena tata kelola yang baik menciptakan sistem yang mampu memperbaiki dirinya sendiri.
Negara maju tidak bebas dari kesalahan. Mereka juga mengalami krisis, skandal, dan kegagalan kebijakan.
Perbedaannya terletak pada kemampuan melakukan koreksi.
Demokrasi yang sehat, birokrasi profesional, media yang bebas, dan sistem digital yang transparan menciptakan mekanisme perbaikan yang terus bekerja.
Karena itu tata kelola bukan sekadar soal efisiensi administrasi. Tata kelola adalah kemampuan sebuah bangsa belajar dari kesalahan tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri.
Negara yang tidak memiliki kemampuan mengoreksi kesalahan akan mengulang kesalahan yang sama selama puluhan tahun.
-000-
Dua buku sangat membantu memperkaya pemahaman mengenai pentingnya tata kelola.
Buku pertama adalah Why Nations Fail, karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Crown Publishers, 2012.
Buku ini menjawab pertanyaan klasik: mengapa ada negara kaya dan negara miskin? Jawaban mereka tidak terletak pada iklim, budaya, atau sumber daya alam. Faktor utama adalah kualitas institusi.
Acemoglu dan Robinson membedakan antara institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan yang luas bagi warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan politik. Institusi ekstraktif justru memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite.
Pesan terbesar buku ini sangat relevan dengan GGI. Negara menjadi makmur bukan karena memiliki kekayaan, tetapi karena memiliki aturan yang memungkinkan kekayaan itu dikelola secara adil dan produktif.
Buku ini memperkuat keyakinan bahwa tata kelola bukan variabel tambahan dalam pembangunan. Tata kelola adalah fondasinya.
-000-
Buku kedua adalah The Origins of Political Order, karya Francis Fukuyama, Farrar, Straus and Giroux, 2011.
Fukuyama mengajukan tesis bahwa negara yang berhasil memiliki tiga unsur utama: negara yang kuat, supremasi hukum, dan akuntabilitas politik.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan kapasitas negara yang tinggi. Negara harus mampu memungut pajak, menegakkan hukum, mengelola birokrasi, dan menjalankan kebijakan publik secara efektif.
Buku ini sangat relevan dengan temuan GGI yang menempatkan efektivitas pemerintahan sebagai dimensi dengan bobot terbesar.
Fukuyama mengingatkan bahwa demokrasi saja tidak cukup. Pasar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu bekerja.
Di sinilah tata kelola menjadi kata kunci. Negara yang kuat tanpa akuntabilitas berisiko menjadi otoriter. Akuntabilitas tanpa kapasitas negara menghasilkan kelumpuhan. Kemajuan lahir ketika keduanya berjalan bersama.
-000-
Di level praktis, strategi Governance First menuntut prioritas jelas: reformasi sistem pengadaan publik, perlindungan pelapor pelanggaran, digitalisasi alur anggaran, dan penguatan lembaga audit independen. Tanpa agenda operasional, slogan mudah menjadi sekadar hiasan pidato.
Setiap rupiah anggaran harus bisa ditelusuri jejaknya, dari peternak, pemasok, dapur, hingga piring makan anak sekolah. Di saat yang sama, pemeriksaan independen harus dilakukan secara berkala agar tidak ada ruang bagi korupsi bersembunyi di balik kerumitan birokrasi.
Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional seharusnya tidak hanya menjadi berita hukum. Ia harus menjadi pelajaran sejarah.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan perlombaan menghasilkan program sebanyak mungkin. Pembangunan adalah seni memastikan setiap program sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Riset terhadap 187 negara menunjukkan satu pola yang konsisten. Negara dengan tata kelola yang baik hampir selalu menjadi negara yang makmur. Tidak ada satu pun negara berpendapatan rendah yang memiliki skor tata kelola di atas 70.
Karena itu, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, prioritas pertamanya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Prioritas pertamanya adalah tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, lebih efektif, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Sebab pada akhirnya, kemakmuran bukanlah anak kandung kekayaan. Kemakmuran adalah anak kandung tata kelola yang baik.
Jakarta, 10 Juni 2026
REFERENSI
1. Acemoglu, Daron & Robinson, James A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers, 2012.
2. Fukuyama, Francis. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA's World
https://www.facebook.com/share/1932HWV95J/?mibextid=wwXIfr ***
