Putusan Mahkamah Agung AS soal Trump: Pemecatan, Fed, Voting, Carroll
ORBITINDONESIA.COM – Putusan Mahkamah Agung AS soal Trump mengguncang Washington karena memuat empat keputusan besar dalam sehari, tiga merugikan dan satu menguntungkan sang presiden. Dari kewenangan memecat pejabat lembaga independen, aturan mail-in voting, hingga gugatan pelecehan seksual E Jean Carroll, pengadilan tertinggi menata ulang batas kuasa eksekutif.
Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin mengeluarkan serangkaian putusan penting terkait Presiden Donald Trump, termasuk tiga putusan yang merugikannya dan satu yang menguntungkannya. Isu yang diputus mencakup kewenangan presiden atas regulator independen, hak pilih, dan putusan perdata soal kekerasan seksual.
Dalam putusan 6-3, pengadilan memperluas kewenangan eksekutif Trump untuk memecat anggota lembaga independen tanpa harus memberi alasan. Putusan ini menguatkan pemecatan Rebecca Slaughter dari Federal Trade Commission dan membatalkan preseden 1935 yang memberi ruang bagi Kongres melindungi pimpinan regulator dari pemecatan sewenang-wenang.
Trump memecat Slaughter tahun lalu tanpa alasan resmi, dan pengadilan tingkat bawah sempat menilai langkah itu melanggar perlindungan yang ditetapkan Kongres. Pengacara konstitusi Bruce Fein menilai “kontrol Trump atas cabang eksekutif dan kemampuan memecat aparatur sipil sesuka hati menjadi jauh meningkat”.
Namun, dalam pengecualian penting, Mahkamah Agung menahan upaya Trump memecat Gubernur Federal Reserve Lisa Cook lewat putusan 5-4. Pengadilan menekankan bahwa independensi The Fed, termasuk “penampilan independensi”, adalah kunci desain bank sentral.
Di isu pemilu, putusan 5-4 lainnya menguatkan hukum Mississippi yang tetap menghitung surat suara pos yang dicap sebelum Hari Pemilu dan tiba maksimal lima hari kerja setelahnya. Amy Coney Barrett menulis, hukum federal mengatur kapan surat suara “diberikan”, sementara hukum negara bagian mengatur kapan surat suara “diterima”.
Trump juga kembali kalah ketika Mahkamah Agung menolak meninjau upayanya membatalkan putusan juri yang menyatakan ia melakukan pelecehan seksual dan pencemaran nama baik terhadap E Jean Carroll. Putusan juri federal Manhattan pada 9 Mei 2023 memerintahkan Trump membayar 5 juta dolar AS.
Mahkamah Agung juga bersiap menutup masa sidang pekan ini sebelum reses hingga Oktober. Di antara agenda berikutnya adalah tantangan terhadap perintah eksekutif Trump untuk mengakhiri birthright citizenship, larangan olahraga sekolah bagi siswi transgender di sejumlah negara bagian, dan batas koordinasi belanja kampanye kandidat dengan partai.
(Orbit dari berbagai sumber, 6 Juli 2026)
Empat putusan ini membentuk satu pola besar: pengadilan membuka keran kekuasaan presiden di satu sisi, tetapi memasang pagar tinggi pada area yang dianggap “sistemik” bagi stabilitas negara. Pemecatan Slaughter memperlebar ruang politisasi lembaga independen, sementara perlindungan terhadap Lisa Cook menegaskan bahwa The Fed diperlakukan sebagai institusi yang terlalu vital untuk ditarik ke pusaran loyalitas politik.
Putusan pemecatan regulator independen memukul jantung arsitektur “checks and balances” era New Deal. Sonia Sotomayor dalam dissent menyebut mayoritas membongkar pemisahan kekuasaan dan menggantinya dengan teori kuasa eksekutif “setengah matang”, seraya memperingatkan “kekacauan akan menyusul”.
Secara praktis, presiden kini punya insentif lebih kuat untuk mengganti figur kunci di lembaga pengawas dengan orang sehaluan. Elizabeth Warren menilai Trump telah “menyita kendali” lembaga yang sebelumnya independen agar melayani dirinya dan “teman-teman miliardernya”, bukan publik.
Namun pengecualian The Fed menunjukkan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya menyerahkan negara pada logika “presiden sebagai CEO”. John Roberts menulis pengadilan tak ingin publik “dibiarkan dalam ketidakpastian” terkait status salah satu institusi keuangan terpenting di AS dan dunia.
Di sisi lain, alasan formal yang dipakai pengadilan dalam kasus Cook juga sempit, yakni soal perlindungan prosedural yang dijamin undang-undang. Ini memberi sinyal: pintu belum tertutup rapat, hanya diganjal oleh prosedur, sehingga konflik politik-ekonomi bisa kembali muncul lewat jalur yang lebih rapi.
Putusan mail-in voting memotong narasi kecurangan yang selama ini dipakai Trump sebagai perangkat mobilisasi politik. Barrett menegaskan tidak ada aturan federal yang mewajibkan surat suara diterima pada Hari Pemilu, sehingga negara bagian tetap berwenang mengatur tenggat penerimaan.
Secara elektoral, dampaknya tidak netral karena pemilih Demokrat cenderung lebih banyak memakai surat suara pos. Dengan mayoritas tipis Partai Republik di Kongres dan ancaman kekalahan dalam pemilu paruh waktu November, sengketa prosedur pemungutan suara menjadi medan tempur yang menentukan.
Kekalahan Trump dalam perkara E Jean Carroll menambah beban reputasi dan legal yang sulit dihapus lewat strategi banding. Pengacara Carroll, Roberta Kaplan, menyatakan putusan ini menegaskan “sekali dan untuk selamanya” vonis bulat juri bahwa Trump melakukan pelecehan seksual dan pencemaran nama baik.
Jika disatukan, rangkaian putusan ini memperlihatkan Mahkamah Agung sedang menggambar ulang peta kekuasaan, bukan sekadar menyelesaikan sengketa harian. Kemenangan Trump di isu pemecatan regulator memberi energi bagi agenda penempatan loyalis, sementara kekalahannya di Fed, voting, dan Carroll membatasi kerusakan pada titik-titik yang dianggap mengancam legitimasi sistem.
(Orbit dari berbagai sumber, 6 Juli 2026)
Putusan Mahkamah Agung AS soal Trump ini terasa seperti kompromi besar yang tidak diakui terang-terangan: eksekutif boleh lebih kuat, tetapi jangan menyentuh pilar kepercayaan publik. Masalahnya, batas “pilar” itu ditentukan oleh hakim, bukan oleh mandat demokratis, sehingga standar bisa berubah mengikuti komposisi pengadilan.
Ketika regulator independen bisa lebih mudah dibersihkan tanpa alasan, risiko utamanya adalah “regulatory capture” versi baru, yakni penangkapan lembaga oleh kepentingan politik jangka pendek. Independensi lembaga bukan sekadar etika, melainkan mekanisme agar kebijakan publik tidak selalu kalah oleh siklus pemilu dan pembalasan partisan.
Di titik ini, dissent Sotomayor layak dibaca sebagai peringatan institusional, bukan sekadar perbedaan ideologi. Jika presiden dapat mengancam posisi pengawas, maka pengawasan berubah menjadi dekorasi, dan publik diminta percaya pada niat baik kekuasaan.
Namun, Mahkamah Agung juga menunjukkan naluri menjaga stabilitas makro lewat perlindungan terhadap The Fed. Ini mengandung pesan sinis: independensi moneter lebih “sakral” daripada independensi pengawas pasar dan konsumen, padahal keduanya sama-sama menyentuh hidup warga.
Di isu mail-in voting, pengadilan memilih membaca konstitusi secara federalisme murni, yakni negara bagian memegang kendali administrasi pemilu. Putusan ini menahan dorongan sentralisasi aturan pemilu yang kerap dibungkus sebagai “integritas”, tetapi sering berujung pada pembatasan partisipasi.
Sementara pada kasus Carroll, pengadilan tampak enggan membuka kembali fakta yang sudah diuji juri. Penolakan meninjau ulang memberi sinyal bahwa status presiden tidak otomatis menjadi tameng dari akuntabilitas perdata.
(Orbit dari berbagai sumber, 6 Juli 2026)
Hari itu, Mahkamah Agung tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memutus arah: seberapa jauh Amerika mau hidup di bawah presiden yang lebih bebas mengendalikan birokrasi. Pertaruhan sesungguhnya bukan sekadar Trump menang atau kalah, melainkan apakah lembaga publik masih punya ruang bernapas di luar kehendak politik.
Jika independensi hanya dijaga untuk bank sentral, sementara pengawas lain bisa dipreteli tanpa alasan, demokrasi berisiko menjadi mesin yang berjalan tetapi kehilangan rem. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bagi warga adalah sederhana: siapa yang mengawasi pengawas, ketika pengawas bisa dipecat kapan saja?
(Orbit dari berbagai sumber, 6 Juli 2026)
