Tan Malaka, Madilog, dan Kritik Hierarki Sosial: Membedah Akar Polemik Nasab di Indonesia
Oleh Gus Aziz Jazuli, Lc, MH.
ORBITINDONESIA.COM - Sebelum masuk ke kritiknya atas hierarki sosial, penting untuk memahami posisi Tan Malaka sebagai pemikir. Tan Malaka ditempatkan bukan sebagai tokoh komunis yang sekadar "pengikut" Moskow. Sebaliknya, Tan Malaka digambarkan sebagai sosok nasionalis yang memegang teguh kemandirian berpikir.
Tan Malaka memutus hubungan dengan Komintern pada 1920 karena menolak diktat Uni Soviet yang dinilainya tidak memahami realitas lokal Asia Tenggara. Hal ini menjadi pembeda kontras dengan D.N. Aidit yang, menurut sejarawan, berperan sebagai "agen internasional" dengan menjaga hubungan diplomatik dan ideologis yang sangat erat dengan Uni Soviet dan Beijing demi legitimasi politik global.
Tan Malaka percaya pada aksi massa radikal, perjuangan fisik, dan gerilya. Ia menolak sistem parlemen yang ia anggap borjuis dan menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi. Yang tak kalah penting, berbeda dengan stigma yang sering dilekatkan pada komunisme, Tan Malaka tidak memusuhi agama. Beliau bahkan secara berani membela Pan-Islamisme pada tahun 1922—suatu sikap yang bertolak belakang dengan gaya PKI era Aidit yang kerap bergesekan dengan kelompok keagamaan di akar rumput.
Madilog sebagai Senjata Mental Bangsa
Ditulis pada masa penjajahan Jepang (1942–1943), Madilog adalah upaya Tan Malaka untuk menyusun "senjata mental" bagi bangsa Indonesia. Buku ini memiliki misi besar: melawan logika mistik dan membangun rasionalitas.
Tan Malaka menyoroti bahwa keterpurukan bangsa Indonesia selama ratusan tahun disebabkan oleh pola pikir yang dikuasai oleh hal-hal mistis, tahayul, fatalisme, dan kepercayaan pada "kesaktian" individu tertentu. Ia mendorong masyarakat untuk meninggalkan pola pikir yang menggantungkan diri pada hal gaib. Ia ingin rakyat melihat dunia berdasarkan fakta nyata, kondisi ekonomi, dan nalar yang sistematis.
Ancaman seperti "kualat" kepada Habib atau ancaman masuk neraka bagi mereka yang kritis, sebagaimana dicatat dalam berbagai narasi, merupakan alat penjajahan mental yang sangat efektif untuk membungkam nalar publik. Madilog disusun untuk memutus rantai penjajahan mental tersebut.
Kritik atas Sistem Kasta dan Privilese "Sayid"
Data primer dari Madilog menunjukkan bahwa kritik Tan Malaka terhadap hierarki keturunan sangatlah eksplisit dan langsung menyasar realitas Indonesia.
Pertama, ia menulis tentang sistem kasta Hindu:
"Bermula sekali masyarakat Hindu sudah dibagi atas 4 kasta terbesar. 1. Kasta Brahmana, ialah kasta pendeta. Kasta ini kasta tertinggi... 2. Satria, ialah Kasta Raja dan Ningratnya... 3. Kasta Waisa, yang terdiri dari golongan saudagar, magang, tukang atau tani. 4. Kasta Sudra, ialah kasta orang 'jembel', seperti penyamak kulit atau tukang sapu jalan. Keempat kasta di atas tiada bisa campur satu sama lainnya, tiada boleh campur makan atau tidur. Apalagi kawin..."
Kedua, ia secara langsung menghubungkan kasta Brahmana dengan kasta Sayid di Indonesia:
"Ini tiadalah mustahil, karena 99 di antara 100 calon suwarga dari kasta Brahmana itu hidupnya dengan membungakan uang, seperti kasta Sayid di Indonesia ini juga. Kasta Satria berpuncak pada Raja atau Maha Raja, alias perampok gadis itu, tiada lain melainkan Tuan Tanah penghisap tani Hindustan, kaki tangannya Imperialisme Inggris."
Kutipan ini adalah data primer yang tak terbantahkan. Tan Malaka tidak hanya mengkritik sistem kasta Hindu secara abstrak, tetapi secara sadar dan eksplisit menyamakan privilese ekonomi dan sosial kasta Brahmana di India dengan privilese kasta Sayid di Indonesia.
Ketiga, ia secara khusus menyoroti privilese kaum "Sayid"—sebutan bagi mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW:
"Janganlah tuan pembaca marah, tetapi periksalah surga yang tuan idamkan itu... Pakailah pikiran nuchter, jernih! Lihatlah sekitar tuan saja! Bukankah 'feramfuan' suatu barang yang nomer wahid buat tuan Said, turunan Nabi MUHAMMAD SAW? Begitu penting ini barang, sampai ketika dua kali saya lalui dan singgah di Mesir, kaum Ibu masih disimpan baik-baik di antara 4 batu tembok, tak boleh keluar. Yang keluar mesti dikudungi betul-betul, tak boleh manusia lain, orang Islam pun melihatnya."
Di sini Tan Malaka menyoroti bagaimana privilese keturunan diterjemahkan dalam praktik sosial yang diskriminatif—pengurungan dan penutupan wajah kaum perempuan dari kalangan tertentu.
Kritik atas Wayang dan Dominasi Budaya Hindu
Tan Malaka juga menyoroti bagaimana kebudayaan Hindu—yang dibawa oleh kelompok yang mengklaim superioritas keturunan—telah mendistorsi budaya asli Indonesia:
"Saya memang sudah lama berniat hendak mempelajari wayang lebih dalam... bahwa wayang itu bukan berasal Hindu, melainkan kepunyaan Indonesia... wayang, bayang, memang tepat berarti satu bayangan masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia."
Baginya, wayang sebelum pengaruh Hindu adalah cerminan masyarakat Indonesia yang praktis, berdasarkan bukti, berani memulai pekerjaan baru, dan berjiwa merdeka. Namun, setelah masuknya pengaruh Hindu dan Arab, terjadi perubahan besar:
"Kenapa para Satria dalam cerita Indonesia Tulen bisa diganti, didesak ke sudut atau diperolok-olokkan (Petruk, Gareng dan Semar) oleh cerita Hindu dan Arab, sedangkan satria Indonesia ialah pemimpin dari masyarakat sebenarnya."
Kritik ini penting karena menunjukkan bahwa Tan Malaka tidak hanya menolak kasta sebagai struktur sosial, tetapi juga menolak narasi budaya yang merendahkan nilai-nilai lokal dan menggantinya dengan mitologi asing yang justru melanggengkan hierarki dan fatalisme. Ia menegaskan bahwa peneliti Indonesia harus memiliki "semangat orang merdeka yang mencari perubahan baik", bukan sekadar menjadi pengagum budaya asing.
Kritik atas Praktik Ekonomi Rentenir Arab (Sayid)
Tan Malaka juga memberikan contoh konkret bagaimana privilese keturunan—dalam hal ini kelompok Arab/Sayid—diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi yang menghisap rakyat kecil. Dalam bab tentang "Pertentangan" dalam Madilog, ia menulis kisah tentang "Halal bin Fulus", seorang tuan tanah Arab yang berprofesi sebagai rentenir:
"Pencaharian Arab di daerah tempat saya menulis Madilog ini, yakni daerah Jakarta, terutama sekali memperbangkan uang umum di pasar-pasar dipinjamkan Arab pada Indonesia R 1,- dengan bunga 5 sen sehari. Berupa kecil, tetapi menurut perhitungan Matematika bunga semacam itu 1,825% setahun... Dengan kerja semacam itu dari turunan keterurunan, mereka menjadi kaya, ada kaya raya mempunyai tanah dan rumah."
Kemudian ia menggambarkan bagaimana seorang petani Indonesia terjerat hutang dan akhirnya kehilangan tanah, rumah, bahkan anak perempuannya, sementara pengadilan—yang didominasi oleh kepentingan kelas berpunya—selalu memenangkan pihak rentenir Arab:
"Dalam 99 di antara 100 perkara semacam itu, tentulah tuan Halal bin Fulus... yang menang."
Tan Malaka dengan tegas menyatakan bahwa keadilan tidak bisa diputuskan dengan logika "hutang harus dibayar" semata, karena persoalan ini berada dalam kerangka pertentangan kelas antara yang berpunya dan tak berpunya:
"Tuan Fulus Muslimin yang Berpunya, sebagian besar dari kaum Ulama dan Pemerintah berdasarkan 'kepunyaan sendiri', tentulah 100% membenarkan putusan itu. Petani berhutang dan hutang mesti dibayar. Ini cocok dengan semua Undang kemodalan dan cocok dengan semua Agama. Sebaliknya filsafat kaum Tak Berpunya... 100% pula akan memutuskan bahwa putusan Hakim 'tidak' adil."
Ia bahkan memberikan alternatif hukum yang radikal: jika ia berkuasa, ia akan mengusir rentenir asing atau menjadikannya pekerja selama 13 tahun. Di sini, Tan Malaka menunjukkan bahwa privilese keturunan tidak hanya soal simbol kehormatan, tetapi memiliki dampak material yang nyata—penghisapan ekonomi, penguasaan tanah, dan perampasan martabat rakyat kecil.
Titik Temu Keduanya: Melawan Hierarki Keturunan
Titik temu paling jelas antara Tan Malaka dan KH Imaduddin Utsman adalah sama-sama menolak nasab sebagai dasar superioritas yang tidak perlu diuji.
Tan Malaka menolak kasta karena ia menganggapnya bertentangan dengan kesetaraan manusia dan menjadi alat penghisapan ekonomi. KH Imaduddin menolak klaim nasab jika tidak lolos verifikasi ilmiah dan metodologis. Keduanya sama-sama mengusik kenyamanan otoritas mapan—Tan Malaka menyerang aristokrasi, feodalisme, dan hegemoni budaya asing; KH Imaduddin menyerang klaim genealogis yang telah lama diterima publik sebagai sumber karisma keagamaan.
Namun, titik temu itu jangan menutupi perbedaan besar: Tan Malaka menempatkan persamaan sebagai prinsip sosial-politik universal, sementara Imaduddin menempatkan pembuktian nasab sebagai persoalan keilmuan dalam tradisi Islam. Tan Malaka lebih radikal secara ideologis, sedangkan Imaduddin lebih teknis-metodologis.
Implikasi Sosial-Politik: Polemik Nasab sebagai Cermin Ketimpangan Simbolik dan Material
Perbandingan kedua tokoh menunjukkan bahwa persoalan nasab di Indonesia bukan sekadar soal silsilah keluarga. Ia berkaitan dengan otoritas agama, simbol kehormatan, stratifikasi sosial, ekonomi, bahkan rasa percaya diri umat. Kritik terhadap nasab sering memicu reaksi emosional karena yang dipertaruhkan bukan hanya benar-salahnya silsilah, tetapi juga posisi sosial yang selama ini melekat padanya.
Kritik atas "Tarimisasi" dan Dominasi Budaya Asing
Terdapat narasi mengenai upaya "Tarinisasi" (dominasi budaya dari Tarim, Hadramaut) yang berusaha menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Sebutan Ajam yang digunakan untuk merendahkan masyarakat pribumi—sebagaimana dicatat Tan Malaka dalam kritiknya atas feodalisme dan privilese keturunan—kini telah dibongkar oleh data-data sejarah dan sains modern. Klaim nasab yang tidak dibarengi dengan bukti sejarah yang kuat runtuh di hadapan penelitian ilmiah dan tes DNA.
Resistensi terhadap Penjajahan Mental
Ancaman seperti "kualat" kepada Habib atau ancaman masuk neraka bagi mereka yang kritis, sebagaimana dicatat dalam berbagai narasi, merupakan alat penjajahan mental yang sangat efektif untuk membungkam nalar publik. Tan Malaka dan KH Imaduddin, dari jalur yang berbeda, sama-sama berjuang memutus rantai penjajahan mental tersebut—Tan Malaka melalui Madilog yang menuntut rasionalitas, KH Imaduddin melalui verifikasi tekstual yang menuntut akuntabilitas.
Introspeksi dan Masa Depan Bangsa
Alih-alih menyalahkan pihak yang membongkar nasab, saya mengajak pihak yang selama ini mengklaim nasab untuk melakukan introspeksi diri atas perilaku masa lalu yang mengatasnamakan Nabi demi kepentingan materiil. Kajian ini diakhiri dengan apresiasi bagi tokoh seperti Tan Malaka yang memelopori keberanian untuk berpikir rasional, agar bangsa Indonesia tidak lagi mudah dibodohi oleh siapapun yang mengeksploitasi simbol agama dan nasab untuk melanggengkan hierarki sosial.
Penutup: Kehormatan Sejati Lahir dari Ilmu dan Integritas
Pada akhirnya, Tan Malaka dan KH Imaduddin Utsman sama-sama mengajukan pertanyaan yang mengguncang: apakah manusia harus dihormati karena dirinya, atau karena darah yang mengalir dalam tubuhnya?
Tan Malaka menjawab lewat kritik atas kasta—sebuah kritik yang secara eksplisit menyasar praktik sosial di Indonesia, sebagaimana terbukti dalam tulisannya: "seperti kasta Sayid di Indonesia ini juga", "Bukankah 'feramfuan' suatu barang yang nomer wahid buat tuan Said", kritik atas wayang Hindu yang merendahkan budaya lokal, dan kisah Halal bin Fulus yang menggambarkan penghisapan ekonomi oleh rentenir Arab. Baginya, privilese keturunan hanyalah bayangan dari struktur feodal yang harus dihancurkan demi keadilan sosial, ekonomi, dan budaya.
KH Imaduddin menjawab lewat pembatalan nasab yang tidak memenuhi syarat ilmiah—sebuah kritik yang berbasis pada verifikasi kitab-kitab nasab, metode syuhrah wal istifadlah, dan penolakan terhadap klaim yang muncul tanpa dalil yang kuat.
Jika dibaca bersama, keduanya mengajarkan bahwa kehormatan paling kuat adalah yang lahir dari ilmu, integritas, dan manfaat sosial, bukan dari garis keturunan yang tak boleh dipersoalkan. Dalam sejarah pemikiran Indonesia, itu adalah kritik yang sangat penting karena menyasar sumber-sumber lama dari ketimpangan simbolik—dan material—yang masih hidup hingga hari ini.
Sumber:
-Madilog (Tan Malaka, 1942–1943).
-Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu (KH Imaduddin Utsman al-Bantani, 2024),
- https://youtu.be/MZKMP4wakYI
2 Juli 2026 ***
