Krisis Kepercayaan Pemerintah Inggris dan Ekonomi Pasca-Covid
ORBITINDONESIA.COM – Krisis kepercayaan pemerintah Inggris kembali mengeras setelah Covid, perang Ukraina, dan guncangan energi menghantam rumah tangga. Di tengah inflasi, kemiskinan anak, dan biaya pinjaman yang naik, publik menilai perubahan politik berjalan terlalu lambat.
Lalu datang Covid, yang membuat pemerintahan Boris Johnson terseret rangkaian skandal, termasuk pesta di No. 10 Downing Street saat lockdown. Kepercayaan yang sudah rapuh terhadap institusi publik pun terkikis lebih jauh.
Menurut survei OECD 2024, satu-satunya ekonomi terindustrialisasi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang lebih rendah daripada Inggris adalah Ceko. Data ini menegaskan bahwa masalah Inggris bukan sekadar ekonomi, melainkan juga legitimasi.
Guncangan berikutnya adalah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang melambungkan biaya energi di Eropa. Para pemimpin Eropa mencoba memboikot ketergantungan bertahun-tahun pada gas Kremlin, tetapi tagihannya cepat terasa.
Ketergantungan Inggris pada gas alam impor untuk pemanas dan memasak membuatnya sangat rentan terhadap lonjakan harga se-Eropa. Inflasi mencapai puncak 40 tahun sebesar 11% pada akhir 2022.
Ungkapan suram “memilih antara memanaskan rumah atau makan” menjadi ringkasan paling jujur dari krisis biaya hidup. Pada 2022–23, 4,3 juta anak hidup dalam kemiskinan, naik 700.000 dibanding 2010, menurut angka pemerintah.
Keadaan ini menciptakan gelombang ketidakpuasan yang dimanfaatkan Keir Starmer untuk menang telak pada 2024. Kemenangan itu bukan hanya soal program, melainkan juga referendum sosial atas kelelahan publik.
Pemerintah Starmer kemudian mencatat penurunan migrasi bersih, pemangkasan daftar tunggu rumah sakit, dan pertumbuhan ekonomi yang modest. Namun perubahan terasa lebih lambat daripada yang dituntut banyak orang, sehingga “bulan madu” politik cepat habis.
Posisi Starmer juga tergerus oleh serangkaian putar balik kebijakan dan skandal, yang memukul kredibilitasnya sendiri. Saat kepercayaan adalah mata uang utama, inkonsistensi menjadi inflasi politik yang paling mahal.
Pemulihan kian tersisih setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan perang terhadap Iran pada Februari, yang mengguncang pasar minyak global. Dampaknya merambat ke kenaikan suku bunga hipotek dan biaya pinjaman lain, menekan kelas menengah dan bisnis kecil.
Starmer, seperti beberapa pendahulunya, terjebak dalam “jaket ketat” ekonomi: bagaimana menumbuhkan ekonomi sambil berjanji tidak menaikkan pajak dan tidak menakuti pasar obligasi dengan tambahan utang. Dilema ini membuat kebijakan sering tampak defensif, bukan ofensif.
Krisis kepercayaan pemerintah Inggris pada dasarnya adalah krisis konsistensi dan rasa keadilan. Publik bisa menerima pengorbanan, tetapi sulit menerima standar ganda, terutama setelah skandal Downing Street saat warga dibatasi.
Perang Ukraina menunjukkan bahwa ketahanan energi adalah isu keamanan nasional, bukan sekadar tarif utilitas. Ketika ketergantungan impor menjadi titik lemah, inflasi berubah dari angka statistik menjadi pengalaman harian di dapur dan ruang tamu.
Kemenangan telak Starmer pada 2024 tampak seperti mandat besar, tetapi mandat tidak otomatis menjadi kapasitas. Jika janji “tanpa pajak naik” dan “tanpa utang bertambah” dijadikan pagar besi, pemerintah mudah terjebak pada perbaikan kecil yang kalah cepat dari krisis besar.
Nama Burnham disebut akan menghadapi teka-teki serupa, dan itu masuk akal dalam lanskap Inggris yang sensitif terhadap pasar obligasi. Pertanyaannya bukan siapa pemimpinnya, melainkan apakah Inggris berani merumuskan ulang kontrak ekonomi-politik yang lebih tahan guncangan.
Rangkaian Covid, perang Ukraina, dan guncangan minyak terbaru memperlihatkan satu benang merah: Inggris rapuh ketika kepercayaan publik dan ketahanan ekonomi sama-sama menipis. Data OECD 2024 dan angka kemiskinan anak 2022–23 menjadi pengingat bahwa krisis ini terukur, bukan sekadar perasaan.
Jika pemerintah ingin memulihkan legitimasi, ia harus memilih: melindungi janji fiskal yang kaku, atau melindungi daya tahan sosial yang kian retak. Pada akhirnya, negara yang kuat bukan yang tak pernah terkena badai, melainkan yang warganya percaya bahwa beban badai dibagi dengan adil.
(Orbit dari berbagai sumber, 28 Juni 2026)
