Putusan Mahkamah Agung AS: Birthright Citizenship Bertahan, Trans Sports Dibatasi
ORBITINDONESIA.COM – Putusan Mahkamah Agung AS tentang birthright citizenship menegaskan: siapa pun yang lahir di tanah Amerika tetap warga negara, meski orang tuanya tidak berdokumen atau hanya tinggal sementara. Di hari yang sama, pengadilan juga menguatkan larangan negara bagian terhadap perempuan transgender bertanding di olahraga sekolah dan kampus kategori perempuan.
Term 2025-2026 Mahkamah Agung AS ditutup dengan dua keputusan yang memukul dua saraf publik: imigrasi dan identitas gender. Ketua Mahkamah John Roberts menyebut hari ini sebagai hari terakhir pengumuman opini, menandai akhir musim yang penuh putusan besar.
Perkara kewarganegaraan lahir berawal dari perintah eksekutif Donald Trump tahun lalu yang mencoba membatasi birthright citizenship. Gugatan menanjak cepat ke Mahkamah Agung, dengan pusat debat pada frasa Amandemen ke-14: “subject to the jurisdiction thereof”.
Pemerintahan Trump menafsirkan frasa itu untuk mengecualikan anak dari orang tua yang tidak tinggal permanen atau tidak sah. Mereka menilai orang yang “berdomisili di tempat lain” hanya sementara di AS dan kesetiaannya utama pada negara asal, sehingga anaknya tak otomatis warga negara.
Banyak pakar hukum tata negara menolak tafsir itu karena yurisdiksi negara berlaku pada semua orang yang berada di wilayahnya, kecuali pengecualian sempit seperti diplomat asing. Profesor Margo Schlanger dari University of Michigan menegaskan, status imigrasi tidak menghapus fakta bahwa seseorang adalah residen yang berada di bawah hukum AS.
Di sisi lain, perkara olahraga transgender berangkat dari undang-undang negara bagian West Virginia dan Idaho yang melarang perempuan dan anak perempuan transgender masuk tim olahraga perempuan. Mahkamah Agung menguatkan larangan itu, dan dampaknya otomatis merembet ke sekitar dua lusin negara bagian lain yang memiliki aturan serupa.
Putusan birthright citizenship diputus 6-3, ditulis Roberts, dan menegaskan anak yang lahir dari orang tua “tidak sah atau sementara” tetap “warga negara sejak lahir”. Roberts mengikatnya pada sejarah Amandemen ke-14 pasca-Perang Saudara, yang dimaksudkan menuntaskan status kewarganegaraan mantan budak yang lahir di Amerika.
Roberts menulis kewarganegaraan adalah “hak untuk memiliki hak”, dan para perumus Amandemen ke-14 memperluas janji itu kepada “setiap orang merdeka yang lahir di negeri ini”. Kalimat ini bukan sekadar retorika, melainkan pagar konstitusional yang menutup jalan pintas lewat pena presiden.
Tiga hakim yang dissent adalah Clarence Thomas, Neil Gorsuch, dan Samuel Alito. Thomas menyebut Amandemen ke-14 sedang “dipakai ulang untuk proyek politik”, sedangkan Alito memperingatkan putusan ini menguntungkan hampir semua kelahiran termasuk “birth tourists”.
Namun mayoritas menilai teks konstitusi cukup jelas dan pengecualian historis sangat terbatas, sehingga tafsir Trump terlalu jauh. Analisis ini penting karena menegaskan batas kekuasaan eksekutif di isu yang selama ini dipolitisasi sebagai “magnet imigrasi ilegal”.
Menariknya, Hakim Brett Kavanaugh ikut menolak perintah eksekutif Trump, tetapi dengan alasan berbeda. Ia menulis perintah itu “tidak melanggar Amandemen ke-14” secara sederhana, namun perubahan pengecualian harus ditempuh lewat Kongres karena sudah ada kerangka undang-undang kewarganegaraan abad ke-20.
Argumen Kavanaugh membuka celah politik baru: Trump kalah di jalur eksekutif, tetapi isu ini bisa dipindahkan ke arena legislasi. Trump sendiri langsung mengklaim Kongres bisa “mudah” membatasi lewat undang-undang, meski putusan hari ini menegaskan perlindungan konstitusional yang sulit ditembus tanpa amandemen.
Di kubu Demokrat, Hakeem Jeffries dan Chuck Schumer menyebut putusan ini menutup perdebatan: lahir di Amerika berarti “milik Amerika”. Elizabeth Warren menekankan pertarungan hak imigran belum selesai, tetapi hari ini konstitusi menang atas upaya pembatasan.
Kelompok advokasi imigran seperti Family Action Network Movement menyatakan “lega” karena skenario terburuk bisa menciptakan kekacauan status hukum jutaan orang. Mereka juga menyoroti dissent Thomas yang mencapai 91 halaman sebagai sinyal kerasnya pertarungan ideologis di balik teks konstitusi.
Di saat yang sama, putusan olahraga transgender bergerak ke arah sebaliknya: memperluas ruang negara bagian untuk membatasi partisipasi transgender. Jaksa Agung West Virginia JB McCuskey menyebutnya “kemenangan bersejarah” untuk keadilan dan keselamatan atlet perempuan, sementara Human Rights Campaign menyebutnya memilukan karena membuat pelajar transgender “dipaksa duduk di pinggir”.
Secara politik, keputusan ini sejalan dengan jejak Mahkamah Agung yang sebelumnya mendukung larangan transgender di militer dan membatasi paspor berbasis identitas gender. Ini kontras dengan putusan 2020 yang melindungi transgender dari diskriminasi di tempat kerja, sehingga garis arah hukum terlihat tidak linear dan sangat bergantung pada konteks perkara.
Dalam gambaran lebih luas, term 2025-2026 juga memuat putusan besar lain yang memukul Trump, termasuk pembatalan sebagian besar tarif globalnya dengan suara 6-3 pada Februari. Mahkamah juga memblok upaya Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook tanpa due process, tetapi memberi kemenangan lain seperti mengizinkan pengakhiran TPS untuk warga Haiti dan Suriah.
Putusan birthright citizenship adalah pengingat bahwa konstitusi masih bisa menjadi rem, bahkan terhadap presiden yang membentuk komposisi pengadilan. Kekalahan ini terasa personal bagi Trump karena ia hadir sendiri saat sidang April, sebuah gestur yang dipandang sebagian kritik sebagai tekanan simbolik kepada hakim.
Di sini, Mahkamah Agung mengirim pesan institusional: kebijakan imigrasi boleh keras, tetapi definisi kewarganegaraan tidak bisa diutak-atik lewat perintah eksekutif. Jika Trump ingin mengubahnya, jalannya adalah amandemen konstitusi, dan sejarah menunjukkan itu nyaris mustahil di Amerika modern.
Namun, kemenangan negara bagian dalam perkara olahraga transgender menunjukkan rem konstitusional tidak selalu berarti perlindungan kelompok rentan. Pengadilan memberi ruang besar pada narasi “fairness” olahraga perempuan, tetapi biaya sosialnya jatuh pada pelajar transgender yang identitasnya diperdebatkan di ruang publik.
Kontras dua putusan ini memperlihatkan pola: Mahkamah bisa tegas melawan ekspansi kekuasaan presiden, tetapi tetap konservatif dalam isu budaya. Bagi publik, ini menciptakan paradoks: institusi yang sama bisa menjadi benteng hak kewarganegaraan sekaligus mengesahkan pembatasan identitas.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika hukum dipaksa memikul beban perang budaya, sementara kehidupan nyata orang-orang menjadi taruhannya. Ketika kewarganegaraan diperdebatkan sebagai “magnet”, dan atlet pelajar diperdebatkan sebagai “ancaman”, bahasa politik sering menghapus manusia di balik statistik.
Term 2025-2026 Mahkamah Agung AS menutup babak dengan dua keputusan yang akan lama dikutip di kelas hukum: birthright citizenship dipertahankan, sementara pembatasan trans sports dilegalkan di banyak negara bagian. Keduanya menegaskan satu hal: Amerika masih bertarung menentukan siapa yang dianggap “sepenuhnya milik” komunitas politiknya.
Pertanyaan yang tersisa bukan hanya soal tafsir frasa “subject to the jurisdiction”, melainkan soal arah moral negara: apakah hak dasar akan diperlakukan sebagai janji konstitusi atau sebagai alat tawar politik. Di titik ini, publik dipaksa merenung, siapa yang dilindungi hukum ketika suhu politik memanas, dan siapa yang dibiarkan sendirian di pinggir lapangan sejarah.
(Orbit dari berbagai sumber, 7 Juli 2026)
