Yudi Latif: Pemerintah yang Menerkam Harapan Rakyat
Oleh Yudi Latif, pengamat kebangsaan.
ORBITINDONESIA.COM - Lebih dari dua ribu tahun silam, Raja Ai dari Negeri Lu mengeluhkan kas kerajaan yang tidak mencukupi. You Ruo, murid Konfusius, menyarankan agar pajak atas hasil panen rakyat dikurangi menjadi sepersepuluh.
Raja Ai keberatan. Bahkan dengan mengambil dua persepuluh hasil panen, katanya, pendapatan kerajaan masih belum cukup. Bagaimana mungkin pajak justru dikurangi?
You Ruo menjawab dengan kalimat sederhana, tetapi sarat kebijaksanaan:
“Jika rakyat berkecukupan, siapa yang akan membuat rajamu kekurangan? Tetapi jika rakyat tidak berkecukupan, bagaimana mungkin rajamu bisa berkecukupan?” (The Analects, 12:9).
Betapa dalam maknanya. Kemakmuran negara tidak mungkin dibangun dengan memiskinkan rakyatnya. Seorang penguasa semestinya tidak sibuk memungut dan menghamburkan keuangan negara ketika rakyatnya sendiri kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Dua ribu tahun telah berlalu. Tetapi bukankah nasihat itu masih sangat relevan bagi Indonesia hari ini?
*
Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Perut buminya menyimpan batu bara, nikel, emas, tembaga, minyak, dan gas. Hutannya luas, lautnya kaya, tanahnya subur. Kita bahkan sering menyebutnya negeri gemah ripah loh jinawi.
Namun, ada pertanyaan yang semakin sulit dihindari:
Jika negeri ini begitu kaya, mengapa begitu banyak rakyatnya merasa semakin miskin?
Rakyat terus diminta bersabar menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, berbagai tarif, serta bermacam-macam pajak dan pungutan. Ada pajak penghasilan, PPN, pajak kendaraan, PBB, cukai, bea, retribusi, dan berbagai kewajiban lainnya.
Negara seolah tak pernah kehabisan cara untuk menguras dompet rakyat.
Tentu, rakyat memahami bahwa negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Rakyat tidak menolak kewajiban membayar pajak. Tetapi apakah negara juga memahami bahwa kemampuan rakyat ada batasnya?
Buruh memiliki batas penghasilan. Pedagang kecil memiliki batas keuntungan. Petani memiliki batas hasil panen. Sementara harga kebutuhan hidup terus bergerak naik.
Jangan sampai negara begitu rajin menghitung apa yang bisa dipungut dari rakyat, tetapi lupa menghitung berapa banyak rakyat yang harus berutang untuk sekadar bertahan hidup.
*
Ironi itu semakin terasa ketika kita melihat kekayaan alam Indonesia.
Gunung dibelah, hutan dibuka, tanah dikeruk, batu bara dan nikel diangkut, minyak dan gas diambil dari perut bumi. Angka ekspor dan investasi diumumkan sebagai keberhasilan pembangunan.
Tetapi pertanyaan rakyat tetap sama:
Ke mana sebenarnya mengalir kemakmuran dari kekayaan alam negeri ini?
Apakah manfaatnya sungguh-sungguh kembali kepada rakyat, atau lebih banyak berhenti di tangan para pemegang konsesi, pemilik modal, dan lingkaran kekuasaan?
Tentu, sumber daya alam menghasilkan penerimaan negara melalui pajak, royalti, PNBP, dividen, dan berbagai bentuk penerimaan lainnya. Tetapi seberapa adil pembagiannya? Seberapa transparan pengelolaannya? Seberapa nyata manfaatnya bagi masyarakat?
Apa gunanya gunung mengandung emas jika anak-anak di sekitarnya tak memiliki masa depan yang berkilau?
Apa gunanya daerah menghasilkan batu bara jika penduduknya masih hidup dalam keterbatasan?
Apa gunanya laut begitu kaya jika nelayannya semakin sulit menghidupi keluarga?
Jangan-jangan kita terlalu sibuk menghitung berapa banyak kekayaan yang berhasil dikeluarkan dari bumi, tetapi lupa menghitung berapa banyak kesejahteraan yang berhasil diberikan kepada manusia.
*
Rakyat juga berhak tahu bagaimana uang negara dikelola. Seberapa efektif anggaran dibelanjakan? Berapa banyak kebocoran yang berhasil dicegah? Seberapa serius pemberantasan korupsi? Dan seberapa besar manfaat kekayaan alam yang benar-benar sampai kepada masyarakat?
Jangan sampai pedagang kecil begitu mudah dikejar karena kewajiban pajaknya, sementara pengelolaan kekayaan negara bernilai triliunan rupiah tidak selalu mudah dipahami publik.
Jangan sampai pemerintah begitu tegas ketika menagih kewajiban rakyat, tetapi begitu lambat ketika harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan rakyat.
Pajak adalah kontrak kepercayaan, bukan cek kosong yang boleh ditagih tanpa batas.
Rakyat bukan tambang yang boleh terus dikeruk. Bukan ladang yang boleh terus dipajaki. Bukan sapi perah yang bisa diperah setiap kali kas negara membutuhkan tambahan isi.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Negara dibentuk untuk melayani mereka, bukan sebaliknya.
*
Ada satu lagi kisah dalam tradisi ajaran Konfusius.
Suatu ketika, Konfusius melewati sebuah tempat di kaki gunung. Ia melihat seorang perempuan menangis di dekat makam keluarganya. Perempuan itu bercerita bahwa ayah mertuanya, suaminya, dan anaknya telah tewas diterkam harimau.
Konfusius bertanya mengapa ia tidak meninggalkan tempat berbahaya itu.
Perempuan tersebut menjawab bahwa di sana tidak ada pemerintahan yang menindas.
Mendengar jawaban itu, Konfusius mengucapkan ungkapan yang kemudian terkenal: "Kezheng meng yu hu." (Pemerintahan yang kejam lebih ganas daripada harimau).
Kisah ini tercatat dalam kitab Liji (Book of Rites).
Bayangkan betapa getirnya pesan itu. Seorang perempuan lebih memilih menghadapi ancaman harimau daripada hidup di bawah pemerintahan yang menindas.
Harimau mungkin menerkam tubuh manusia. Tetapi kekuasaan yang kehilangan nurani dapat menerkam kehidupan, menghilangkan harapan, dan merampas masa depan.
*
Maka, kepada para penguasa negeri ini, ada baiknya kita kembali mengingat nasihat You Ruo kepada Raja Ai:
"Jika rakyat berkecukupan, siapa yang akan membuat rajamu kekurangan? Tetapi jika rakyat tidak berkecukupan, bagaimana mungkin rajamu bisa berkecukupan?"
Jika Indonesia benar-benar kaya, tunjukkan kekayaan itu dalam kehidupan rakyatnya: harga pangan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang manusiawi, pekerjaan yang bermartabat, dan masa depan yang tidak selalu dipenuhi kecemasan.
Jangan hanya tunjukkan kekayaan itu dalam angka ekspor, investasi, penerimaan negara, atau kemegahan proyek pembangunan.
Sebab keberhasilan sebuah negara bukan semata-mata diukur dari seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan pemerintah, melainkan dari seberapa baik kehidupan rakyatnya.
Jika rakyat harus semakin miskin agar negara semakin kaya, barangkali yang sedang kita bangun bukanlah kemakmuran negara, melainkan kemakmuran segelintir orang dengan mengatasnamakan negara.
Rakyat berhak bertanya ke mana mengalir kekayaan negerinya. Itu bukan ketidakpatuhan. Itu adalah hak sekaligus kewajiban moral warga negara.
Sebab rakyat bukan beban pembangunan. Rakyat adalah alasan mengapa negara ini didirikan.
Harimau di hutan memangsa manusia untuk bertahan hidup. Tetapi negara dibentuk justru agar manusia bisa hidup dengan layak.
Jika negara justru membuat rakyatnya semakin sulit hidup, lalu untuk siapa sesungguhnya negara ini bekerja? ***
