Flock Safety dan Kamera Plat Nomor Digugat: Texas-Florida Berbalik Arah
ORBITINDONESIA.COM – Kamera plat nomor Flock Safety yang dulu dipuji sebagai senjata anti-kejahatan kini justru jadi sasaran pembatasan di Texas dan Florida. Gubernur Greg Abbott dan Ron DeSantis, dua Republikan “tough-on-crime”, memerintahkan penghentian pendanaan dan pencopotan sistem di jalan negara bagian.
Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kamera pembaca plat nomor muncul cepat di jalan-jalan Amerika. Kamera ini memindai kendaraan, menyimpan jejak pergerakan, lalu memasokkannya ke basis data pengawasan yang bisa diakses penegak hukum.
Polisi menyebutnya alat untuk menemukan kendaraan terkait penculikan, perampokan, atau pelarian. Namun kritik menguat karena sistem itu berpotensi menciptakan pengawasan massal terhadap warga yang tidak bersalah.
Flock menjadi sasaran utama karena skala jaringannya yang besar. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100.000 kamera dan kontrak dengan sekitar 7.000 lembaga penegak hukum di hampir semua negara bagian.
Gelombang penolakan tidak lagi milik satu kubu politik. Isu kamera plat nomor dan privasi kini menjadi bahan kampanye di beberapa negara bagian, kadang menyatukan Demokrat dan Republik dalam satu tuntutan: batasi, awasi, atau hentikan.
Texas mengambil langkah tegas dengan memerintahkan kepolisian berhenti membelanjakan uang negara untuk kamera Flock. Dampaknya konkret, Dallas menonaktifkan 321 kamera Flock yang dibeli dengan dana negara, meski ratusan kamera lain tetap berjalan karena sumber dananya berbeda.
Florida bergerak beberapa hari kemudian dengan perintah mencopot sistem dari jalan negara bagian. DeSantis menyebut teknologi pengawasan itu “di luar kendali”, dan menolak gagasan negara menjadi “digital A.I. surveillance state” yang melacak semua orang setiap saat.
Yang menarik, kepolisian di dua negara bagian itu banyak yang patuh meski tetap memuji efektivitas kamera. Di Jacksonville, sheriff dari Partai Republik menghentikan sementara program 150 kamera, hanya sepekan setelah merilis video bergaya dokumenter yang menonjolkan peran kamera dalam mengungkap kasus penculikan.
Perubahan arah ini merembet ke negara bagian lain yang juga dikuasai Republik. Indiana memberi sinyal akan menyusun undang-undang standar minimum penggunaan, sementara Kansas membahas pengetatan setelah regulasi sebelumnya justru memudahkan pemasangan.
Di Tennessee, organisasi Americans for Prosperity menyambut pencopotan kamera Flock oleh Knox County Commission. Ordinansi itu ditandatangani wali kota Glenn Jacobs, seorang Republikan yang juga dikenal sebagai pegulat Kane.
Kasus penyalahgunaan akses menjadi bahan bakar utama pembatasan. Di East Texas, seorang petugas dituduh menggunakan Flock lebih dari 10.000 kali untuk melacak mantan pacarnya dan orang lain, dan kantor Abbott mengutip kasus ini untuk membenarkan penghentian belanja negara.
Flock membela diri dengan menyebut teknologinya penting untuk keselamatan publik. Juru bicaranya menyatakan dukungan pada legislasi bipartisan yang memasang pagar pembatas privasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Namun, respons “pagar pembatas” muncul terlambat di mata publik yang sudah telanjur curiga. Bila basis data sudah terlanjur luas, maka kerusakan privasi terjadi lebih dulu, sedangkan audit dan sanksi datang belakangan.
Di sisi lain, beberapa pemimpin Demokrat juga menekan rem. Columbus, Ohio menghentikan program Flock untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan oleh petugas, dan Los Angeles juga menghentikan pemakaian kamera.
Florida memperlihatkan efek domino yang tidak dirancang oleh perintah awal. Meski larangan hanya untuk jalan negara bagian, komunitas seperti Jacksonville dan Miami-Dade menangguhkan seluruh program, seolah takut setengah berhenti justru menambah risiko politik dan hukum.
Tetapi tidak semua aparat menyerah. Sheriff di Polk dan Orange County memilih tetap mengoperasikan kamera di jalan non-negara bagian, dan Sheriff Grady Judd mengakui teknologi sudah tahu banyak tentang warga, sehingga tugas pemerintah adalah memastikan pemakaiannya tepat.
Pembalikan arah dari Abbott dan DeSantis menandai perubahan penting dalam debat kamera plat nomor Flock Safety. Ini bukan lagi sekadar pertarungan “keamanan versus privasi”, melainkan pertanyaan siapa yang mengawasi pengawas.
Konservatif yang biasanya memberi ruang luas bagi polisi kini melihat masalah yang lebih fundamental. Barry Friedman dari NYU menyebut sulit membayangkan penghinaan lebih besar bagi konservatif daripada pemerintah memata-matai banyak orang yang tidak bersalah.
Argumen “alat ini membantu menangkap penjahat” memang kuat, tetapi tidak menjawab persoalan tata kelola. Sistem yang menyimpan jejak pergerakan warga secara massal menciptakan godaan penyalahgunaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan niat baik.
Kasus East Texas menunjukkan risiko itu bukan teori. Jika satu petugas bisa melakukan lebih dari 10.000 pencarian untuk motif personal, maka masalahnya bukan sekadar oknum, melainkan desain akses, audit, dan sanksi yang terlalu longgar.
Di titik ini, pembatasan bukan berarti anti-polisi. Pembatasan justru bisa menjadi cara menyelamatkan legitimasi penegakan hukum, karena publik akan semakin menolak bila pengawasan terasa tak berbatas.
Politik juga memainkan peran yang tidak kecil. Ketika kebijakan pengawasan menjadi isu kampanye dan menyatukan dua partai, aparat lokal akan memilih opsi paling aman: menghentikan dulu, menjelaskan kemudian.
Yang paling berbahaya adalah normalisasi “pelacakan sebagai default”. Jika kamera ada di setiap sudut dan data tersimpan lama, maka warga hidup dalam asumsi selalu diawasi, dan kebebasan bergerak berubah menjadi izin yang diam-diam diminta dari negara.
Texas dan Florida menunjukkan bahwa kamera plat nomor Flock Safety bukan sekadar perangkat teknologi, melainkan keputusan politik tentang batas kekuasaan negara. Kamera bisa membantu memecahkan kejahatan, tetapi juga bisa mengubah jalan raya menjadi koridor data yang menelan privasi.
Pertanyaannya kini bukan apakah teknologi ini berguna, melainkan aturan apa yang cukup keras untuk mencegahnya menjadi mesin pengawasan. Jika pemerintah ingin publik percaya, maka transparansi, audit independen, dan pembatasan retensi data harus menjadi syarat, bukan tambahan.
Ketika bahkan politisi “tough-on-crime” mulai menarik rem, ada sinyal bahwa masyarakat tidak lagi mau menukar kebebasan dengan janji keamanan yang kabur. Pada akhirnya, negara yang aman bukan hanya yang mampu menangkap pelaku, tetapi yang tahu kapan harus berhenti melihat semua orang sebagai tersangka. (Orbit dari berbagai sumber, 8 September 2026)
