Trump Tolak Rencana Iran Buka Selat Hormuz 7 Hari
ORBITINDONESIA.COM – Donald Trump menolak rencana Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam tujuh hari, meski Teheran menegaskan diplomasi adalah satu-satunya jalan keluar konflik AS-Iran. Penolakan ini menahan krisis Selat Hormuz tetap menggantung, sementara jalur minyak dunia terus tercekik.
Dalam pernyataan di Gedung Putih pada Sabtu, Trump mengatakan Iran ingin segera membuat kesepakatan “karena mereka kalah begitu parah”. Ia mengaku juga ingin membuat kesepakatan, tetapi menyebut proposal Iran “tidak dapat diterima”.
Rencana Iran diumumkan Jumat di Sidang Umum PBB dan berisi tiga syarat utama. Amerika Serikat diminta melepas dana Iran yang dibekukan, mencabut sanksi minyak, dan mengakhiri blokade laut atas pelabuhan Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan langkah-langkah itu bisa selesai dalam empat atau lima hari. Setelah itu, Selat Hormuz bisa dibuka kembali dan negosiasi perjanjian final dimulai pada hari ketujuh.
Araghchi merespons penolakan Trump lewat Telegram pada Sabtu dengan menegaskan Iran “tidak akan mundur” dari syaratnya. Ia mengklaim para mediator belum menyampaikan pesan resmi, sembari menuding Trump sering membuat pernyataan “kontradiktif”.
Araghchi mengatakan Iran menunggu “pendapat definitif” yang disalurkan mediator sebelum memutuskan langkah berikutnya. Ia menegaskan “hanya solusi yang dinegosiasikan” yang bisa membawa AS keluar dari kebuntuan.
Sehari sebelumnya, pejabat AS sudah memberi sinyal Trump akan menolak. The Wall Street Journal mengutip pejabat anonim yang menyebut Trump “secara pribadi skeptis” Iran akan memenuhi tuntutannya.
Laporan itu juga menyebut Trump mengatakan kepada para ajudan bahwa ia memperkirakan kampanye pengeboman baru terhadap Iran setelah pemilu paruh waktu AS pada November. Jika benar, ini menempatkan diplomasi sekadar jeda taktis, bukan pintu keluar strategis.
Dari Washington, koresponden Al Jazeera Mike Hanna menilai proposal Iran “mati sebelum berkembang”. Hanna menambahkan Trump tidak menawarkan alternatif, sehingga kebijakan AS tampak memilih bertahan dalam status limbo.
Di saat yang sama, sebagian publik Amerika khawatir konflik Iran berubah menjadi “perang tanpa akhir”. Kekhawatiran ini mengingatkan pola lama, yakni perang panjang yang membebani anggaran, legitimasi, dan stabilitas global.
Iran menutup Selat Hormuz, jalur yang krusial bagi pasokan minyak global, tak lama setelah AS dan Israel melancarkan perang pada 28 Februari. Serangan Iran terhadap kapal-kapal di perairan itu kemudian memangkas pelayaran secara tajam.
AS merespons dengan blokade ekonomi dan ancaman sanksi sekunder terhadap bandara serta perusahaan yang berbisnis dengan maskapai Iran. Dampaknya cepat terlihat, karena Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman dilaporkan membatalkan penerbangan.
Pekan ini, Araghchi juga bertemu Steve Witkoff, utusan Trump, untuk memaparkan syarat mengakhiri perang. Paket itu mencakup penghapusan sanksi minyak dan gencatan senjata regional yang meliputi Lebanon dan Yaman.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, juga berada di New York untuk Sidang Umum PBB, menyatakan Teheran tidak lagi mempercayai perundingan dengan Washington. Ia merujuk putaran negosiasi sebelumnya yang diikuti serangan militer dan sanksi baru.
“Kami tidak punya kepercayaan pada pihak Amerika dan tidak tahu atas dasar apa sebuah pemahaman bisa dicapai,” kata Pezeshkian kepada Al Jazeera. Ia juga menolak tuduhan bahwa Iran penyebab penutupan selat, dengan menyebut AS “lebih dulu menutup rute”.
Pezeshkian menambahkan jalur itu akan dibuka untuk pelayaran komersial jika negosiasi berhasil mengakhiri perang. Pernyataan ini menempatkan Selat Hormuz sebagai alat tawar, sekaligus indikator apakah diplomasi benar-benar hidup.
Inti proposal Iran sebenarnya adalah barter politik yang lugas: buka Selat Hormuz lebih cepat, asal sanksi dan blokade dicabut lebih dulu. Tetapi bagi Trump, menerima urutan itu berarti mengakui bahwa tekanan ekonomi tidak efektif, padahal itu fondasi strategi “maximum pressure”.
Trump juga membingkai Iran sebagai pihak yang “kalah”, sehingga kesepakatan yang tidak memihak AS akan tampak sebagai konsesi. Di sinilah diplomasi berubah menjadi pertarungan narasi domestik, bukan semata perhitungan stabilitas kawasan.
Selat Hormuz bukan sekadar kanal sempit, melainkan sakelar psikologis pasar energi. Begitu pengiriman terganggu, premi risiko naik, biaya logistik meningkat, dan negara importir menghadapi inflasi energi yang menjalar ke harga pangan serta industri.
Meski artikel sumber tidak memuat angka, posisi Hormuz dalam arsitektur energi global sudah menjadi pengetahuan umum di pasar. Karena itu, setiap hari “limbo” memperpanjang ketidakpastian yang dibayar konsumen dunia, termasuk negara berkembang.
Respons AS yang mengancam sanksi sekunder terhadap bandara dan perusahaan memperlihatkan perluasan medan perang ke sektor sipil. Pembatalan penerbangan oleh UEA, Irak, dan Oman menunjukkan bahwa negara tetangga pun memilih menghindari risiko, bukan menengahi.
Di sisi lain, Iran memanfaatkan diplomasi PBB untuk menampilkan diri sebagai pihak yang menawarkan jalan keluar terukur dan berjangka waktu. Ross Harrison dari Middle East Institute menilai proposal itu terutama “gestur niat baik” untuk audiens domestik Iran dan publik Amerika.
Jika pembacaan Harrison tepat, maka Iran sejak awal mengantisipasi penolakan Trump. Proposal yang mirip dengan memorandum Juni yang gagal memberi Iran alasan untuk berkata, “kami sudah mencoba,” sekaligus memindahkan beban moral ke Washington.
Sementara itu, bocoran The Wall Street Journal soal kemungkinan pengeboman baru setelah pemilu paruh waktu menambah lapisan politik elektoral. Konflik tampak diperlakukan sebagai variabel kampanye, sehingga kalender demokrasi mengalahkan kalender kemanusiaan.
Ketika Trump tidak menyodorkan opsi alternatif, ruang tengah menguap. Situasi ini memaksa mediator bekerja dalam ruang hampa, karena tidak jelas apa “harga damai” versi Washington selain tuntutan sepihak.
Penolakan Trump bukan sekadar menolak syarat Iran, melainkan menolak logika “de-eskalasi bertahap” yang lazim dalam diplomasi krisis. Ia memilih menahan konflik dalam ketidakpastian, karena ketidakpastian memberi ruang manuver dan tekanan.
Namun ketidakpastian juga mengandung biaya yang tak terlihat dalam pidato singkat di Gedung Putih. Biaya itu dibayar oleh pelaut yang rutenya terancam, oleh warga yang menghadapi kenaikan energi, dan oleh negara ketiga yang dipaksa memilih kubu.
Iran pun tidak sepenuhnya berada di posisi moral yang bersih, karena serangan terhadap kapal telah mempersempit ruang simpati internasional. Tetapi ketika Teheran menawarkan jadwal pembukaan selat, ia sedang menguji apakah Washington benar-benar mengejar stabilitas atau sekadar kemenangan simbolik.
Pernyataan Pezeshkian tentang hilangnya kepercayaan memperlihatkan luka diplomasi yang menumpuk. Jika negosiasi selalu diikuti serangan atau sanksi baru, maka perundingan berubah menjadi jebakan, bukan jembatan.
Yang paling berbahaya adalah normalisasi gagasan “perang tanpa akhir” sebagai latar belakang permanen. Ketika publik mulai terbiasa, konflik menjadi rutinitas, dan rutinitas membuka jalan bagi eskalasi berikutnya tanpa kejutan moral.
Selat Hormuz kini menjadi cermin, apakah AS dan Iran masih percaya pada bahasa perundingan atau hanya pada bahasa paksaan. Selama Washington bertahan di limbo dan Teheran bertahan pada syarat, dunia menunggu sambil membayar premi ketidakpastian.
Pertanyaan kuncinya sederhana tetapi menentukan: siapa yang berani memulai de-eskalasi tanpa mengklaim kemenangan penuh di depan kamera. Jika tidak ada yang mau, “jalan air” itu akan terus menjadi panggung, dan manusia biasa akan terus menjadi penonton yang menanggung tagihan. (Orbit dari berbagai sumber, 28 September 2026)
