Apakah Tiongkok Sedang Memperluas Kehadiran Militernya di Asia Tenggara?

Pesawat tempur Tiongkok.

Pesawat tempur Tiongkok.

Internasional

ORBITINDONESIA.COM - Sering dikatakan bahwa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga adalah hal yang penting. Oleh karena itu, pada awal November, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengundang rekan-rekannya dari Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar ke Beijing.

Dalam pertemuan tersebut, keenam negara sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih erat di bidang ekonomi dan keamanan.

Kunjungan ini hanyalah salah satu contoh dari pengaruh Tiongkok yang terus berkembang di Asia Tenggara. Hal ini tidak terbatas pada perdagangan atau infrastruktur saja, melainkan juga mencakup kerja sama militer yang kian meningkat.

Pangkalan udara baru di Laos

Sebagai contoh, pada akhir September, Tiongkok dan Laos meresmikan pusat dukungan dan pelatihan militer bersama di sebelah utara ibu kota Laos, Vientiane. Menurut pihak Tiongkok, tahap awal akan difokuskan pada pelatihan pilot angkatan udara Laos di lapangan terbang Ban Keun.

Sebelumnya, pada tahun 2025, Tiongkok juga telah memperluas jejaknya di pangkalan angkatan laut Ream, Kamboja. Tiongkok memanfaatkan fasilitas yang terletak di Teluk Thailand tersebut untuk keperluan logistik dan pelatihan. Meskipun kapal-kapal dari Jepang dan Vietnam diperbolehkan singgah di pelabuhan itu, mereka ditempatkan di dermaga bagian selatan; belum jelas apakah angkatan laut negara lain dapat menggunakan fasilitas yang sama dengan ketentuan yang setara seperti yang didapatkan oleh Tiongkok.

"Masih harus dilihat bagaimana hal ini [Ban Keun] akan mengubah akses militer Tiongkok di Asia Tenggara," ujar Marco Bünte, seorang profesor politik Asia di Universitas Erlangen-Nuremberg, Jerman.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memperluas pengaruh ekonominya secara signifikan di kawasan ini.

Proyek kereta api Tiongkok-Laos serta berbagai proyek infrastruktur lainnya telah membuat Laos semakin terhubung erat dengan negara tetangganya di utara tersebut. Laos juga memiliki beban utang yang besar kepada Tiongkok.

Bünte mencatat bahwa Laos dan Kamboja telah lama menjadi mitra militer dekat bagi Tiongkok, dan fasilitas baru di Laos ini dapat dipandang sebagai langkah lanjutan untuk memperdalam kerja sama tersebut.

Jika anggapan ini terbukti benar, "Tiongkok akan memperoleh kedalaman strategis di daratan Asia Tenggara," jelas Bünte. "Hal ini juga akan memberikan Tiongkok akses militer yang lebih baik ke Laut Tiongkok Selatan." Johann Fuhrmann, kepala kantor Konrad Adenauer Foundation di Beijing, menunjukkan bahwa kita perlu membedakan antara pelatihan pilot Laos dengan potensi penggunaan fasilitas tersebut oleh angkatan bersenjata Tiongkok di masa depan.

"Tiongkok memperoleh pengaruh ketika mereka turut merancang pelatihan dan operasional fasilitas semacam itu selama beberapa tahun," ujar Fuhrmann kepada DW.

Pesawat Tiongkok di Laos

Namun, menurut Bünte, tidak ada pihak yang boleh meremehkan posisi militer Tiongkok. "Tiongkok sedang memperluas kemampuan operasional militernya di sini, meskipun saya belum bisa menyebutnya sebagai hegemoni militer karena Tiongkok belum mencapainya."

Terkait pangkalan udara di Laos tersebut, pihak Tiongkok menyatakan bahwa pilot-pilot Laos akan dilatih di sana. Padahal, selain pesawat angkut militer dan helikopter, Laos sebenarnya hanya memiliki tiga pesawat tempur ringan buatan Yakovlev, Rusia.

Menurut media penerbangan FlightGlobal, terdapat empat unit K-8—pesawat jet latih menengah sekaligus pesawat serang ringan buatan Tiongkok—yang beroperasi di sana. Citra satelit yang dianalisis oleh kantor berita Reuters pada awal Oktober menunjukkan keberadaan delapan pesawat K-8 di pangkalan tersebut, meskipun hal ini tidak serta-merta berarti pesawat-pesawat itu ditempatkan di sana secara permanen.

Fuhrmann berpendapat bahwa siapa pun sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai hal ini.

"Gagasan tentang adanya koridor udara Tiongkok lebih merupakan skenario masa depan daripada sesuatu yang sudah terbukti," katanya.

Sebagai contoh, landasan pacu di Ban Keun hanya memiliki panjang 2.000 meter, yang berarti terlalu pendek untuk menampung pesawat pengebom besar milik Tiongkok. Pesawat jenis tersebut biasanya membutuhkan landasan sepanjang 3.000 meter.

Pertanyaan krusialnya adalah hak apa saja yang akan diberikan kepada Tiongkok, lanjut Fuhrmann: "Apakah Tiongkok harus mendapatkan persetujuan pemerintah setempat untuk setiap penggunaan baru? Atau apakah ada komitmen jangka panjang yang dapat dirujuk oleh kedua belah pihak, bahkan di saat krisis?"

Negara-negara di sekitarnya memberikan reaksi yang beragam terhadap apa yang tampak sebagai pengaruh Tiongkok yang kian berkembang di Laos, Kamboja, dan Myanmar, mengingat negara-negara tersebut memang sudah dianggap lebih dekat dengan Tiongkok. Negara-negara Asia Tenggara lainnya menerapkan strategi kehati-hatian (hedging), yakni berupaya memperluas hubungan dengan Tiongkok tanpa memutus ikatan dengan Amerika Serikat, sembari tetap menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara Barat lainnya. Keterlibatan Tiongkok menawarkan opsi tambahan bagi negara-negara tersebut, dan Beijing pun ingin menjajaki berbagai kemungkinan itu. Menurut Bünte, langkah negara-negara Asia yang lebih kecil ini semata-mata merupakan tindakan pragmatis.

"Secara keseluruhan, negara-negara ini... berupaya menjaga agar sebanyak mungkin opsi tetap terbuka," ujarnya.

Tiongkok: 'Tidak menargetkan pihak ketiga'

Vietnam dan Filipina memantau perkembangan situasi dengan sangat saksama. Keduanya memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Di sisi lain, Vietnam juga memiliki ikatan sejarah yang erat dengan Laos, bahkan pernah melatih militernya di sana.

Pada awal November, pemerintah Vietnam menyatakan bahwa kerja sama militer apa pun harus mendukung perdamaian dan stabilitas. Mereka merujuk pada Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia), yang lebih dikenal sebagai Traktat ASEAN. Meskipun bukan anggota ASEAN, Tiongkok juga telah menyatakan bahwa berbagai kegiatannya tidak ditujukan untuk melawan pihak ketiga mana pun. ***