Satrio Arismunandar: Pramono Anung untuk Wapres - Kandidat Kompromi atau Calon Matahari Baru?
Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI
ORBITINDONESIA.COM - Nama Pramono Anung mulai masuk dalam percakapan mengenai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut pantas mendampingi Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sisa masa pemerintahan hingga 2029.
Sekilas, gagasan ini menarik. Pramono memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, akar politik yang kuat di PDI Perjuangan, dan karakter yang relatif sesuai dengan gaya kepemimpinan Prabowo.
Tetapi, jika ditelisik lebih jauh, pencalonannya bukan sekadar soal kecocokan dua tokoh. Ada kalkulasi koalisi, persaingan internal partai, dan pertanyaan mengenai konfigurasi politik 2029.
Dari sisi pengalaman, Pramono bukan orang baru dalam lingkar kekuasaan nasional. Ia pernah menjadi anggota DPR selama beberapa periode, Wakil Ketua DPR, Sekretaris Jenderal PDIP, dan Sekretaris Kabinet selama hampir sembilan tahun pada pemerintahan Jokowi.
Jabatan terakhir ini memberinya pengalaman memahami bagaimana keputusan presiden diterjemahkan menjadi koordinasi antarkementerian dan pelaksanaan program pemerintah. Ia bukan sekadar politikus parlemen, melainkan orang yang pernah bekerja di jantung administrasi kepresidenan.
Di internal PDIP, posisinya juga tidak bisa dianggap remeh. Pramono pernah menjadi Sekjen partai dan ikut mengelola kepentingan politik Megawati. Pengalaman panjang itu membuatnya memahami kultur, hierarki, serta cara kerja partai berlambang banteng tersebut.
Ia tergolong tokoh senior yang memiliki hubungan politik dengan Megawati, sekaligus cukup berpengalaman membaca dinamika di antara tokoh-tokoh PDIP, termasuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Karakter Pramono mungkin menjadi nilai jual terbesarnya. Ia bukan tipe politikus yang selalu ingin berada di depan kamera atau membangun popularitas melalui pernyataan kontroversial.
Ia cenderung bekerja di balik layar, membangun komunikasi, dan menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan politik. Dalam politik Indonesia, kemampuan menempatkan diri sering kali sama pentingnya dengan kemampuan memimpin.
Karakter seperti ini berpotensi cocok dengan Prabowo yang dikenal memiliki kepemimpinan kuat dan tidak menghendaki munculnya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan. Pramono tampaknya memahami bahwa menjadi wakil presiden berarti membantu presiden, bukan membangun pemerintahan tandingan.
Ia pernah bekerja bersama Jokowi, berhubungan dengan Megawati, dan kini memiliki hubungan kerja yang baik dengan Prabowo. Presiden bahkan secara terbuka memujinya sebagai gubernur hebat ketika meresmikan LRT Jakarta pada September 2026. Pujian itu bukan jaminan dukungan politik, tetapi menunjukkan adanya penghargaan terhadap kinerja dan kemampuan bekerja sama.
Namun, jalan menuju kursi Wapres tidak sesederhana itu.
Kecemburuan Partai-Partai Koalisi
Persoalan pertama adalah posisi PDIP yang berada di luar koalisi pemerintahan. Jika Pramono diajukan, Prabowo harus mempertimbangkan bagaimana langkah tersebut diterima partai-partai pendukung pemerintah.
Golkar, misalnya, merupakan kekuatan politik besar yang tentu memiliki kepentingan dalam konfigurasi kekuasaan. Begitu pula PKB, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKS. Mereka bukan sekadar penonton. Masing-masing memiliki aspirasi, kepentingan, dan tokoh yang mungkin juga dipandang layak menduduki posisi Wapres.
Mengambil Pramono bisa menjadi langkah rekonsiliasi politik dengan PDIP, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara mitra koalisi. Prabowo harus memastikan bahwa penambahan PDIP ke dalam lingkar pemerintahan tidak justru mengganggu keseimbangan koalisi yang selama ini menopangnya.
Persoalan kedua adalah masa depan politik Pramono sendiri. Hari ini ia mungkin dipandang sebagai politikus low profile yang tidak mengancam posisi Prabowo. Tetapi, menjadi Wapres selama tiga tahun bukanlah perkara kecil.
Ia akan memperoleh akses nasional, pengalaman kepresidenan, jaringan birokrasi, dan panggung politik yang jauh lebih luas. Dengan modal tersebut, Pramono berpotensi tumbuh menjadi figur kuat menjelang Pilpres 2029.
Pertanyaannya: apakah Prabowo siap memiliki wakil presiden yang dalam perjalanan waktu bisa berkembang menjadi calon presiden potensial? Sosok yang hari ini dianggap tidak menciptakan matahari kembar belum tentu akan tetap berada dalam posisi politik yang sama tiga tahun kemudian.
Faktor Internal PDIP Sendiri
Persoalan ketiga justru berada di rumah Pramono sendiri: PDIP. Mengapa Pramono yang dimajukan, bukan Puan Maharani, putri Megawati yang kini menjabat Ketua DPR? Atau Ganjar Pranowo, mantan calon presiden PDIP pada Pilpres 2024? Pencalonan Pramono akan membawa konsekuensi terhadap keseimbangan dan hierarki kepemimpinan di internal partai.
Puan memiliki legitimasi keluarga dan posisi kelembagaan, sementara Ganjar mempunyai pengalaman elektoral sebagai calon presiden. Pramono memiliki pengalaman pemerintahan dan kemampuan menjembatani berbagai kekuatan politik. Ketiganya memiliki modal berbeda.
Pada akhirnya, kunci pencalonan Pramono berada di tangan Megawati. Jika Ketua Umum PDIP itu melihat peluang tersebut sebagai jalan memperkuat posisi partai sekaligus membuka komunikasi baru dengan Prabowo, Pramono bisa menjadi pilihan kompromi yang menarik. Namun, jika kursi Wapres dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk Puan atau tokoh lain, pencalonan Pramono mungkin tidak mudah mendapatkan restu.
Pramono memang memenuhi banyak kriteria sebagai pendamping Prabowo: berpengalaman, tenang, memiliki kemampuan komunikasi politik, dan tidak gemar menciptakan kegaduhan. Tetapi, kelayakan personal tidak otomatis berarti kelayakan politik.
Di tengah kebutuhan Prabowo mengisi kursi Wapres, Pramono bisa menjadi pilihan yang rasional. Persoalannya, politik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling cocok bekerja, tetapi juga oleh siapa yang bisa diterima oleh semua pihak yang harus berbagi kekuasaan.
Pramono mungkin bukan matahari kembar hari ini. Tetapi, apakah ia akan tetap menjadi matahari kecil yang bersinar di samping Prabowo hingga 2029? Itulah pertanyaan yang harus dijawab sebelum namanya benar-benar dipertimbangkan. #
Depok, 13 November 2026. ***
