ANALISIS Satrio Arismunandar: Netanyahu, Politik Perang, dan Harga Kemenangan Elektoral
Oleh Satrio Arismunandar, penulis SATUPENA dan peneliti SCSC.
ORBITINDONESIA.COM - Ketika pemilu Israel semakin dekat, kekuatan militer dapat menjadi panggung untuk menampilkan kepemimpinan yang tegas. Namun, apakah eskalasi kekerasan benar-benar menghasilkan keamanan, atau justru menjadi bagian dari strategi politik yang mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan masa depan perdamaian?
Di Israel, perang bukan hanya persoalan militer. Ia juga menjadi persoalan politik domestik, identitas nasional, dan kelangsungan kekuasaan. Bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi pemilu pada 27 Oktober 2026, hubungan antara keamanan nasional dan kepentingan elektoral menjadi sangat penting.
Situasi politiknya tidak sederhana. Sejumlah jajak pendapat menjelang pemilu menunjukkan bahwa partai Likud yang dipimpinnya masih bersaing ketat dengan kekuatan oposisi, sementara blok koalisi pendukung Netanyahu kesulitan mengamankan mayoritas stabil di parlemen yang beranggotakan 120 orang.
Dalam agregasi sembilan jajak pendapat hingga 22 Oktober, blok Netanyahu diperkirakan memperoleh rata-rata 53 kursi—di bawah ambang mayoritas 61 kursi. Namun, hasil jajak pendapat berbeda-beda dan belum memastikan siapa yang akan membentuk pemerintahan.
Dalam situasi seperti ini, citra sebagai pemimpin yang kuat menghadapi ancaman dapat menjadi aset politik. Netanyahu selama bertahun-tahun membangun reputasi sebagai tokoh yang mengutamakan keamanan Israel. Konfrontasi dengan musuh eksternal dapat memperkuat pesan tersebut, terutama di kalangan pemilih yang menganggap ancaman terhadap Israel menuntut respons militer yang keras.
Hebron: Ketika Krisis Keamanan Menjadi Panggung Kampanye
Peristiwa terbaru di Hebron memperlihatkan bagaimana kedua kepentingan itu dapat bertemu. Pada 24 Oktober, tiga hari sebelum pemilu, Israel melanjutkan operasi militer besar di Tepi Barat setelah penembakan yang menewaskan dua tentara Israel dan melukai tiga lainnya.
Pasukan Israel menangkap puluhan warga Palestina, menghancurkan bangunan, serta menutup akses ke Hebron dan kawasan sekitarnya. Peringatan evakuasi dilaporkan membuat sekitar 200–300 keluarga meninggalkan rumah mereka. Netanyahu dan sejumlah menteri sayap kanan menjanjikan respons keras.
Serangan yang menewaskan tentara Israel merupakan persoalan keamanan nyata. Namun, apakah respons militer dilakukan secara proporsional, berdasarkan bukti, dan terbatas pada pihak yang bertanggung jawab. Menghukum masyarakat secara luas, menghancurkan rumah tanpa dasar yang memadai, atau membatasi pergerakan penduduk yang tidak terlibat akan memperluas penderitaan tanpa menjamin keamanan jangka panjang.
Dalam suasana menjelang pemilu, operasi besar semacam ini juga menghasilkan gambar politik yang kuat: pemerintah bergerak, tentara dikerahkan, wilayah dikunci, dan pemimpin tampil menjanjikan ketegasan.
Pesan yang hendak disampaikan kepada pemilih dapat menjadi lebih sederhana daripada kenyataan konflik itu sendiri—Israel menghadapi ancaman, dan Netanyahu mengklaim dirinya sebagai orang yang mampu menghadapinya.
Kekerasan oleh Pemukim Yahudi dan Penghancuran Kehidupan Sehari-hari
Di Tepi Barat, kekerasan tidak hanya berlangsung melalui operasi militer. Serangan pemukim Zionis Yahudi terhadap warga Palestina, pembatasan akses ke tanah pertanian, perusakan rumah, serta pengusiran keluarga juga memperburuk situasi.
Laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada 15 Oktober mencatat bahwa, selama dua minggu sebelumnya, lima warga Palestina tewas dan 246 lainnya terluka akibat tindakan pasukan Israel atau pemukim Yahudi. Sebanyak 181 korban luka—sekitar 74 persen—terjadi dalam konteks serangan oleh pemukim Yahudi.
OCHA juga mendokumentasikan 199 serangan oleh pemukim Zionis Yahudi terkait panen zaitun sejak 1 September hingga 12 Oktober, termasuk pembakaran atau perusakan pohon dan pencurian hasil panen.
Pohon zaitun bukan sekadar komoditas. Bagi banyak keluarga Palestina, kebun zaitun merupakan sumber pendapatan lintas generasi, ikatan dengan tanah, dan bagian dari identitas mereka. Ketika petani dihalangi memasuki kebun sementara pemukim menyerang atau mengambil hasil panen, yang dihancurkan bukan hanya penghasilan satu musim, melainkan kemampuan keluarga untuk bertahan di tanahnya sendiri.
PBB juga mencatat bahwa kekerasan oleh pemukim Yahudi kerap terjadi di tengah kehadiran atau keterlibatan pasukan Israel. Pola ini menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan terhadap warga sipil dan penegakan hukum yang setara. Pemerintah Israel berkewajiban mencegah kekerasan, melindungi penduduk di wilayah pendudukan, dan menindak pelaku, bukan membiarkan impunitas mengakar.
Di Gaza, serangan udara, tembakan, penghancuran bangunan, dan pembatasan akses bantuan terus menambah penderitaan warga Palestina meskipun terdapat kesepakatan “gencatan senjata.” Sementara itu, ketegangan dengan Lebanon dan Suriah memperlihatkan risiko yang lebih luas: kebijakan keamanan yang bertumpu pada eskalasi dapat membuka front baru dan memperbesar kemungkinan konflik regional.
Apakah Strategi Netanyahu Ini Akan Memenangkan Pemilu?
Secara politik, kekerasan dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek. Ketika rasa takut meningkat, sebagian pemilih cenderung mengutamakan pemimpin yang menjanjikan keamanan. Serangan terhadap tentara atau warga Israel dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menegaskan bahwa ancaman belum berakhir dan bahwa perubahan kepemimpinan berisiko.
Namun, strategi itu mengandung paradoks. Jika Netanyahu membutuhkan ancaman yang terus-menerus untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin keamanan, kegagalan mengakhiri ancaman juga dapat menjadi beban politiknya. Pemilih dapat bertanya mengapa, setelah bertahun-tahun operasi militer, Israel tetap menghadapi serangan dan ketidakstabilan.
Selain itu, Netanyahu tidak sepenuhnya mengendalikan dinamika politiknya sendiri. Ia bergantung pada mitra koalisi sayap kanan yang mendorong perluasan permukiman dan kebijakan keras terhadap Palestina.
Reuters mencatat bahwa penantang utamanya, Gadi Eisenkot, juga menolak negara Palestina merdeka dan mempertahankan tuntutan keamanan Israel yang keras, meskipun ia menentang kekerasan pemukim dan permukiman ilegal menurut hukum Israel. Artinya, pergantian pemimpin belum tentu langsung menghasilkan perubahan mendasar dalam kebijakan terhadap Palestina.
Perdamaian yang Semakin Jauh
Dampak paling serius dari politik kekerasan bukan hanya jumlah korban hari ini, tetapi menyempitnya kemungkinan penyelesaian konflik esok hari.
Solusi dua negara membutuhkan wilayah Palestina yang layak, kesinambungan geografis, pemerintahan yang berfungsi, dan jaminan keamanan bagi kedua masyarakat. Perluasan permukiman Yahudi, pengusiran paksa warga Palestina, perusakan rumah dan kebun mereka, serta pembatasan gerak justru membuat persyaratan itu semakin sulit diwujudkan. Di Gaza, kehancuran infrastruktur dan trauma massal juga memperpanjang ketidakpastian tentang pemerintahan dan rekonstruksi pascaperang.
Netanyahu tentu berhak mengemukakan argumen keamanan kepada pemilih Israel. Tetapi keamanan tidak dapat menjadi pembenaran tanpa batas bagi tindakan yang merusak kehidupan warga sipil atau menghapus prospek politik bangsa Palestina.
Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengerahkan kekuatan militer, melainkan kemampuan menciptakan keadaan ketika kekuatan itu tidak terus-menerus diperlukan.
Jika perang dan kekerasan terhadap warga Palestina dipakai untuk menguatkan citra menjelang pemilu, keuntungan politik yang mungkin diperoleh hari ini dapat dibayar dengan ketidakamanan yang lebih panjang, kebencian yang diwariskan antargenerasi, dan semakin jauhnya perdamaian.
Netanyahu mungkin dapat menjadikan ketegasan militer sebagai pesan kampanye. Namun, tidak ada kemenangan elektoral yang dengan sendirinya menyelesaikan konflik—terlebih jika cara mempertahankan kekuasaan justru memperdalam luka yang membuat perdamaian semakin sulit dicapai. #
Depok, 25 Oktober 2026
