Perpustakaan Besar Baru di India Diguncang Skandal Terkait 'Buku-Buku Hasil Kecerdasan Buatan (AI)'
ORBITINDONESIA.COM - Sebuah pengadilan di India telah memerintahkan penyelidikan atas dugaan bahwa sebuah perpustakaan umum di negara bagian Tamil Nadu, India selatan, membeli ratusan buku yang dicurigai dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Kontroversi ini bermula setelah novelis Tamil, Perumal Murugan, mengungkapkan kekhawatiran mengenai buku-buku yang memuat informasi keliru dan penulis yang patut dipertanyakan di sebuah perpustakaan yang baru dibuka di kota Coimbatore.
Pengadilan Tinggi Madras telah memerintahkan badan antikorupsi negara bagian tersebut untuk menyelidiki pembelian buku-buku itu serta membekukan rekening bank yang terkait dengan penerbit yang dituduh memasok buku-buku tersebut.
Pemerintah negara bagian menyalahkan pemerintahan sebelumnya—yang dipimpin oleh partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)—atas pembelian buku-buku tersebut. Pihak DMK membantah tuduhan itu.
Menteri Pendidikan Sekolah Tamil Nadu, A. Rajmohan, menyebut dugaan ini berpotensi menjadi "penipuan berbasis AI pertama di India" dan menyatakan bahwa penyelidikan akan mencakup pembelian di perpustakaan umum lainnya di seluruh negara bagian tersebut.
Kasus ini memicu pertanyaan yang lebih luas mengenai meningkatnya penggunaan AI dalam dunia penerbitan, di mana berbagai perangkat dapat menghasilkan buku secara utuh dengan cepat dan murah, namun juga dapat memuat informasi palsu serta referensi fiktif.
Hal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi perpustakaan dan penerbit dalam memverifikasi keaslian buku, seiring dengan semakin meluasnya konten yang dihasilkan oleh AI.
Kontroversi ini berpusat pada perpustakaan Periyar Arivulagam, yang dibangun dengan biaya sekitar 3 miliar rupee ($34 juta). Perpustakaan yang dinamai menurut tokoh reformasi sosial Periyar E.V. Ramasamy ini diresmikan pada 16 Oktober oleh Ketua Menteri Tamil Nadu, C. Joseph Vijay.
Murugan—yang novel-novelnya, Pyre dan One Part Woman, telah mendapatkan pengakuan internasional—menyampaikan kekhawatirannya setelah mengunjungi perpustakaan tersebut bulan lalu.
Dalam sebuah tulisan di majalah daring, ia menduga bahwa hampir 1.800 buku di bagian koleksi bahasa Tamil dipasok oleh penerbit yang kurang dikenal bernama Agal Vilakku Pathippagam.
Ia menyebutkan bahwa banyak dari buku tersebut mencantumkan nama penulis yang tidak dikenal, harga yang sangat mahal, serta nomor ISBN (*International Standard Book Number*) yang patut dipertanyakan. Salah satu buku yang disebut dalam kontroversi ini, Naladiyar Vaazhvin Vazhikatti (Panduan Hidup melalui Naladiyar), dilaporkan diberi harga 1.445 rupee untuk 300 halaman.
Buku tersebut mendeskripsikan Naladiyar sebagai seorang penyair dan filsuf Tamil, padahal Naladiyar sebenarnya merupakan karya sastra Tamil klasik yang terdiri dari 400 bait empat baris mengenai moralitas dan etika.
Buku lain dilaporkan mencantumkan penulis yang keliru untuk puisi Tamil kuno Madurai Kanchi. Belum jelas apakah kecerdasan buatan (AI) digunakan dalam penyusunan buku-buku yang dipermasalahkan tersebut.
Muncul pula pertanyaan mengenai sebuah buku yang ditemukan di perpustakaan umum lain di Madurai, yang mencantumkan nama ekonom ternama Jean Drèze sebagai penulisnya.
Buku berjudul Democracy and People's Rights in the Contemporary World (Demokrasi dan Hak-Hak Rakyat di Dunia Kontemporer) itu mencantumkan Jean Drèze sebagai penulisnya dan diterbitkan oleh Phoenix Publishing House.
Drèze tidak menanggapi permintaan komentar dari BBC Tamil, namun kepada surat kabar The Hindu awal pekan ini, ia menyatakan bahwa dirinya tidak menulis buku tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa namanya mungkin telah digunakan tanpa izin.
BBC Tamil mendatangi sebuah alamat di Chennai yang tercatat sebagai lokasi Agal Vilakku dan Phoenix Publishing House—penerbit lain yang terseret dalam kontroversi ini—namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kedua penerbit tersebut di sana.
Seorang wanita di alamat tersebut mengonfirmasi bahwa Agal Vilakku memang beroperasi di tempat itu. Pemiliknya, Mohan, menolak berkomentar dengan alasan bahwa masalah ini sedang dalam proses hukum.
Kontroversi ini mendorong para penulis, akademisi, dan penerbit untuk mempertanyakan bagaimana buku-buku tersebut dipilih untuk perpustakaan umum.
Lebih dari 160 penulis, peneliti, seniman, dan penerbit telah menandatangani pernyataan bersama yang menuntut penyelidikan independen, pembukaan catatan pengadaan, serta audit terhadap koleksi perpustakaan di seluruh Tamil Nadu.
Mereka juga menuntut pengembalian dana publik jika hasil penyelidikan menemukan adanya penyalahgunaan anggaran.
Kelompok tersebut mempertanyakan bagaimana buku-buku yang bermasalah itu bisa lolos dalam proses seleksi yang melibatkan komite ahli, negosiasi harga, dan beberapa tahapan peninjauan.
Pemerintah negara bagian telah memerintahkan audit internal terhadap koleksi perpustakaan umum. Rajmohan mengatakan bahwa 523 buku telah disingkirkan dari Perpustakaan Umum Connemara yang bersejarah di kota Chennai, setelah pemeriksaan awal menimbulkan kekhawatiran mengenai keaslian dan kualitas buku-buku tersebut.
Buku-buku yang bermasalah juga telah ditarik dari Periyar Arivulagam, sementara pejabat antikorupsi tengah memeriksa catatan pengadaan serta melakukan inspeksi di perpustakaan-perpustakaan lain, tambahnya.
Kontroversi ini juga memicu perdebatan politik di Tamil Nadu. Rajmohan menuding pemerintahan DMK sebelumnya sebagai pihak yang memesan buku-buku bermasalah tersebut, seraya menyatakan bahwa pemerintah negara bagian akan berupaya menarik kembali dana publik jika penyelidikan menemukan adanya pelanggaran.
Pihak DMK menepis tuduhan tersebut dengan menyebutnya bermotif politik, serta mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap proses pengadaan buku-buku itu. ***
