Integrasi Layanan Hepatitis di Puskesmas dan JKN Jadi Kunci Eliminasi
ORBITINDONESIA.COM – Integrasi layanan hepatitis ke perawatan kesehatan primer dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan lagi wacana teknis, melainkan syarat hidup-mati bagi jutaan orang. Saat Hari Hepatitis Sedunia 28 Juli mengusung tema 2026 “Hepatitis: Mari kita atasi”, pesannya jelas: hambatan akses harus dibongkar, bukan diperingati.
Hepatitis virus adalah peradangan hati yang bisa berujung sirosis dan kanker hati, tetapi kerap berjalan diam-diam tanpa gejala. Karena itu, banyak orang baru datang ketika kondisi sudah berat, biaya membengkak, dan peluang pulih menipis.
WHO mencatat pada 2024 ada 287 juta orang hidup dengan hepatitis B atau C kronis, dan 1,3 juta meninggal akibat keduanya. Ironisnya, alat pencegahan dan terapi sudah tersedia, namun sistem layanan belum membuatnya mudah dijangkau.
Data lain yang mengganggu nurani adalah cakupan vaksin hepatitis B dosis lahir dalam 24 jam yang baru 45% pada 2024. Padahal dosis lahir adalah benteng awal untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi yang dapat memicu infeksi kronis seumur hidup.
Masalah hepatitis hari ini bukan kekurangan ilmu, melainkan kegagalan mengubah ilmu menjadi layanan rutin. Vaksin efektif, diagnosis akurat, obat kuratif untuk hepatitis C, dan terapi jangka panjang untuk hepatitis B sudah terbukti menekan kematian serta kanker hati.
Namun jutaan orang tetap tidak terdiagnosis dan tidak diobati karena stigma, rendahnya kesadaran, dan kesenjangan sistem kesehatan. Ketika skrining tidak menjadi kebiasaan di layanan primer, hepatitis akan terus “menumpang” di tubuh manusia tanpa terdeteksi.
Di titik ini, integrasi menjadi kata kunci yang sering diucapkan tetapi jarang dijalankan secara disiplin. Jika layanan hepatitis berdiri sebagai program vertikal, ia akan kalah oleh antrean prioritas lain dan bergantung pada proyek, bukan sistem.
Integrasi di puskesmas berarti skrining hepatitis menjadi bagian dari layanan ibu-anak, imunisasi, pemeriksaan rutin, dan manajemen penyakit kronis. Integrasi di JKN berarti pembiayaan tes, obat, dan pemantauan tidak menjadi beban pribadi yang mendorong orang menunda berobat.
WHO dalam seruan kampanye 2026 menekankan perluasan akses yang adil terhadap pencegahan, pengujian, pengobatan, dan perawatan. Ini juga menuntut layanan terpadu yang berpusat pada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kurang terlayani.
Logika kesehatannya sederhana: semakin cepat ditemukan, semakin murah dan efektif ditangani. Logika kebijakan juga tegas: tanpa akuntabilitas, komitmen politik dan investasi hanya menjadi slogan tahunan.
Ke depan, riset dan inovasi perlu diarahkan pada deteksi dan terapi yang makin terjangkau, termasuk koinfeksi hepatitis B dan D. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar rantai layanan dari edukasi, tes, rujukan, hingga kepatuhan terapi tidak putus di tengah jalan.
Seruan “Mari kita atasi” akan terdengar hampa bila negara masih membiarkan hepatitis menjadi penyakit yang ditangani setelah terlambat. Eliminasi tidak akan lahir dari kampanye semata, tetapi dari desain sistem yang memaksa layanan hadir dekat, murah, dan tidak menghakimi.
Stigma adalah pajak sosial yang membuat orang menyembunyikan penyakitnya, lalu menularkannya tanpa sengaja. Negara perlu memindahkan narasi dari “kesalahan individu” ke “tanggung jawab layanan”, karena hepatitis adalah urusan kesehatan publik.
Partisipasi orang yang terdampak hepatitis juga harus ditempatkan sebagai pusat, bukan pelengkap. Ketika komunitas ikut merancang layanan, program menjadi lebih realistis, lebih dipercaya, dan lebih cepat menemukan mereka yang selama ini tak terlihat.
Integrasi ke layanan primer dan JKN adalah langkah paling masuk akal karena menyatukan akses, pembiayaan, dan kesinambungan perawatan sepanjang siklus hidup. Jika vaksin dosis lahir saja masih tertinggal, maka yang dibutuhkan bukan pidato, melainkan mekanisme yang memastikan setiap bayi benar-benar mendapatkannya.
Kita hidup di masa ketika hepatitis bisa dicegah, dideteksi, dan diobati, tetapi tetap merenggut 1,3 juta nyawa dalam setahun. Itu bukan takdir biologis, melainkan cermin dari akses yang timpang dan layanan yang belum terintegrasi.
Jika puskesmas dan JKN menjadi pintu utama layanan hepatitis, maka pencegahan dan pengobatan tidak lagi bergantung pada keberuntungan tempat tinggal atau kemampuan bayar. Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita berani mengubah sistem, atau terus membiarkan hepatitis menang dalam diam?
(Orbit dari berbagai sumber, 11 Agustus 2026)
