10 Tahun Brexit: Dampak Brexit, Penyesalan, dan Inggris Terbelah
ORBITINDONESIA.COM – 10 tahun Brexit diperingati tanpa pesta, tanpa euforia, dan nyaris tanpa kemenangan moral bagi kubu mana pun. Di Blackpool, kota yang dulu memberi suara pro-Brexit terbesar di Inggris barat laut, dampak Brexit terasa seperti tagihan yang baru jatuh tempo: ekonomi seret, bisnis tumbang, dan politik makin bising.
Juni 2016, Inggris terbelah hampir tepat di tengah ketika 52 persen pemilih memilih keluar dari Uni Eropa. Kampanye “Leave” menjanjikan Inggris bebas dari hukum Eropa, imigrasi menurun, dan bisnis melesat tanpa “kendala ekonomi” Uni Eropa.
Janji itu memunculkan slogan “mengambil kembali kendali” atas perbatasan dan kebijakan nasional. Nigel Farage bahkan menyebut 23 Juni sebagai “hari kemerdekaan” Inggris, disambut sorak-sorai massa.
Satu dekade kemudian, sorak itu lenyap dari jalanan Blackpool. Baik pemilih “Leave” maupun “Remain” punya kesamaan yang pahit: mereka tidak merayakan apa pun.
Di lapangan, cerita Brexit lebih sering berbentuk kerugian konkret ketimbang kemenangan simbolik. Rob Benson, pelaku usaha kerang yang dulu menghasilkan sekitar 4 juta dolar per tahun dari pasar Spanyol dan Prancis, mengatakan bisnisnya runtuh setelah akses pasar Eropa tertutup oleh rintangan birokrasi.
“Saya memilih keluar, tapi kami tidak pernah diberi tahu kebenaran tentang konsekuensinya,” kata Benson. “Sekarang konsekuensinya sudah terlihat, semuanya terlambat.”
Brexit juga menekan industri lain yang bergantung pada ekspor. Sebuah pabrik keju di Inggris barat laut yang sebelumnya mengekspor ke 40 negara akhirnya bangkrut, dan 30 pekerja kehilangan pekerjaan, sebagian akibat tarif Eropa yang diberlakukan setelah pemisahan.
Dari sisi makro, Confederation of British Industry menyebut ekonomi Inggris menyusut sekitar 8 persen sejak Brexit “diabadikan” dalam undang-undang. Angka itu memperkuat kesan bahwa pemutusan dari pasar tunggal Eropa bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan perubahan struktur biaya.
Henry Murison dari Northern Powerhouse Partnership menegaskan bukti ekonomi “cukup jelas” bahwa bisnis menderita karena hilangnya akses pasar Eropa. Keluar dari model ekonomi pasar tunggal membuat hambatan dagang meningkat, dan itu menahan laju usaha, khususnya di wilayah utara yang lebih rapuh.
Retaknya konsensus publik juga dapat diukur lewat survei. Salah satu perusahaan jajak pendapat terkemuka menyebut 56 persen pemilih akan memilih bergabung kembali ke Uni Eropa jika diberi kesempatan, termasuk 22 persen dari mereka yang dulu memilih “Leave”.
Di tingkat identitas negara, profesor Dimitris Papadimitriou menyebut Brexit sebagai “tindakan menyakiti diri sendiri” yang besar. Ia menilai gejolak politik dan ekonomi membuat warga merasa Inggris bukan lagi kekuatan kelas satu.
Blackpool memperlihatkan dampak lain yang jarang dibahas dalam debat London-sentris: hilangnya dana pembangunan Uni Eropa. Dewan kota mengakui kehilangan akses pendanaan untuk proyek pemulihan ekonomi, termasuk pembenahan promenade dan kawasan tepi laut yang menjadi magnet wisata.
“Pekerjaan seperti itu biayanya sangat mahal, jadi kehilangan akses pendanaan itu pukulan besar,” kata pemimpin Dewan Blackpool, Lynn Williams. Ia menyebut baru sekarang, 10 tahun kemudian, pekerjaan penting itu mulai bisa dikejar kembali melalui skema lain.
Kesulitan fiskal itu bertemu pandemi COVID-19, lalu menjadi bahan bakar politik populis. Williams menilai tekanan ekonomi “menetes ke bawah” dan ikut mendorong kebangkitan politisi sayap kanan yang mengusung narasi pulau yang harus menutup diri.
Brexit tampak seperti referendum tentang kedaulatan, tetapi berakhir sebagai ujian ketahanan ekonomi daerah. Ketika rantai pasok dan akses pasar berubah, yang pertama kali tumbang bukan retorika, melainkan usaha kecil-menengah dan kota wisata yang bergantung pada arus uang musiman.
Farage terus menekankan kontrol perbatasan dan “ledakan populasi” akibat imigrasi. Namun di Blackpool, rasa kehilangan yang paling nyata justru kehilangan pekerjaan, pendanaan, dan kepastian usaha, bukan sekadar statistik migrasi.
Boris Johnson kini “bersulang” untuk ulang tahun Brexit dan menyebut pemilih Inggris “heroik” karena memilih “kebebasan dan kemerdekaan demokratis”. Kontrasnya tajam, karena Benson menyebut para tokoh itu “berbohong” dan menilai “penjara pun terlalu baik” bagi mereka.
Kemarahan itu mengalir ke dua arah sekaligus. Mark Butcher dari Reform U.K. menganggap Brexit “dikhianati” karena tidak “dikirimkan” seperti yang dijanjikan, sementara sebagian pemilih lain ingin kembali ke Uni Eropa karena sudah merasakan biaya hidup dan hambatan dagang.
Dalam situasi seperti ini, Brexit berubah menjadi mesin polarisasi yang terus bekerja meski peristiwanya sudah berlalu 10 tahun. Ia memperpanjang konflik identitas, sekaligus menutupi pekerjaan rumah utama Inggris: menyembuhkan jurang antara selatan yang lebih kaya dan utara yang lebih miskin.
Upaya pemerintah Partai Buruh untuk memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa memunculkan harapan sekaligus kecemasan. Namun setelah pengunduran diri Perdana Menteri Keir Starmer, arah rekonsiliasi itu menjadi kabur, dan ketidakpastian kembali menjadi biaya tambahan bagi publik.
10 tahun Brexit menunjukkan satu pelajaran yang jarang diakui dalam kampanye politik: kedaulatan tanpa kapasitas ekonomi hanya memindahkan beban dari pusat ke pinggiran. Blackpool mengingatkan bahwa “mengambil kembali kendali” tidak otomatis berarti mengembalikan kemakmuran.
Jika 56 persen publik ingin kembali ke Uni Eropa, pertanyaannya bukan sekadar “keluar atau masuk”. Pertanyaan yang lebih sulit adalah bagaimana Inggris membangun model baru yang jujur, melindungi daerah tertinggal, dan menghentikan politik yang hidup dari kemarahan.
Brexit mungkin sebuah keputusan, tetapi dampaknya adalah proses panjang yang tak selesai oleh slogan. Dan di tepi laut Blackpool, yang paling dibutuhkan bukan perayaan ulang tahun, melainkan arah yang membuat warga merasa masa depan kembali masuk akal.
(Orbit dari berbagai sumber, 29 Juni 2026)
