COP31 di Turki Gagal Mencapai Konsensus: Bahan Bakar Fosil Kembali Menjadi Batu Sandungan

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Opini

Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI.

ORBITINDONESIA.COM - Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, berakhir pada 22 November 2026 dengan kegagalan yang cukup serius bagi diplomasi iklim global.

Setelah perundingan berlangsung lebih dari dua pekan dan melewati tenggat penutupan hampir dua hari, negara-negara peserta tidak berhasil menyepakati dokumen politik utama atau cover decision. Persoalan yang paling menentukan adalah tidak adanya kesepakatan mengenai penyebutan bahan bakar fosil dan arah transisi energi dunia.

Perselisihan ini bukan sekadar soal pilihan kata. Di balik perdebatan mengenai apakah dokumen akhir harus menyebut batu bara, minyak, dan gas, terdapat pertarungan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang sangat besar.

Negara-negara yang mendesak pengurangan penggunaan bahan bakar fosil berhadapan dengan negara-negara yang perekonomiannya masih sangat bergantung pada produksi dan ekspor energi fosil.

Uni Eropa, Inggris, Panama, Norwegia, serta sejumlah negara kepulauan kecil menolak rancangan keputusan akhir yang sama sekali tidak menyebut bahan bakar fosil. Bagi mereka, tidak masuk akal sebuah konferensi yang membahas krisis iklim justru menghindari penyebutan sumber utama emisi gas rumah kaca.

Sebaliknya, Rusia dan Arab Saudi termasuk negara yang menentang dimasukkannya bahasa yang secara eksplisit mengarah pada pengurangan atau penghentian penggunaan bahan bakar fosil.

Masalahnya juga menyangkut pendanaan. Negara-negara berkembang menuntut kepastian dukungan keuangan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, terutama adaptasi terhadap banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan bencana ekstrem lainnya.

Mereka menilai janji peningkatan pendanaan adaptasi belum disertai kejelasan mengenai besaran dasar, pembagian tanggung jawab, dan sumber dana. Negara maju, sementara itu, menghadapi tekanan politik dan fiskal domestik untuk membatasi komitmen pendanaan internasional.

Dengan demikian, kegagalan COP31 bukan hanya pertentangan antara negara penghasil minyak dan negara pendukung energi terbarukan. Ada persoalan kepercayaan antara negara maju dan berkembang: siapa yang harus membayar biaya transisi energi, siapa yang paling bertanggung jawab atas emisi historis, dan bagaimana beban perubahan itu dibagi secara adil.

Problem Mekanisme Pengambilan Keputusan

Kegagalan di Antalya juga memperlihatkan kelemahan mendasar mekanisme pengambilan keputusan dalam konferensi iklim PBB. Keputusan-keputusan penting COP pada praktiknya diambil melalui konsensus.

Artinya, diperlukan penerimaan yang sangat luas dari negara-negara peserta. Tidak seperti pemungutan suara biasa, satu atau beberapa keberatan yang tegas dapat menggagalkan pengesahan sebuah dokumen utama.

Mekanisme ini memiliki alasan politik. Perubahan iklim merupakan persoalan global yang menuntut partisipasi hampir semua negara. Kesepakatan yang dipaksakan melalui suara mayoritas berisiko tidak dijalankan oleh negara-negara yang menolaknya. Namun, mekanisme konsensus juga menciptakan ruang bagi negara tertentu untuk menghambat ambisi bersama.

Persoalan prosedural di Antalya memperburuk keadaan. Rancangan terakhir disebarkan sekitar pukul tiga dini hari, dengan waktu yang sangat terbatas bagi delegasi untuk mengajukan keberatan.

Kepemimpinan bersama Turki dan Australia juga mendapat kritik karena dinilai tidak cukup berhasil menjembatani perbedaan dan mengelola proses perundingan. Akhirnya, rancangan tersebut tidak memperoleh konsensus dan tidak disahkan.

Mundur Dibandingkan COP Sebelumnya

Kegagalan COP31 terasa lebih serius jika dibandingkan dengan tiga konferensi sebelumnya. COP28 di Dubai pada 2023 mencatat terobosan historis karena untuk pertama kalinya keputusan akhir secara eksplisit menyerukan transisi menjauhi bahan bakar fosil dalam sistem energi.

COP29 di Baku pada 2024 menghasilkan kesepakatan pendanaan iklim baru, meskipun jumlahnya dikritik banyak negara berkembang karena dianggap jauh dari kebutuhan.

COP30 di Belém, Brasil, pada 2025 juga tidak berhasil menyepakati peta jalan formal penghentian penggunaan bahan bakar fosil. Namun, konferensi tersebut tetap menghasilkan paket keputusan yang mencakup peningkatan pendanaan adaptasi, indikator pengukuran, dan mekanisme percepatan implementasi. Brasil bahkan mendorong penyusunan peta jalan transisi energi melalui inisiatif di luar keputusan formal COP.

COP31 mengambil langkah mundur yang lebih jauh: bukan hanya gagal menghasilkan kesepakatan baru mengenai transisi energi, melainkan juga gagal mengesahkan keputusan politik payungnya. Ini merupakan kegagalan mencapai kesepakatan utama pertama dalam perundingan iklim PBB sejak konferensi Kopenhagen 2009.

Dampaknya Terhadap Masa Depan Iklim

Apakah kegagalan ini berarti perjuangan melawan perubahan iklim berhenti? Tidak. Kesepakatan Paris 2015 dan keputusan-keputusan COP sebelumnya tetap berlaku. Komitmen transisi menjauhi bahan bakar fosil yang dihasilkan COP28 juga tidak otomatis gugur hanya karena COP31 gagal menyepakati dokumen baru.

Namun, dampak politiknya tidak kecil. Dunia kehilangan momentum untuk memperjelas bagaimana komitmen sebelumnya diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Negara-negara tidak memperoleh kesepakatan baru yang lebih kuat mengenai pengurangan emisi, sementara kepastian pendanaan bagi negara rentan juga tertunda.

Para ilmuwan memperingatkan bahwa dunia masih berada pada jalur pemanasan sekitar 2,8 derajat Celsius pada akhir abad ini jika kebijakan dan komitmen yang ada dijalankan, jauh di atas sasaran 1,5 derajat.

Kegagalan diplomasi tidak dengan sendirinya menaikkan suhu bumi, tetapi memperbesar risiko karena tindakan pengurangan emisi dan adaptasi tidak bergerak secepat yang dibutuhkan.

Pelajaran dari Antalya jelas: krisis iklim bukan semata-mata persoalan teknologi atau sains, melainkan juga pertarungan kepentingan ekonomi, keadilan, dan kekuasaan. Selama negara-negara masih melihat transisi energi sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional jangka pendek, konsensus global akan terus sulit dicapai.

Dunia membutuhkan mekanisme diplomasi yang lebih efektif, tetapi juga kemauan politik untuk mengakui bahwa biaya menunda tindakan iklim pada akhirnya akan jauh lebih mahal daripada biaya melakukan transisi sekarang.

 

Depok, 23 November 2026. ***