IDF Peringatkan Hamas Siap Perang Lagi, Gaza di Ambang Eskalasi
ORBITINDONESIA.COM – Peringatan terbaru militer Israel menyebut Hamas kembali menyiapkan perang, dari produksi bahan peledak hingga rekrutmen pemuda. Di saat gencatan senjata masih berlaku, serangan udara tetap nyaris harian, dan warga sipil kembali menjadi angka yang diperebutkan narasi.
Direktorat Intelijen Militer Israel dan Komando Selatan pekan lalu melaporkan kepada Kepala Staf Letjen Eyal Zamir bahwa sayap militer Hamas bersiap untuk perang baru. Laporan Kan menyebut Hamas memproduksi ratusan alat peledak dan rudal antitank setiap bulan, serta merekrut petempur usia 18–22 tahun.
Hamas juga disebut mengaktifkan kembali pelatihan pasukan elit Nukhba. Mereka dituduh membangun ulang infrastruktur bawah tanah di Gaza dan mencoba menyelundupkan drone serta perangkat komunikasi dari Sinai.
Para perwira itu memperingatkan, “Hamas kuat di lapangan,” dan tidak merasa terancam. Mereka menilai Hamas tidak berniat melepaskan kendali atas Gaza. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Juli 2026)
Laporan tersebut menyebut IDF menilai ofensif harus dimulai lagi, tetapi Amerika Serikat menolak opsi itu. Washington disebut memilih mempertahankan status quo Gaza sambil mendorong inisiatif “Board of Peace” Presiden Donald Trump.
Rencana Trump, yang disebut telah didukung Dewan Keamanan PBB, melahirkan gencatan senjata Israel–Hamas pada Oktober 2025. Namun fase kedua, yakni penarikan bertahap Israel, pelucutan senjata Hamas, dan pengerahan pasukan keamanan internasional, belum terwujud.
Hamas menolak melucuti senjata sebelum Israel memenuhi syarat fase awal terkait bantuan kemanusiaan, penarikan pasukan, dan penghentian serangan. Utusan Gaza Board of Peace, Nickolay Mladenov, berargumen Israel baru akan patuh jika Hamas menyetujui syarat pelucutan senjata pada fase dua.
Kebuntuan itu menghasilkan “gencatan senjata yang bising,” karena IDF tetap menyerang Gaza hampir setiap hari. Israel menyatakan serangan dilakukan untuk merespons pelanggaran gencatan senjata dan menggagalkan rencana serangan terhadap pasukan.
Pada Senin, IDF mengumumkan seorang anggota Jihad Islam Palestina yang ikut menyerbu Israel pada 7 Oktober dan menculik warga sipil tewas dalam serangan di Gaza utara. Target itu diidentifikasi sebagai Zaher Abu Salem, yang disebut terlibat penculikan dan masih berupaya menyerang pasukan serta warga Israel.
Di sisi lain, media Gaza yang berafiliasi dengan Hamas melaporkan tiga orang tewas akibat serangan di Deir al-Balah pada Senin pagi. Laporan itu menyebut salah satu korban adalah anak delapan tahun, Malek Abu Shawish, sementara IDF belum memberi komentar segera.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyatakan lebih dari 1.000 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata Oktober 2025. Data itu tidak membedakan kombatan dan sipil, sedangkan Israel menyebut lima tentaranya tewas pada periode yang sama.
Di luar serangan udara, IDF disebut memperluas batas area kendali di dalam Gaza. Mereka mengklaim kini menguasai setidaknya 60% wilayah, naik dari sekitar 53% setelah penarikan pada hari pertama gencatan senjata, sementara Benjamin Netanyahu bulan lalu menyatakan memerintahkan perebutan tambahan hingga 70% enklave.
Di wilayah yang tidak dikuasai Israel, Hamas tetap berfungsi sebagai pemerintah de facto. Kekuasaan disebut baru akan dialihkan ke otoritas transisi jika Hamas setuju menyerahkan senjata.
Meski terpukul perang, Hamas dilaporkan mempertahankan kontrol dengan mengeksekusi lawan dan pihak yang dianggap mengancam kekuasaannya. Pola ini memperlihatkan bahwa “ketertiban” di Gaza tidak identik dengan stabilitas, melainkan sering bergantung pada ketakutan. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Juli 2026)
Kata kunci dalam krisis ini adalah “status quo Gaza,” karena ia terdengar netral namun sesungguhnya penuh muatan politik. Status quo berarti Hamas tetap memerintah tanpa pelucutan senjata, sementara Israel tetap menyerang dengan dalih pencegahan, dan warga sipil hidup di antara keduanya.
Peringatan intelijen bahwa Hamas memproduksi ratusan bahan peledak dan rudal antitank tiap bulan, jika akurat, menunjukkan kegagalan mekanisme gencatan senjata dalam memutus kapasitas militer. Namun laporan itu tidak menyertakan sumber, sehingga publik hanya menerima kesimpulan tanpa melihat bukti, metodologi, atau konteks verifikasi.
Di titik ini, perang informasi menjadi saudara kembar perang di lapangan. Israel menekankan target “teroris” dan pencegahan, sedangkan pihak Gaza menonjolkan korban sipil, termasuk anak-anak, untuk menegaskan biaya kemanusiaan.
Amerika Serikat tampak ingin menahan eskalasi demi menjaga rencana diplomatik tetap hidup. Tetapi diplomasi tanpa fase dua yang berjalan hanya mengubah gencatan senjata menjadi ruang tunggu, tempat semua pihak mengisi waktu dengan persiapan, serangan terbatas, dan perebutan wilayah.
Jika IDF benar menguasai 60% hingga mengejar 70% Gaza, maka geografi menjadi alat tawar yang lebih keras daripada meja perundingan. Semakin luas kendali di lapangan, semakin kecil insentif untuk kompromi, dan semakin besar risiko bahwa “penarikan bertahap” tinggal jargon.
Hamas, pada saat yang sama, memegang senjata sebagai jaminan kelangsungan rezim, bukan sekadar alat perang. Pelucutan senjata berarti kehilangan daya paksa internal, sehingga tuntutan “penuhi dulu fase awal” dapat dibaca sebagai strategi menunda tanpa batas.
Yang hilang adalah mekanisme akuntabilitas yang dipercaya bersama, karena data korban pun diperdebatkan legitimasinya. Tanpa pembeda jelas antara kombatan dan sipil, publik internasional mudah terseret simpati atau kemarahan, tetapi sulit membangun kebijakan yang presisi.
Di atas semua itu, warga Gaza dan warga Israel sama-sama menjadi sandera siklus ketidakpercayaan. Ketika elite berbicara tentang “disarmament” dan “security force,” warga biasa memikirkan listrik, air, rasa aman, dan apakah besok masih ada rumah untuk pulang. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Juli 2026)
Kabar bahwa Hamas bersiap untuk perang baru, sementara Israel terus menyerang meski ada gencatan senjata, menegaskan satu hal: konflik ini belum berakhir, hanya berubah bentuk. Rencana damai tanpa implementasi fase kedua menciptakan ruang abu-abu yang diisi oleh senjata, bukan kepercayaan.
Jika status quo dipertahankan, pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan kembali, melainkan kapan dan dengan pemicu apa. Dan ketika pemicu itu datang, siapa yang benar-benar siap menanggung harga, selain warga sipil yang selalu berada di barisan paling depan penderitaan. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Juli 2026)
