Denny JA: Gempa Pemilu Amerika 2026 - Ketika Kekuasaan Donald Trump Kehilangan Dua Penopangnya

Presiden AS Donald Trump.

Presiden AS Donald Trump.

Opini

Oleh Denny JA

ORBITINDONESIA.COM - Pada malam 3 November 2026, seorang pendeta berdiri di hadapan pendukungnya di Kansas, Amerika Serikat. Namanya Adam Hamilton. Usianya 62 tahun.

Ia baru saja menciptakan sejarah. Selama 94 tahun, Kansas tidak pernah lagi memilih senator Demokrat. Negara bagian itu telah lama menjadi benteng Republik.

Namun malam itu, sejarah berubah arah. Hamilton mengalahkan senator Republik Roger Marshall, mengakhiri kesetiaan politik yang telah bertahan hampir satu abad.

Di Overland Park, Hamilton menyampaikan pesan kemenangan yang menggugah. Kansas bukan sekadar wilayah yang dilintasi pesawat. Kansas adalah jantung Amerika.

Di Washington, Donald Trump masih menduduki Gedung Putih. Tetapi jauh dari sana, rakyat Amerika mulai mencabut dua penopang politik terpentingnya.

Proyeksi awal menunjukkan mayoritas DPR dan Senat akan beralih kepada Partai Demokrat. Kekuasaan Trump tidak berakhir, tetapi keseimbangan politik yang selama ini menopangnya telah berubah.

Tidak ada tank bergerak. Tidak ada istana direbut. Sebuah kekuasaan besar diguncang oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana: suara manusia di kotak pemilu.

Kotak suara adalah tempat paling sunyi untuk menjatuhkan kesombongan kekuasaan. Di sana, rakyat dapat mengubah sejarah tanpa perlu mengangkat senjata.

-000-

Ketika Rakyat Mengubah Arah Sejarah

Pada November 2024, Donald Trump kembali memenangkan kepresidenan Amerika Serikat. Partai Republik juga menguasai kedua kamar Kongres, memberinya keuntungan politik yang besar.

Gedung Putih, DPR, dan Senat berada dalam kendali partai yang sama. Trump memperoleh keleluasaan besar untuk menjalankan agenda politik dan ekonominya.

Dua tahun kemudian, pada 3 November 2026, rakyat memberikan pesan berbeda. Demokrat merebut mayoritas DPR dan Senat melalui kemenangan yang menjangkau wilayah konservatif.

Trump tetap presiden. Namun dua penopang utama agenda legislatifnya berpindah kepada oposisi. Mandat empat tahun ternyata bukan cek kosong yang tak dapat dikoreksi.

Peristiwa ini disebut midterm election, atau pemilu sela. Rakyat tidak memilih presiden baru, melainkan memperbarui keanggotaan Kongres di tengah masa kepresidenan.

Tradisi tersebut berakar pada Konstitusi Amerika sejak 1789. Pemilu Kongres pada pertengahan kepresidenan George Washington pertama kali berlangsung pada tahun 1790.

Para pendiri Amerika merancang dua irama demokrasi. Presiden dipilih setiap empat tahun, anggota DPR setiap dua tahun, sementara senator menjabat enam tahun.

Sekitar sepertiga kursi Senat diperebutkan setiap dua tahun. Sistem ini menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memberikan kesempatan kepada rakyat melakukan koreksi.

Pada 2026, seluruh 435 kursi DPR dan 35 kursi Senat, termasuk pemilihan khusus, diperebutkan dalam kontestasi yang menentukan arah politik Amerika.

Sebelum pemilu, Republik menguasai Senat dengan 53 kursi, sedangkan Demokrat bersama dua senator independen sekutunya memiliki 47 kursi di lembaga tersebut.

Proyeksi awal menunjukkan pembalikan dramatis. Demokrat bersama sekutunya meraih sedikitnya 54 kursi, berbanding 44 Republik, sementara dua persaingan lainnya belum dipastikan.

Di DPR, proyeksi awal Ballotpedia menunjukkan Demokrat sedikitnya meraih 231 kursi, Republik 141, sedangkan 63 kursi belum masuk proyeksi tersebut.

Angka akhir masih dapat berubah. Namun kendali Demokrat atas kedua kamar telah diproyeksikan, mengakhiri dominasi Republik atas Gedung Putih dan Kongres.

Pada 3 Januari 2027, Kongres baru mulai bertugas. Amerika memasuki pemerintahan terbelah, ketika presiden harus menghadapi mayoritas legislatif dari partai berbeda.

Demokrasi tidak meminta seorang pemimpin selalu disetujui rakyat. Demokrasi justru menyediakan mekanisme agar rakyat dapat mengoreksinya tanpa harus menggulingkan pemerintahannya.

-000-

Kansas, Texas, dan Retaknya Kesetiaan Politik

Kemenangan paling simbolis terjadi di Kansas. Adam Hamilton, seorang pendeta United Methodist dan penulis buku keagamaan, berhasil menembus benteng politik Republik.

Kansas bukan wilayah yang mudah dimenangkan Demokrat. Pada 2024, Trump memperoleh kemenangan dengan keunggulan lebih dari 16 poin persentase di sana.

Di Texas, James Talarico mengalahkan Ken Paxton. Demokrat kembali memenangkan pemilihan Senat di negara bagian itu untuk pertama kalinya sejak 1988.

Perubahan serupa terjadi di South Carolina, North Carolina, Maine, Iowa, dan Ohio. Secara keseluruhan, tujuh kursi Senat Republik berpindah kepada Demokrat.

Namun kemenangan pada satu jabatan tidak otomatis berarti seluruh negara bagian telah berubah menjadi basis permanen partai yang memenangkan pemilihan tersebut.

Ada pertanyaan yang lebih menarik daripada perpindahan kursi. Mengapa masyarakat yang dahulu mendukung Trump kini memilih kandidat dari partai lawannya?

Sebagian pemilih mungkin benar-benar mengubah pilihan politik. Sebagian lainnya mungkin kembali menggunakan hak pilih setelah absen pada pemilu presiden 2024.

Keduanya menghasilkan perubahan elektoral, tetapi tidak selalu mencerminkan perubahan ideologi permanen. Kesetiaan terhadap nilai politik berbeda dengan kesetiaan terhadap seorang pemimpin.

Seorang pemilih dapat tetap konservatif dalam nilai keluarga, agama, dan ekonomi. Namun ia mungkin kecewa terhadap kebijakan atau perilaku pemimpin konservatif.

Rakyat bukan milik pribadi sebuah partai, bahkan ketika mereka telah mendukungnya selama beberapa generasi. Kesetiaan politik selalu memiliki kemungkinan untuk berubah.

-000-

Ketika Saya Menyaksikan Partai Demokrat Indonesia Kehilangan Kepercayaan

Membaca perubahan politik Amerika ini, ingatan saya kembali kepada Indonesia. Saya pernah mengikuti perubahan dukungan politik yang tidak kalah dramatis dalam sejarah demokrasi kita.

Sebagai peneliti opini publik, saya menyaksikan perjalanan sebuah partai yang melesat begitu cepat, kemudian mengalami kemerosotan tajam hanya dalam satu siklus pemilu.

Partai itu adalah Partai Demokrat Indonesia, yang tumbuh bersama popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pernah menjadi kekuatan politik terbesar di parlemen.

Pada Pemilu 2009, Demokrat mencapai puncak kejayaannya. Partai yang baru mengikuti pemilu sejak 2004 itu berhasil mengungguli partai-partai jauh lebih tua.

Demokrat meraih 20,85 persen suara nasional, dengan 148 kursi DPR. Ia menjadi partai terbesar di parlemen, sebuah pencapaian luar biasa bagi partai muda.

Popularitas SBY menjadi aset politik besar. Demokrat memperoleh dukungan melalui citra kepemimpinan yang stabil, moderat, dan menjanjikan pemerintahan yang bersih.

Namun politik memiliki satu hukum yang sering dilupakan para pemenang. Kepercayaan rakyat jauh lebih mudah diperoleh daripada dipertahankan ketika kekuasaan mulai diuji.

Sesudah kemenangan itu, sejumlah skandal korupsi menyeret tokoh penting Demokrat. Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum partai, terjerat kasus korupsi Wisma Atlet.

Angelina Sondakh, anggota DPR dari Demokrat, juga dipidana. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, menghadapi perkara korupsi proyek Hambalang.

Anas Urbaningrum, ketua umum partai, kemudian menghadapi perkara korupsi. Rentetan kasus tersebut mengguncang citra Demokrat yang sebelumnya menjanjikan pemerintahan bersih.

Bagi saya, fenomena ini menarik bukan hanya karena kasus hukumnya, melainkan karena perubahan psikologi pemilih yang menyertainya dari waktu ke waktu.

Sebuah partai dapat tetap memiliki organisasi, tokoh terkenal, jaringan kekuasaan, dan kemampuan kampanye besar. Namun semuanya tidak selalu mampu menyelamatkan kepercayaan.

Menjelang Pemilu 2014, pertanyaan yang saya renungkan bukan lagi seberapa besar Demokrat pernah menang. Pertanyaannya, seberapa banyak pemilih yang masih mempercayainya?

Survei nasional tim saya, LSI Denny JA, pada 22–26 Maret 2014 memprediksi Demokrat turun ke papan tengah, dengan perolehan antara 8 dan 16 persen.

Jawaban pastinya datang melalui kotak suara. Pada Pemilu 2014, dukungan Demokrat turun menjadi 10,19 persen, sementara jumlah kursinya menyusut dari 148 menjadi 61.

Dalam lima tahun, Demokrat kehilangan 87 kursi DPR, hampir 59 persen dari jumlah sebelumnya. Partai pemenang pemilu itu mengalami kemerosotan yang sangat tajam.

Partai yang pada 2009 berada di peringkat pertama turun menjadi peringkat keempat, di bawah PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra dalam perolehan kursi DPR.

Tentu tidak semua penurunan tersebut disebabkan korupsi. Persaingan partai, evaluasi terhadap pemerintah, dan perubahan pilihan kandidat juga ikut memengaruhi hasil pemilu.

Namun kasus-kasus korupsi menjadi pukulan berat terhadap kredibilitas moral partai. Janji pemerintahan bersih berhadapan dengan kenyataan perilaku sejumlah elite politiknya.

Yang menarik, penurunan dukungan Demokrat tidak selalu berarti hilangnya penghargaan masyarakat terhadap seluruh pencapaian SBY selama sepuluh tahun memimpin pemerintahan Indonesia.

Pemilih dapat membedakan penilaian terhadap presiden, perilaku elite partainya, dan masa depan partai yang dahulu pernah mereka dukung dengan penuh harapan.

Di sinilah saya menemukan salah satu pelajaran penting dari studi perilaku pemilih, terutama tentang hubungan antara kepercayaan publik dan legitimasi kekuasaan.

Ketika kepercayaan berubah menjadi kekecewaan, suara yang dahulu mengangkat sebuah partai dapat berubah menjadi kekuatan yang menjatuhkannya dari puncak kekuasaan.

Maka ketika menyaksikan Kansas beralih kepada Demokrat Amerika pada 2026, saya teringat bagaimana Partai Demokrat Indonesia kehilangan begitu banyak dukungan pada 2014.

Keduanya berbeda sistem politik, sejarah, dan penyebab perubahan dukungan. Kesamaan nama Demokrat pun tidak berarti kedua partai memiliki hubungan organisasi satu sama lain.

Tetapi keduanya menyimpan satu pelajaran universal. Tidak ada kemenangan yang memberikan hak kepemilikan abadi atas suara rakyat, betapapun besarnya dukungan sebelumnya.

-000-

Tiga Gempa bagi Dua Tahun Terakhir Trump

Gempa pertama adalah hilangnya keleluasaan legislasi. Trump masih dapat mengusulkan undang-undang, tetapi mayoritas Demokrat dapat menolak atau mengubah agenda domestiknya.

Presiden tetap memiliki kewenangan eksekutif dan hak veto. Namun tidak semua kebijakan dapat dijalankan tanpa persetujuan Kongres, terutama dalam urusan anggaran.

Kompromi kini menjadi kebutuhan politik, bukan sekadar pilihan. Trump harus menghadapi oposisi yang memiliki kekuatan institusional untuk membatasi agenda pemerintahannya.

Gempa kedua adalah meningkatnya pengawasan Kongres. Komite yang dipimpin Demokrat dapat menyelidiki kebijakan pemerintah, meminta dokumen, dan memanggil pejabat memberikan keterangan.

Senat Demokrat juga dapat menghambat pengangkatan hakim federal, duta besar, dan sejumlah pejabat tinggi. Pengaruh presiden terhadap lembaga negara menjadi lebih terbatas.

Kemungkinan impeachment, atau pemakzulan, semakin terbuka. Trump sebelumnya pernah dimakzulkan DPR pada 2019 dan 2021, tetapi tidak diberhentikan melalui persidangan Senat.

Mayoritas sederhana DPR dapat menyetujui impeachment. Namun pemberhentian presiden memerlukan dukungan dua pertiga senator yang hadir, yakni 67 suara apabila seluruh anggota hadir.

Dengan 54 senator Demokrat dan sekutunya, masih diperlukan 13 suara tambahan untuk mencapai 67, dengan asumsi seluruh anggota hadir dan kelompok tersebut mendukung.

Politisi Demokrat Al Green sebelumnya telah mengajukan pasal-pasal impeachment terhadap Trump. Namun langkah tersebut belum menjadi keputusan kolektif kepemimpinan Partai Demokrat.

Gempa ketiga adalah melemahnya kekuatan tawar Trump menjelang 2028. Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika melarangnya dipilih kembali untuk masa jabatan presiden ketiga.

Keadaan ini, ditambah kekalahan partainya, memperkuat statusnya sebagai lame duck president, presiden yang pengaruh politiknya dapat melemah karena masa kekuasaan mendekati akhir.

Namun lame duck bukan berarti presiden lumpuh. Trump masih memiliki kewenangan konstitusional dalam kebijakan luar negeri, perintah eksekutif, dan penggunaan hak veto.

Ada ironi yang menarik. Seorang presiden dapat tetap memiliki seluruh kewenangan formal, tetapi kehilangan sebagian kemampuan politik untuk mewujudkan keinginannya sendiri.

-000-

Mengapa Rakyat Berbalik? Tiga Luka Politik

Penyebab pertama adalah mahalnya kehidupan sehari-hari. Reuters melaporkan hampir sembilan dari sepuluh responden jajak pendapat keluar TPS menganggap biaya hidup penting.

Sekitar dua pertiga responden menyalahkan Trump atas tingginya harga kebutuhan. Bagi banyak keluarga, persoalan ekonomi lebih menentukan daripada kemenangan retoris seorang presiden.

Seorang presiden dapat berbicara tentang kejayaan nasional. Namun masyarakat menilai pemerintah melalui harga makanan, biaya kesehatan, cicilan rumah, dan pendidikan anak-anaknya.

Penyebab kedua adalah beban kebijakan internasional terhadap kehidupan domestik. Mayoritas pemilih menilai kebijakan Trump, termasuk perang dengan Iran dan tarif perdagangan, telah memperburuk keadaan ekonomi.

Perang yang berlangsung ribuan kilometer dari rumah dapat terasa sangat dekat ketika harga energi meningkat. Di sinilah geopolitik memasuki dapur keluarga.

Namun analisis yang adil harus membedakan penyebab langsung, dampak tidak langsung, dan persepsi masyarakat. Tidak semua kesulitan ekonomi berasal dari satu kebijakan.

Penyebab ketiga adalah tuntutan akuntabilitas. Sekitar tujuh dari sepuluh responden jajak pendapat keluar TPS menginginkan Kongres memberikan pengawasan lebih kuat terhadap presiden.

Sebagian pemilih mungkin tidak sepenuhnya menyukai program Demokrat. Mereka memilih oposisi karena menganggap kekuasaan eksekutif membutuhkan penyeimbang yang lebih efektif.

Selain tiga penyebab itu, ada faktor tambahan: kualitas kandidat. Di Texas, Ken Paxton membawa beban kontroversi hukum dan politik yang ikut memengaruhi persaingan pemilihan Senat.

Faktor tambahan lainnya adalah pengorganisasian lokal dan pendekatan langsung kepada pemilih. Gelombang politik ternyata membutuhkan kerja panjang di lapangan, bukan hanya kemarahan terhadap penguasa.

Kemarahan dapat membuka pintu perubahan. Tetapi organisasi, kualitas kandidat, dan kemampuan membangun kepercayaan menentukan siapa yang akhirnya berhasil melewati pintu itu.

Menurut AP Voter Poll, pemilih di bawah 30 tahun bergerak tajam: sekitar tujuh dari sepuluh memilih Demokrat, padahal pada 2024 mereka terbelah. Tampaknya mereka memilih masa depan, bukan ideologi partai.

-000-

Dua Buku untuk Memahami Mengapa Kekuasaan Harus Dibatasi

Buku pertama adalah How Democracies Die, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, diterbitkan Crown pada 2018, yang membahas kemunduran demokrasi modern.

Buku ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak selalu mati melalui kudeta militer. Demokrasi dapat melemah dari dalam melalui tindakan pemimpin yang terpilih secara sah.

Pemimpin dapat mengikis norma, merendahkan legitimasi oposisi, dan melemahkan institusi pengawas. Kerusakan tersebut sering berlangsung perlahan, tanpa perubahan konstitusi yang dramatis.

Dua prinsip menjadi sangat penting: mengakui legitimasi lawan politik dan menahan diri dalam menggunakan kewenangan yang sebenarnya tersedia secara hukum.

Kemenangan elektoral bukan izin memperlakukan oposisi sebagai musuh negara. Sebaliknya, oposisi tetap berkewajiban menghormati legitimasi pemerintahan yang dipilih secara sah.

Pelajaran bagi Amerika 2026 jelas. Kualitas demokrasi ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menang, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi.

Buku kedua adalah The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to Get It Back on Track, karya Thomas E. Mann dan Norman J. Ornstein.

Diterbitkan Oxford University Press pada 2006, buku ini mengkaji kemerosotan fungsi Kongres akibat polarisasi partisan, lemahnya pengawasan, dan dominasi kepentingan politik jangka pendek.

Kongres yang terlalu tunduk kepada presiden kehilangan kemampuan memeriksa kesalahan pemerintah. Namun Kongres yang hanya mengejar konfrontasi juga dapat gagal melayani rakyat.

Kualitas legislatif tidak cukup diukur dari banyaknya penyelidikan atau undang-undang yang diblokir. Ia harus dinilai dari manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Demokrat, kemenangan 2026 bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab untuk membuktikan bahwa pengawasan dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih baik.

-000-

Ketika Kemenangan Bukan Lagi Jaminan Kepercayaan

Kedua buku tersebut membawa kita kepada satu tesis penting. Kemenangan oposisi belum tentu merupakan kemenangan demokrasi, jika kekuasaan baru digunakan secara tidak bertanggung jawab.

Demokrasi membutuhkan kekuasaan yang dapat dibatasi. Namun ia juga membutuhkan lembaga pengawas yang mampu bekerja secara adil, efektif, dan bertanggung jawab.

Bahaya pertama muncul ketika pemerintah terlalu kuat sehingga hampir tidak ada lembaga yang berani mengoreksinya, bahkan ketika keputusan pemerintah terbukti keliru.

Bahaya kedua muncul ketika pengawasan berubah menjadi permusuhan tanpa kemampuan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi kehidupan rakyat yang seharusnya dilayani.

Di sinilah kontraargumen perlu diperhatikan. Pendukung Trump dapat berpendapat bahwa kemenangan Demokrat berisiko menciptakan kebuntuan pemerintahan dan konflik politik berkepanjangan.

Penyelidikan tanpa akhir dapat mengalihkan perhatian dari persoalan nyata masyarakat. Pengawasan yang berubah menjadi pembalasan politik justru dapat memperlemah kualitas demokrasi.

Argumen tersebut patut dihormati. Namun mandat presiden bukan hak menguasai seluruh lembaga negara, karena konstitusi memang dirancang untuk membatasi konsentrasi kekuasaan.

Karena itu, kemenangan Demokrat baru menjadi kemenangan demokrasi apabila pengawasan dilakukan adil, keputusan transparan, dan hak politik lawan tetap dihormati.

Sebaliknya, Trump tetap memiliki legitimasi kepresidenan. Kekalahan partainya tidak menghapus mandat 2024, tetapi ia wajib menghormati kewenangan konstitusional mayoritas Kongres baru.

Pengalaman ini juga menjadi cermin bagi Indonesia, terutama ketika mayoritas partai politik berada dalam koalisi pemerintahan dan pengawasan parlemen menghadapi tantangan.

Bagaimana parlemen dapat menjalankan pengawasan efektif apabila sebagian besar anggotanya terikat kepentingan politik yang sama dengan pemerintah yang seharusnya mereka awasi?

Koalisi besar dapat memberikan stabilitas dan memperlancar keputusan pemerintah. Namun stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya keberanian untuk memeriksa kekuasaan.

Pemerintah membutuhkan dukungan agar mampu bekerja. Tetapi negara membutuhkan pengawasan agar keputusan pemerintah tetap dapat diuji, diperbaiki, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Ketika semua lembaga memilih diam, kemenangan elektoral dapat berubah menjadi kesunyian demokratis. Kekuasaan terus berbicara, sementara semakin sedikit institusi berani menjawabnya.

Dari pengalaman meneliti perubahan dukungan Partai Demokrat Indonesia, saya semakin meyakini bahwa demokrasi membutuhkan dua mekanisme koreksi yang saling melengkapi.

Pertama, koreksi melalui pemilu, ketika rakyat dapat menarik dukungan dari partai yang dahulu dipercaya, tanpa harus meninggalkan keyakinan politiknya sendiri.

Kedua, koreksi melalui institusi, ketika parlemen, pengadilan, pers, dan lembaga pengawas memeriksa kekuasaan sebelum pemilu berikutnya memberikan kesempatan kepada rakyat.

Pemilu memungkinkan rakyat mengganti wakilnya secara berkala. Pengawasan memastikan kekuasaan tidak dibiarkan tanpa pemeriksaan selama menunggu kesempatan rakyat menentukan pilihannya kembali.

Seorang pemimpin dapat sangat populer, sangat berjasa, dan sangat dicintai. Namun popularitas tidak menggantikan pengadilan independen, pers bebas, dan parlemen efektif.

-000-

Penutup: Ketika Kekuasaan Belajar Mendengar Kata Tidak

Pada malam 3 November 2026, rakyat Amerika tidak mengganti presidennya. Mereka melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi sangat menentukan arah kekuasaan negaranya.

Mereka mengubah keseimbangan kekuasaan yang mengelilingi presiden. Trump tetap berada di Gedung Putih, tetapi Kongres baru akan memaksanya menghadapi kekuatan oposisi.

Pertanyaannya bukan hanya apakah Trump akan melemah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Amerika akan menjadi lebih baik setelah kekuasaannya dibatasi.

Apakah Demokrat akan mengawasi tanpa membalas dendam? Apakah Trump akan menerima pembatasan tanpa memperlakukan oposisi sebagai musuh yang harus dikalahkan?

Sejarah tidak hanya menilai siapa memenangkan kursi. Sejarah juga menilai apakah kemenangan membuat manusia lebih bertanggung jawab atau semakin mabuk kekuasaan.

Saya teringat kembali pada Partai Demokrat Indonesia. Pada 2009, partai itu berdiri di puncak kemenangan, tetapi lima tahun kemudian kehilangan sebagian besar kursinya.

Pada akhirnya, demokrasi bukan terutama sistem yang memungkinkan seseorang memenangkan kekuasaan, melainkan sistem yang menyediakan jalan agar kekuasaan dapat terus diperiksa.

Sebab bahaya terbesar tidak selalu datang dari pemimpin yang dibenci rakyat, tetapi juga dari pemimpin yang begitu dicintai sehingga kritik menjadi tabu.

Kansas membuktikan kesetiaan politik selama 94 tahun bukanlah takdir. Indonesia membuktikan partai terbesar dapat kehilangan lebih dari separuh kursinya dalam lima tahun.

Kedua pengalaman itu mengajarkan satu hal. Rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatannya selamanya. Mereka hanya meminjamkan kekuasaan kepada orang-orang yang dipercaya menggunakannya.

Kekuasaan yang dibatasi dengan bijaksana bukanlah kekuasaan yang dilemahkan, melainkan kekuasaan yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan melayani rakyat lebih baik.

Demokrasi mencapai kedewasaannya bukan ketika semua orang sepakat dengan penguasa, melainkan ketika penguasa bersedia mendengarkan, dengan rendah hati, orang yang mengatakan tidak.*

Jakarta, 5 November 2026

REFERENSI

Buku

1. Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. New York: Crown Publishers, 2018.

2. Mann, Thomas E., dan Norman J. Ornstein. The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to Get It Back on Track. New York: Oxford University Press, 2006.

Sumber data Amerika

1. Reuters. “Top Takeaways from the US Midterm Elections.” 3–4 November 2026. Dimuat ulang oleh The Charlotte Observer. https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/world/article317910748.html[charlotteobserver]

2. Reuters. “Trump Foreign Policy Hits Voters in the Pocketbook, Imperiling Republicans in Midterms.” 24 Oktober 2026. https://www.reuters.com/world/us/trump-foreign-policy-hits-voters-pocketbook-imperiling-republicans-midterms-2026-10-24/[reuters]

3. Associated Press. “What Motivated Voters in the 2026 Midterm Elections, According to the AP Voter Poll.” 4 November 2026. http://apnews.com/article/midterms-trump-election-2026-democracy-economy-congress-young-voters-688773185f71690b00847726efbf045a

4. Ballotpedia News. “Democrats Win U.S. House and Senate Majorities.” 4 November 2026. https://news.ballotpedia.org/2026/11/04/democrats-win-u-s-house-and-senate-majorities/[ballotpedia]

5. CBS News. “Adam Hamilton Wins Kansas 2026 Senate Election, CBS News Projects, Flipping Seat for Democrats.” 4 November 2026. https://www.cbsnews.com/news/kansas-2026-senate-hamilton-marshall/[cbsnews]

6. Axios. “Talarico Flips Texas Senate Seat, Ending 38-Year Democratic Drought.” 4 November 2026. https://www.axios.com/2026/11/04/texas-senate-results-talarico-paxton[axios]

Sumber data Indonesia

1. Komisi Pemilihan Umum. Hasil Pemilu Legislatif 2009 dan 2014.

2. Badan Pusat Statistik. Perolehan Suara dan Kursi DPR Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014.

3. ANTARA. “PDIP Teratas Sementara versi Hitung Cepat LSI.” April 2014. Memuat “Empat Prediksi LSI” berdasarkan survei LSI Denny JA 22–26 Maret 2014. https://gorontalo.antaranews.com/berita/4962/pdip-teratas-sementara-versi-hitung-cepat-lsi

4. The Jakarta Post. “Golkar, PDI-P Predicted to Top Legislative Poll.” 7 April 2014. Survei 1.200 responden di 33 provinsi, margin of error ±2,9 persen. https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/07/golkar-pdi-p-predicted-top-legislative-poll.html

5. Arsip pemberitaan perkara korupsi yang melibatkan pengurus dan politisi Partai Demokrat periode 2011–2014.

Catatan: Angka pemilu Amerika 2026 merupakan proyeksi awal per 4 November 2026, bukan hasil sertifikasi final.

-000-

Ratusan esai Denny JA mengenai filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, serta ulasan buku, film, dan lagu dapat dibaca di Facebook Denny JA's World.

https://www.facebook.com/share/1dTuida47Z/?mibextid=wwXIfr ***