SLIK OJK Rp1 Juta: BSI Dukung, Risiko Kredit Dipertaruhkan
ORBITINDONESIA.COM – Kebijakan SLIK OJK terbaru menghapus jejak kredit kecil dengan hanya menampilkan riwayat di atas Rp1 juta. BSI menyambutnya sebagai langkah untuk mempercepat pembiayaan perumahan, terutama target program tiga juta rumah.
OJK mengubah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) agar hanya memuat riwayat kredit atau pembiayaan di atas Rp1 juta, baik dari plafon maupun baki debet. Tujuannya dinyatakan untuk mempercepat akses pembiayaan, termasuk KPR yang menjadi mesin program perumahan pemerintah.
Selain itu, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan di SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan. Implementasinya ditargetkan mulai akhir Juni 2026 agar proses pengajuan kredit tidak tersendat oleh data yang terlambat diperbarui.
Kebijakan ketiga adalah pembukaan akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan. Ini menandai arah baru integrasi data untuk ekosistem pembiayaan rumah, dari bank hingga lembaga pengelola tabungan perumahan.
Dari sisi industri, BSI memilih posisi aman: mengikuti regulator karena kebijakan disebut sudah melalui kajian berulang. “OJK sudah ngitung beberapa kali. Kita sebagai pelaku ngikutin regulasi aja,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di BSI Tower, 14 April 2026.
Namun perubahan ambang Rp1 juta bukan sekadar teknis tampilan data. Ia menggeser cara bank membaca perilaku pembayaran mikro, yang selama ini kerap menjadi sinyal awal disiplin finansial, terutama bagi debitur pemula.
BSI menegaskan SLIK tetap elemen penting manajemen risiko, meski bukan satu-satunya alat. Bob mengingatkan catatan buruk membantu bank “memanage” risiko, tetapi OJK bisa mempertimbangkan “deviasi-deviasi tertentu” dalam konteks kebijakan baru.
Di sini muncul dilema: percepatan akses kredit versus ketelitian mitigasi risiko. Ketika riwayat kecil tidak lagi terlihat, bank berpotensi kehilangan granularitas informasi, lalu menggantinya dengan variabel lain yang mungkin lebih mahal atau lebih subjektif.
Percepatan update pelunasan maksimal tiga hari kerja terasa lebih jelas manfaatnya bagi konsumen. Banyak keluhan publik selama ini berkisar pada status lunas yang belum terbaca, sehingga pengajuan KPR tertahan meski kewajiban sudah diselesaikan.
Akses BP Tapera ke SLIK juga berpotensi mempercepat verifikasi peserta dan menekan duplikasi data. Tetapi akses data yang meluas selalu membawa pertanyaan tata kelola: siapa mengakses apa, untuk tujuan apa, dan bagaimana auditnya dilakukan.
Kebijakan SLIK OJK Rp1 juta tampak pro-inklusi, tetapi inklusi tidak otomatis berarti risiko turun. Jika data mikro disapu dari layar, bank mungkin menaikkan kehati-hatian lewat syarat tambahan, yang justru bisa memukul segmen yang ingin dibantu.
Dalam praktik, bank tetap akan mencari “jejak” perilaku bayar melalui rekening, mutasi, e-commerce, atau data alternatif lain. Artinya, transparansi SLIK bisa berkurang, sementara penilaian kredit bergeser ke ruang yang lebih sulit dipahami debitur.
Untuk program tiga juta rumah, percepatan proses memang krusial karena rantai pasok perumahan bergerak dengan tenggat yang ketat. Tetapi kualitas kredit yang terburu-buru bisa menjadi masalah sistemik bila NPL meningkat, lalu bank mengerem pembiayaan pada periode berikutnya.
Karena itu, kuncinya bukan hanya ambang Rp1 juta, melainkan standar underwriting yang konsisten dan mekanisme banding data yang cepat. Publik membutuhkan kepastian bahwa koreksi data SLIK mudah, murah, dan tidak memakan waktu, terutama bagi pekerja informal.
OJK juga perlu memastikan kebijakan ini tidak menciptakan moral hazard baru, misalnya menyepelekan tunggakan kecil karena dianggap “tak terlihat”. Di titik ini, literasi keuangan harus berjalan paralel, agar percepatan akses tidak berubah menjadi percepatan gagal bayar.
BSI boleh mendukung kebijakan SLIK OJK terbaru, dan percepatan update pelunasan memang terasa adil bagi debitur. Tetapi menghapus detail kecil dari sistem besar selalu punya konsekuensi, terutama ketika kredit rumah dibangun di atas kepercayaan jangka panjang.
Jika SLIK dipangkas untuk mempercepat, maka pengawasan dan kualitas penilaian harus ditajamkan agar tidak memindahkan risiko ke tempat lain. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah kita sedang mempercepat jalan menuju rumah, atau mempercepat jalan menuju masalah baru yang lebih mahal? (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juni 2026)
