Bentrokan Menteng dan Hoaks Nasi Uduk: Polisi Bantah Isu SARA
ORBITINDONESIA.COM – Bentrokan Menteng di Jalan Tambak, Jakarta Pusat, mendadak melebar jadi cerita “nasi uduk tak dibayar” dan “masjid dirusak”. Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menepis narasi itu, seraya menegaskan pemicunya bukan soal makanan, dan tidak ada perusakan rumah ibadah. Di titik ini, publik dihadapkan pada dua hal sekaligus: konflik jalanan yang nyata dan hoaks yang bergerak lebih cepat dari klarifikasi.
Peristiwa bentrokan Menteng pada Minggu (26/7) menjadi viral karena dibingkai sebagai konflik etnis Ambon versus warga setempat. Narasi yang beredar menyebut kelompok etnis Ambon memicu keributan karena tidak membayar nasi uduk, lalu merusak masjid. Polisi menyatakan, dua klaim itu tidak sesuai hasil pemeriksaan awal dan klarifikasi di lapangan.
Braiel menyebut pedagang nasi uduk mengakui tidak ada transaksi nasi uduk dengan kelompok tersebut. Ia juga menyampaikan, pengurus Masjid Jami Matraman menyatakan tidak ada kerusakan masjid akibat bentrokan. Pernyataan ini penting karena isu SARA biasanya menjadi “bensin” yang membuat konflik kecil berubah menjadi kerusuhan besar.
Dalam versi polisi, simpul utama ada pada fakta sederhana: tidak ada pembelian nasi uduk oleh kelompok yang dituduh. “Tidak ada kejadian bahwa dia membeli nasi uduk dan tidak membayar, karena mereka tidak membeli nasi uduk,” kata Braiel. Ia menambahkan, menurut penjual, yang dibeli adalah bubur, bukan nasi uduk.
Advokat kelompok Ambon, Nefton Alfares, menguatkan bantahan itu dan memberi urutan kejadian yang lebih “sehari-hari”. Ia menyebut kliennya menyalakan motor setelah makan bubur, lalu ditegur karena suara motor dianggap bising. Dari teguran itu, cekcok mulut terjadi, lalu bentrokan berkembang.
Rangkaian ini menunjukkan pola klasik konflik perkotaan: pemicu kecil, emosi cepat naik, massa berkumpul, lalu kekerasan meledak. Namun yang membuatnya berbahaya adalah narasi tambahan yang memindahkan sebab dari “motor bising” ke “etnis tertentu tidak bayar makan”. Peralihan sebab ini bukan sekadar salah paham, melainkan penggeseran makna yang mengundang kebencian kolektif.
Polisi juga menepis klaim perusakan masjid, yang biasanya menjadi pemantik solidaritas berbasis agama. Braiel menyatakan telah bertemu ustaz dan melakukan klarifikasi bahwa tidak ada perusakan rumah ibadah. Ketika isu rumah ibadah ikut diseret, konflik tidak lagi soal individu, melainkan simbol yang menyentuh identitas banyak orang.
Nefton meminta semua pihak yang teridentifikasi dalam video ditangkap, dan menyebut ada dua orang dari kelompok Ambon terluka. Ia menyoroti rasa ketidakadilan yang dirasakan pihaknya, dengan kalimat yang tajam tentang penegakan hukum. Pernyataan ini mengingatkan bahwa konflik fisik sering berlapis konflik kepercayaan terhadap institusi.
Di ruang digital, detail seperti “nasi uduk” mudah dijadikan judul yang melekat di kepala publik. Cerita semacam itu sederhana, mudah diulang, dan mudah memancing emosi, sehingga cepat menyebar. Klarifikasi polisi yang lebih panjang dan lebih teknis sering kalah viral, padahal justru itulah yang menentukan arah persepsi.
Bentrokan Menteng adalah pelajaran tentang bagaimana identitas bisa “dipinjam” untuk menjelaskan kekerasan yang sebenarnya banal. Motor bising dan cekcok mulut tidak menarik sebagai konten, tetapi “etnis tertentu tidak bayar” terasa dramatis dan memuaskan prasangka. Di sinilah hoaks bekerja, bukan hanya memelintir fakta, tetapi memberi pembenaran emosional bagi kemarahan.
Penegasan polisi bahwa isu SARA tidak terbukti perlu dibaca sebagai langkah pencegahan eskalasi, bukan sekadar bantahan formal. Namun bantahan saja tidak cukup jika tidak diikuti transparansi proses hukum dan komunikasi publik yang konsisten. Ketika publik melihat ketidaksetaraan perlakuan, ruang bagi provokasi akan selalu terbuka.
Permintaan Nefton agar semua pelaku yang tampak di video ditangkap juga menguji prinsip kesetaraan di depan hukum. Jika aparat tegas pada satu kelompok tetapi lamban pada kelompok lain, luka sosialnya lebih lama dari luka fisik. Kepercayaan yang retak akan memproduksi konflik baru, bahkan tanpa pemicu yang besar.
Klarifikasi soal bentrokan Menteng, hoaks nasi uduk, dan isu perusakan masjid menunjukkan satu hal: fakta sering kalah cepat, tetapi tidak boleh kalah arah. Polisi sudah menyatakan tidak ada transaksi nasi uduk dan tidak ada kerusakan rumah ibadah, sementara versi pemicu yang lebih masuk akal adalah cekcok akibat motor bising. Yang tersisa adalah memastikan penegakan hukum berjalan adil, dan korban tidak dibiarkan menanggung stigma.
Publik juga punya tanggung jawab untuk tidak menjadikan identitas sebagai jalan pintas memahami kekerasan. Setiap kali sebuah konflik dipaksa menjadi cerita etnis atau agama, kita sedang membuka pintu bagi kekerasan yang lebih besar dari peristiwa awalnya. Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah kita ingin hidup dalam kota yang disetir oleh bukti, atau oleh prasangka yang dibungkus konten viral? (Orbit dari berbagai sumber, 11 Agustus 2026)
