Survei Budaya Kerja JEA: Dugaan Rasisme dan Krisis Kepercayaan
ORBITINDONESIA.COM – Survei budaya kerja JEA kini menjadi pusat perhatian setelah dugaan rasisme dan lingkungan kerja toksik menyeret nama CEO Vickie Cavey. Dewan Kota Jacksonville menyetujui langkah ini lewat voting 13-5, menandai eskalasi investigasi publik atas utilitas milik kota tersebut.
Jacksonville City Council pada 12 Mei mengesahkan Ordinance 2026-0268 untuk mengontrak SelectionLink Inc. senilai US$9.250. Targetnya jelas, memotret budaya kerja JEA melalui survei pegawai aktif dan mantan pegawai.
Dugaan terhadap Cavey datang dari beberapa anggota dewan dan mantan Chief of Staff JEA, Kurt Wilson, yang mengaku berbicara dengan karyawan. Cavey membantah semua tuduhan itu, namun isu terus bergulir di ruang publik.
Kontroversi ini juga bertaut dengan dinamika politik internal dewan. Tuduhan mencuat sejak Februari, ketika Kevin Carrico menyampaikan klaim setelah dirinya disorot terkait nominasi Paul Martinez sebagai pengganti anggota dewan JEA, Arthur Adams.
Survei SelectionLink lahir dari Council Special Investigatory Committee on JEA yang dipimpin Ron Salem. Komite ini meminta survei, namun memilih tidak membaca hasilnya, lalu menyerahkannya kepada anggota dewan JEA.
Keputusan itu memunculkan pertanyaan tentang desain akuntabilitas. Jika komite investigasi tidak menelaah hasil, siapa yang memastikan temuan tidak dipelintir atau diseleksi untuk kepentingan tertentu.
Anggaran US$9.250 tampak kecil, tetapi nilai politiknya besar karena survei menjadi alat legitimasi. Voting 13-5 juga menunjukkan isu ini tidak disepakati bulat, dengan lima anggota menolak dan satu absen.
Di saat yang sama, JEA menjalankan proses paralel melalui Jackson Lewis, firma hukum yang sudah menjadi retainer JEA. Artinya, ada dua survei moral dan budaya kerja berjalan serentak, dengan dua pihak yang berpotensi memiliki tujuan berbeda.
Survei yang ditugaskan dewan berfungsi sebagai tekanan eksternal terhadap manajemen. Survei internal JEA berfungsi sebagai kontrol narasi, karena dilakukan oleh mitra hukum yang bekerja untuk organisasi yang disurvei.
Dalam praktik tata kelola, konflik kepentingan tidak selalu soal uang, tetapi soal kendali atas informasi. Ketika budaya kerja diperdebatkan, pihak yang memegang data biasanya memegang arah cerita.
Komite investigasi juga disebut mendapat pushback karena dianggap melampaui peran pengawasan dewan. Namun, dorongan untuk “melihat langsung” sering muncul ketika kanal formal dianggap tidak cukup responsif.
Di titik ini, persoalan tidak hanya apakah dugaan rasisme benar atau tidak. Persoalan berikutnya adalah apakah sistem pengawasan mampu menguji klaim secara adil, cepat, dan transparan.
Survei budaya kerja JEA berisiko menjadi senjata politik jika tidak dibingkai dengan standar metodologi yang ketat. Pertanyaan survei, cara pengambilan sampel, dan perlindungan anonimitas akan menentukan apakah hasilnya kredibel atau sekadar bahan pidato.
Fakta bahwa hasil survei SelectionLink diberikan ke dewan JEA, bukan komite investigasi, terlihat seperti upaya mengoreksi “misinformasi” di level board. Namun, langkah itu juga dapat dibaca sebagai pemindahan arena konflik dari ruang publik ke ruang rapat yang lebih tertutup.
Kasus ini memperlihatkan pola klasik dalam krisis organisasi, yakni tuduhan budaya kerja memicu perang tafsir. Tanpa rilis ringkasan publik yang terverifikasi, warga hanya melihat fragmen, sementara kepercayaan terus menurun.
Jika dugaan rasisme dan toksisitas benar, maka problemnya adalah kepemimpinan dan sistem pelaporan yang gagal. Jika dugaan itu tidak benar, maka problemnya adalah reputasi institusi yang mudah diseret oleh dinamika politik dan relasi kekuasaan.
Survei budaya kerja JEA seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen internal yang berpindah tangan di antara elite. Publik berhak mendapat kesimpulan yang dapat diuji, bukan sekadar klaim yang saling dibantah.
Pertanyaan akhirnya sederhana, apakah JEA ingin menyembuhkan budaya kerja, atau hanya memenangkan pertarungan narasi. Di tengah dua survei dan banyak kepentingan, transparansi adalah satu-satunya cara agar keadilan terasa nyata, bukan sekadar prosedur. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Juni 2026)
