Mahkamah Tertinggi PBB Memutuskan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Kelompok Minoritas Rohingya
ORBITINDONESIA.COM - Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bersalah karena melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya.
Putusan ini menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
Yuji Iwasawa, ketua mahkamah tertinggi PBB tersebut, menyatakan bahwa Myanmar memiliki "niat untuk memusnahkan" sebagian besar populasi Rohingya dan melakukan "penghancuran bukti secara ekstensif" untuk menutupi kejahatan mereka.
Tindakan keras militer pada tahun 2017 menewaskan ribuan orang Rohingya dan memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar—negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan sebelumnya dikenal sebagai Burma. Myanmar membantah tuduhan tersebut dengan berdalih bahwa pasukan mereka hanya merespons serangan dari kelompok bersenjata.
Pada hari Kamis, 19 November 2026, mahkamah tersebut menyimpulkan bahwa "niat untuk melakukan genosida adalah satu-satunya kesimpulan logis yang dapat ditarik dari bukti-bukti" yang telah diperiksa.
Putusan ini dicapai melalui pemungutan suara oleh panel hakim dari berbagai negara, dengan hasil sembilan suara mendukung dan enam suara menentang. ICJ juga memutuskan—berdasarkan suara mayoritas—bahwa Myanmar telah melanggar beberapa ketentuan lain dalam Konvensi Genosida 1948.
Kasus yang diajukan oleh Gambia ini berpusat pada apa yang disebut sebagai "operasi pembersihan" yang dimulai pada tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine, tempat tinggal banyak anggota kelompok minoritas Muslim Rohingya.
Setelah para pejuang dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melancarkan serangan mematikan terhadap lebih dari 30 pos polisi di wilayah tersebut, pasukan Myanmar—yang didukung oleh kelompok massa Buddha setempat—melancarkan gelombang kekerasan yang memicu eksodus massal etnis Rohingya.
Para pengungsi menceritakan bagaimana seluruh desa dibakar habis dan warga sipil dibantai secara massal. Selain itu, banyak penyintas dan saksi mata memberikan kesaksian bahwa militer Myanmar juga melakukan pemerkosaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya.
ICJ menetapkan bahwa sekitar 10.000 orang Rohingya "dibunuh dengan kekerasan" selama operasi pembersihan tersebut, sementara lebih dari 700.000 orang diperkirakan melarikan diri ke Bangladesh dengan berjalan kaki atau melalui jalur laut. Mahkamah menemukan bahwa sekitar 815.000 orang telah menjadi sasaran dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan. Iwasawa menyatakan bahwa militer Myanmar melakukan pembunuhan "tanpa pandang bulu", eksekusi terhadap kaum pria, kekerasan seksual yang "meluas", "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, serta pembakaran rumah-rumah warga Rohingya secara sengaja.
Ia menambahkan bahwa militer juga menyerang warga Rohingya saat mereka sedang melarikan diri menuju Bangladesh.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Myanmar telah melakukan "penghancuran bukti secara besar-besaran" dengan cara membakar atau membuang jenazah, membakar serta meratakan lokasi-lokasi tertentu dengan alat berat, dan gagal menuntut pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan tersebut.
Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) mengakui peran yang dimainkan oleh ARSA, mahkamah tersebut menemukan adanya "tumpang tindih" antara "kampanye ujaran kebencian anti-Rohingya"—yang menggambarkan etnis Rohingya sebagai sosok yang "bukan manusia" dan "ancaman kekerasan"—dengan operasi pembersihan yang membuat tindak kekerasan terhadap populasi tersebut menjadi lebih mungkin terjadi.
Myanmar secara konsisten membantah telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya, dengan berdalih bahwa operasi yang mereka jalankan ditujukan untuk menanggulangi ancaman dari kelompok militan atau pemberontak sebagai respons atas serangan yang dilakukan oleh ARSA.
Pada bulan Januari, perwakilan pemerintah, Ko Ko Hlaing, menyampaikan kepada ICJ bahwa negaranya "tidak berkewajiban untuk tinggal diam dan membiarkan para teroris bertindak leluasa". Ia menyatakan "tidak ada komentar" terkait putusan yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut.
ICJ juga meninjau perlakuan yang lebih luas terhadap etnis Rohingya menjelang operasi pembersihan tersebut, dan menemukan bahwa kebijakan-kebijakan seperti pembatasan jumlah anak bagi pasangan suami-istri (maksimal dua anak) bersifat diskriminatif dan bertujuan untuk mengikis hak-hak mereka.
Mahkamah menyatakan bahwa Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan reparasi yang proporsional, namun menambahkan bahwa jumlah pastinya dapat ditentukan di kemudian hari.
'Pengakuan atas penderitaan kami'
Keputusan mahkamah ini disambut baik oleh komunitas Rohingya dan berbagai kelompok hak asasi manusia.
"Ini ibarat pengakuan resmi atas penderitaan kami," ujar Mohammed Nowkim, seorang warga Rohingya yang terusir dari Rakhine pada tahun 2017 dan kini tinggal di Kanada. "Etnis Rohingya telah menantikan keadilan selama berdekade-dekade."
Human Rights Watch menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan "pengakuan yang telah lama dinantikan atas penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya".
Sementara itu, kepala hak asasi manusia PBB, Volker Türk, mengatakan bahwa "penderitaan, kesengsaraan, dan penghinaan" yang ditimpakan kepada etnis Rohingya merupakan "noda bagi nurani kemanusiaan". Ia menambahkan bahwa keputusan pengadilan tersebut "kini harus diwujudkan dalam tindakan nyata".
Untuk dapat menyatakan pemerintah Myanmar terlibat dalam genosida, pengadilan tidak hanya harus menetapkan bahwa tindakan keji telah dilakukan, tetapi juga bahwa terdapat niat dari pihak pejabat atau instansi negara untuk memusnahkan kelompok tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.
Putusan hari Kamis ini merupakan preseden yang belum pernah ada sebelumnya. Myanmar kini menanggung noda sebagai negara pertama yang dinyatakan melanggar Konvensi Genosida 1948.
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pasca-Holocaust, Mahkamah Internasional (ICJ) hanya pernah dua kali menangani klaim genosida yang didukung oleh negara; dalam kedua kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mengaitkan tindakan-tindakan itu dengan negara. ***