Minum Alkohol di Parlemen Inggris: Skandal Budaya Westminster
ORBITINDONESIA.COM – Minum alkohol di parlemen Inggris kembali memantik amarah publik setelah MP Partai Hijau Hannah Spencer mengaku “tidak nyaman” karena bisa mencium bau alkohol di sela-sela voting. Isu budaya minum Westminster ini bukan sekadar soal “pint sore”, melainkan soal standar kerja dan keselamatan keputusan politik.
Dalam wawancara dengan Politics Joe, Hannah Spencer, MP untuk Gorton dan Denton, menggambarkan momen ketika anggota parlemen minum di antara pemungutan suara. Ia menyebut ada ruangan yang ia lewati, lalu ia kembali menengok karena orang-orang “duduk sambil minum”, sebelum kembali bekerja.
Hannah membandingkan situasi itu dengan pekerja bank atau petugas kebersihan yang akan dianggap tak layak jika kembali bekerja dengan napas beralkohol. Namun pernyataannya justru diserang dari berbagai arah, seolah ia sedang mengusik “kenormalan” yang sudah lama dibiarkan.
Labour MP Natalie Fleet menyebut bau “rokok dan bir” di Commons membuat suasana terasa “sedikit normal”. Labour MP Luke Charters merespons di X bahwa “MP juga manusia dan kadang minum”, seraya menuding isu ini sekadar clickbait.
Perdebatan ini bukan barang baru, karena dua tahun lalu Sue Gray juga memicu kontroversi ketika ingin menutup bar-bar di Commons. Di balik candaan dan pembelaan, ada pertanyaan mendasar: mengapa tempat pengambil keputusan negara mempertahankan kebiasaan yang dilarang di banyak profesi lain.
Parlemen Inggris memang lama dikenal memiliki bar internal dan tradisi “drink after debate” yang menyatu dengan jejaring politik. Ketika voting bisa terjadi berulang dan cepat, ruang minum di dekat aktivitas legislatif menciptakan peluang minum “di sela kerja”, bukan “setelah kerja”.
Artikel ini mengutip laporan 2023 dari pengawas perilaku parlemen yang menyebut budaya minum Westminster berkaitan dengan insiden “intimidating behaviour” dan lingkungan kerja yang tidak aman. Ini memperluas isu dari sekadar etika personal menjadi risiko institusional yang memengaruhi keselamatan staf, relasi kuasa, dan kualitas deliberasi.
Normalisasi minum di tempat kerja juga menciptakan standar ganda yang mudah dibaca publik. Sopir bus, tenaga medis, guru, hingga petugas pemadam kebakaran bekerja larut, tetapi tidak diberi toleransi “pelumas” alkohol karena konsekuensi keselamatan dan profesionalitas.
Di titik ini, pembelaan “MP juga manusia” terdengar seperti pengalihan, karena yang dipersoalkan bukan kemanusiaan, melainkan tata kelola. Manusia juga bisa lelah dan salah, justru karena itu institusi perlu pagar kebijakan yang jelas, bukan bergantung pada kebiasaan lama.
Isu ini menjadi semakin politis karena pemilu lokal disebut sudah dekat, dan persepsi publik terhadap integritas wakil rakyat sangat sensitif. Ketika gaji MP berasal dari pajak, pembiaran minum saat jam kerja mudah dipersepsikan sebagai privilese yang tidak dimiliki warga biasa.
Kekuatan utama kritik Hannah ada pada satu kata: “emboldened”, merasa berhak. Ketika sebagian MP membela kebiasaan minum di sela voting, mereka sebenarnya sedang membela budaya yang membuat parlemen tampak seperti pub, bukan ruang kerja dengan konsekuensi nasional.
Argumen “itu membuat suasana normal” justru mengungkap masalah: normal bagi siapa. Normal bagi pekerja yang setiap hari diawasi KPI dan risiko pemecatan, atau normal bagi elite yang punya ruang privat untuk melakukan hal yang sama sekali tak ditoleransi di banyak tempat kerja.
Nigel Farage kemudian membingkai kekhawatiran Hannah sebagai larangan “afternoon pint”, sebuah penyederhanaan yang menguntungkan retorika populis. Padahal yang dipersoalkan adalah minum sebelum kembali mengambil keputusan, bukan hak orang dewasa untuk minum setelah jam kerja.
Jika parlemen ingin mempertahankan kepercayaan publik, ia harus bersedia mengubah simbol-simbol privilese yang paling mudah terlihat. Menutup atau membatasi bar saat jam sidang, memperjelas aturan alkohol, dan memperketat penegakan perilaku adalah reformasi yang lebih substansial daripada sekadar saling ejek di media sosial.
Di era krisis kepercayaan, citra “hanya satu gelas” tidak lagi cukup, karena publik menilai sistem, bukan alasan personal. Dan sistem yang membiarkan alkohol dekat dengan proses voting adalah sistem yang mengundang kecurigaan, sekalipun tidak semua orang menyalahgunakannya.
Perdebatan minum alkohol di parlemen Inggris membuka cermin tentang bagaimana budaya lama bisa bertahan karena dianggap tradisi. Hannah Spencer mungkin hanya menyebut bau alkohol, tetapi yang ia sentuh adalah jantung masalah: standar etika yang timpang antara elite dan warga biasa.
Jika keputusan politik menyangkut hidup jutaan orang, maka ruang pengambil keputusan harus lebih ketat dari kantor mana pun, bukan lebih longgar. Pertanyaannya kini sederhana dan menohok: apakah Westminster ingin dikenal sebagai institusi modern yang akuntabel, atau sebagai pub bersejarah yang kebetulan punya bilik voting.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Juni 2026)
