ORBITINDONESIA.COM- Elektabilitas mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus melejit. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs kini merilis hasil survei terbaru.

Sebagai kandidat calon presiden (Capres), Ganjar Pranowo tercatat menduduki puncak elektabilitas, jauh dibandingkan Anies Baswedan.

Kini, berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi atas, disusul kemudian Prabowo Subianto dan terakhir Anies Baswedan.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Putri Ariani dan Izin dari U2

Dikutip Orbit Indonesia dari akun YouTube Ipsos in Indonesia, berikut hasil survei terbaru ketiga Capres yang diproyeksikan akan bertarung pada Pilpres 2024.

Peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam menjelaskan, survei menggunakan metode multistage random sampling. Margin of eror survei plus minus 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

1. Hasilnya Ganjar Pranowo: 40,12 persen.

2. Prabowo Subianto: 37,21 persen.

3.Anies Baswedan: 22,67 persen.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Baca Juga: Ini Dia Urutan Nonton dan Sinopsis Film Godzilla Versi Sutradara Jepang, dari Tahun 1991 hingga 2000

Arif menyebut, elektabilitas Ganjar Pranowo memang tampak melejit.

"Ini menarik, karena survei yang dilakukan Ipsos di bulan lalu, Ganjar kalah dengan Prabowo. Dan kini Ganjar Pranowo reborn jadi Bacapres paling unggul," kata Arif dikutip Orbit Indonesia, Rabu 6 September 2023.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Dari hasil tersebut, Prabowo sebenarnya mengalami kenaikan, namun hanya tipis. Sementara Ganjar Pranowo mengalami peningkatan yang signifikan.

Baca Juga: Ini Dia Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 dan PPPK: Lengkap dengan Info Batasan Usia, Catat Tanggalnya!

Lantas seperti apa sosok Ganjar Pranowo bagi partai pengusungnya?

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyatakan bakal calon presiden Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak baik saat jabat Gubernur Jawa Tengah sehingga layak bisa memimpin negeri ini.

"Kini masyarakat Indonesia semakin memahami bahwa seorang presiden harus memiliki rekam jejak yang baik," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono melalui keterangannya di Surabaya, Rabu 6 September 2023.

Baca Juga: Bersiaplah, Young K DAY 6 akan Gelar Konser Tunggal Perdana Letter with Notes di Jakarta

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Ganjar Pranowo mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023.

Setelah memimpin Jawa Tengah dua periode sejak 2013, kini Ganjar bisa lebih leluasa menjelajahi Indonesia untuk bertemu berbagai rakyat di berbagai wilayah.

Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan itu bersiap menghadapi kontestasi Pemilu pada 14 Februari 2024.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Selesai memimpin Jawa Tengah, kader-kader banteng Kota Surabaya menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan kepemimpinan politisi berambut putih itu.

"Kader-kader banteng Surabaya merasa bangga atas kepemimpinan Mas Ganjar yang merakyat dan mengayomi terutama wong cilik, rakyat kecil," kata Adi yang juga Ketua DPRD Surabaya ini.

Menurutnya, semua bergerak untuk pengabdian Ganjar untuk memimpin Indonesia di masa depan. "Mas Ganjar semakin dicintai rakyat di berbagai pelosok dan wilayah, yang beraneka ragam," ujarnya.

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Adi menambahkan Ganjar memiliki ciri kepemimpinan yang sangat cocok untuk Indonesia, yaitu merakyat, rajin mendengar, tidak otoriter, tidak memiliki rekam jejak buruk, mampu bekerja cepat, teruji di lapangan, dan memberi teladan kepemimpinan dalam keluarga yang harmonis.

"Saya melihat di televisi dan media sosial, betapa masyarakat Jateng hiruk-pikuk melepas masa akhir pengabdian Mas Ganjar sebagai gubernur. Ada rasa haru di mana-mana, menunjukkan kecintaan rakyat kepada Mas Ganjar. Itu menjadi bukti kepemimpinan Mas Ganjar sudah teruji karena mampu melayani warga dengan baik," katanya.

Dari kepemimpinan Ganjar, lanjut Adi, kini masyarakat Indonesia semakin memahami bahwa seorang presiden selain memiliki rekam jejak yang baik juga punya pengalaman memimpin bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima

"Termasuk, pastinya tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan kepada rakyat," tutur Adi.

Adi mencontohkan sejumlah program Ganjar yang pro-rakyat mulai dari mengembangkan SMKN Jateng yang sepenuhnya gratis dari biaya pendidikan sampai biaya makan. Hal itu mampu membawa manfaat bagi masyarakat miskin.

Ganjar juga intens memenuhi kebutuhan dasar rakyat terkait rumah layak huni, jamban, air bersih hingga listrik gratis.

Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah

Selama kepemimpinannya, Ganjar sukses mengentaskan 1,02 juta warga miskin menjadi tidak miskin. Ganjar merehabilitasi 1,04 juta rumah warga miskin, membangun 10.942 km jalan provinsi sebagai pengungkit, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Yang juga sangat penting, Mas Ganjar ini pemimpin antikorupsi. Beliau mengantarkan Pemprov Jateng selalu dapat apresiasi antikorupsi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kalau pemimpinnya antikorupsi, Insya Allah Indonesia makin makmur dan maju ke depan. Melanjutkan apa yang sudah dijalankan Presiden Jokowi," kata Adi.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Baca Juga: Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Resmikan Laboratorium Peradilan Pidana Universitas Yarsi

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***