Kemenangan Hukum Harvard Melawan Pemerintahan Trump
ORBITINDONESIA.COM – Pengadilan federal memutuskan bahwa pemerintahan Trump melanggar Konstitusi dengan membekukan lebih dari $2,6 miliar dana penelitian untuk Harvard. Ini adalah kemenangan hukum besar bagi Universitas tersebut.
Keputusan dari Hakim Distrik AS Allison D. Burroughs memberikan kemenangan kepada Harvard dalam putusan ringkas atas dasar konstitusional inti. Pembekuan ini dianggap sebagai pembalasan terhadap kebebasan berbicara yang dilindungi. Pemerintah juga gagal mematuhi Title VI dari Undang-Undang Hak Sipil 1964 yang mengharuskan pemberitahuan, investigasi, dan kesempatan untuk merespons sebelum menghentikan bantuan keuangan federal atas pelanggaran hak sipil.
Perintah Burroughs membatalkan baik perintah pembekuan dan pemberitahuan penghentian yang diterima Harvard setelah mereka menolak tuntutan luas dari pemerintahan Trump. Ia juga memberikan perintah permanen yang mencegah pemerintahan Trump memberlakukan kondisi yang tidak konstitusional pada pendanaannya. Pertikaian ini dimulai pada Maret ketika federal mengirim surat kepada Universitas yang mengkondisikan miliaran dolar pada prasyarat tertentu.
Burroughs menilai bahwa kondisi pemerintah lebih berhubungan dengan kekuasaan dan pandangan politik daripada memerangi antisemitisme. Dia menyatakan bahwa perintah pembekuan 'sewenang-wenang dan berubah-ubah' di bawah Undang-Undang Prosedur Administratif, dengan sedikit bukti antisemitisme di Harvard sebelum dikeluarkannya perintah tersebut. Burroughs juga mengkritik tanggapan lambat Harvard terhadap diskriminasi antisemitisme, namun menolak gagasan membatasi hak Amandemen Pertama untuk memerangi antisemitisme.
Keputusan ini adalah kemenangan penting bagi Harvard dalam perselisihan hukumnya dengan pemerintahan Trump. Namun, Harvard terus melakukan negosiasi dengan Gedung Putih. Keputusan ini memberi Harvard daya tawar lebih dalam pembicaraan. Di tengah ketidakpastian, Harvard harus terus menavigasi lanskap yang berubah untuk memenuhi misinya.
