Anggaran MBG Dipangkas, BGN Fokus Tata Kelola Tepat Sasaran
ORBITINDONESIA.COM – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 diproyeksikan turun dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun, kata Badan Gizi Nasional (BGN). Pengurangan anggaran MBG ini diklaim bukan sekadar penghematan, melainkan koreksi tata kelola dan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
BGN menyebut efisiensi anggaran MBG 2026 masih bersifat awal, karena penyesuaian lanjutan akan mengikuti perubahan tata kelola yang sedang berjalan. Waka BGN Agustina Arumsari menegaskan angka itu bisa bergerak lagi jika kajian ilmiah dan data kuat menunjukkan kebutuhan berbeda.
Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberi tenggat satu bulan untuk mempertajam tata kelola program. Arah kebijakan juga bergeser, dari mengejar target kuantitas penerima menuju peningkatan kualitas layanan.
BGN sedang menyisir basis data yang selama ini menjadi rujukan, termasuk angka 62,7 juta penerima manfaat yang kerap disebut di ruang publik. Penyisiran itu menempatkan akurasi data sebagai kunci, karena satu angka yang meleset dapat menggelembungkan belanja negara.
Penurunan dari Rp 268 triliun ke Rp 229 triliun berarti selisih sekitar Rp 39 triliun, atau kira-kira 14,6 persen dari pagu awal. Dalam skala APBN, angka sebesar itu bukan sekadar “efisiensi”, melainkan sinyal bahwa desain operasional MBG sedang dikoreksi dari fondasinya.
BGN memberi contoh temuan sekolah yang dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Duplikasi layanan seperti ini bukan hanya menambah biaya distribusi, tetapi juga membuka ruang pemborosan porsi, pencatatan ganda, dan klaim yang sulit diverifikasi.
Agustina menyebut rujukan jumlah siswa mestinya selaras dengan Dapodik, basis data pendidikan yang lazim dipakai pemerintah. Ketika Dapodik tidak cocok dengan angka penerima di lapangan, maka selisihnya berpotensi menjadi “uang yang terbuang” karena porsi dihitung melebihi kebutuhan nyata.
Di banyak program bantuan, problem klasiknya ada pada tiga titik: data, rantai pasok, dan pengawasan. MBG memuat ketiganya sekaligus, karena menyangkut siapa yang berhak, bagaimana makanan diproduksi dan dikirim, serta siapa yang memastikan porsi dan mutu tidak dikurangi.
Karena itu, pernyataan “angka anggaran menyesuaikan otomatis” sebetulnya mengandung pesan penting. Jika tata kelola membaik, belanja bisa turun tanpa mengorbankan layanan, tetapi jika standar kualitas dinaikkan, belanja bisa naik kembali dengan alasan yang lebih rasional.
Pengalihan fokus dari target jumlah penerima ke kualitas juga mengubah metrik keberhasilan. Keberhasilan tidak lagi diukur dari seberapa banyak porsi dibagikan, melainkan dari konsistensi gizi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan dampak pada kesehatan serta konsentrasi belajar.
Efisiensi anggaran MBG akan terdengar meyakinkan hanya jika publik dapat melihat peta masalahnya secara transparan. Tanpa daftar risiko, standar operasional yang jelas, dan audit yang terbuka, “tata kelola” mudah berubah menjadi jargon yang menenangkan, bukan pembenahan yang membuktikan.
Tenggat satu bulan dari Presiden Prabowo adalah dorongan politik yang kuat, tetapi juga berisiko melahirkan perbaikan kosmetik. Reformasi data dan logistik biasanya tidak selesai dengan cepat, apalagi jika menyentuh koordinasi lintas sekolah, dapur, vendor, dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, keputusan untuk tidak lagi mengejar angka penerima adalah koreksi yang patut dicatat. Program sebesar MBG rawan menjadi lomba pencapaian kuantitatif, padahal satu porsi yang tepat gizi dan tepat sasaran lebih bernilai daripada seribu porsi yang salah alamat.
Publik juga perlu menguji narasi “pembenahan data” dengan indikator yang bisa diukur. Misalnya, berapa banyak titik layanan yang terdeteksi duplikasi, berapa persen data penerima yang tervalidasi, dan bagaimana mekanisme pengaduan bekerja ketika porsi tidak sampai.
Jika BGN berhasil menutup kebocoran melalui pembersihan data dan penertiban SPPG, pemangkasan anggaran justru bisa menjadi kabar baik. Namun jika pemangkasan terjadi tanpa peningkatan kontrol mutu, risiko terbesarnya adalah kualitas makanan turun dan kepercayaan publik runtuh.
Pengurangan anggaran MBG 2026 dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun membuka satu pertanyaan mendasar: apakah negara sedang menjadi lebih cermat, atau hanya sedang menata ulang angka. Jawabannya akan terlihat dari satu hal yang sederhana, yakni apakah anak yang berhak benar-benar menerima makanan yang aman, cukup, dan bergizi.
MBG pada akhirnya bukan proyek angka, melainkan proyek martabat dan masa depan. Ketika data rapi, layanan tidak dobel, dan kualitas naik, efisiensi menjadi bukti kecakapan, bukan sekadar penghematan.
Di tengah tenggat sebulan dan sorotan publik, ukuran keberhasilan paling jujur adalah transparansi yang bisa diperiksa dan dampak yang bisa dirasakan. Jika tata kelola benar-benar dibenahi, pengurangan anggaran tidak akan terasa sebagai pemotongan, melainkan sebagai pemurnian tujuan. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Agustus 2026)
