Komisi Informasi Baru Diterpa Aksi Serikat PCS, Tuntut Akuntabilitas
ORBITINDONESIA.COM – Krisis budaya kerja dan tuntutan akuntabilitas mengguncang Komisi Informasi (Information Commission) pada hari pertama operasinya, saat serikat PCS menggelar day of action di kantor pusat baru Manchester. Aksi ini menyorot dugaan workplace culture toxic, isu keselamatan staf, serta desakan investigasi independen yang belum juga dimulai.
Hari pembukaan markas baru di pusat kota Manchester semestinya menjadi panggung “awal baru” bagi regulator data Inggris, yang selama ini dikenal sebagai ICO. Namun, serikat PCS memilih momentum itu untuk menegaskan bahwa rebrand dan gedung baru tidak otomatis menyembuhkan luka lama.
Menurut PCS, ketidakpuasan staf meningkat dan rasa bangga bekerja di organisasi menurun. Mereka menyebut kegagalan kepemimpinan dalam menjaga keselamatan staf dan membiarkan iklim ketakutan sebagai akar masalah.
Isu ini menguat setelah mantan Information Commissioner John Edwards mundur pada Juni, menyusul tuduhan perilaku tidak pantas terhadap staf, termasuk bullying dan harassment. PCS menilai persoalan tidak berhenti pada satu nama, karena pola keluhan disebut lebih luas dan sistemik.
Komisi kini juga membentuk dewan baru berisi seorang chair yang belum ditetapkan dan tujuh non-executive directors. Secara simbolik, struktur baru ini menjanjikan tata kelola lebih kuat, tetapi serikat menilai janji itu harus diuji lewat tindakan nyata.
Data survei staf terbaru menjadi amunisi utama PCS: hampir satu dari empat pegawai mengaku mengalami atau menyaksikan bullying, harassment, atau diskriminasi dalam 12 bulan terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator risiko operasional, reputasi, dan kepercayaan publik pada regulator.
Lebih dari sepertiga insiden yang dilaporkan disebut melibatkan senior staff. Jika benar, masalahnya bergeser dari “konflik antarindividu” menjadi dugaan kegagalan kontrol internal dan contoh buruk dari pucuk pimpinan.
Temuan lain lebih mengkhawatirkan: hanya 34% karyawan merasa aman untuk speak up atau menantang cara kerja organisasi. Dalam lembaga pengawas, budaya bungkam adalah alarm merah, karena menutup jalur koreksi dini dan memperbesar potensi pelanggaran berulang.
PCS menuntut investigasi yang sepenuhnya independen, dengan kewenangan menilai kepemimpinan dan meminta pertanggungjawaban individu. Pemerintah disebut sudah berkomitmen membentuk investigasi, tetapi hingga kini belum berjalan, sehingga ruang spekulasi dan ketidakpercayaan makin melebar.
Serikat juga menyurati Secretary of State Lisa Nandy yang bertanggung jawab atas oversight Komisi, namun belum mendapat respons. Dalam konteks krisis, diamnya otoritas politik sering dibaca sebagai penundaan, atau lebih buruk, pembiaran.
Dinamika hubungan industrial turut menambah lapisan cerita, karena PCS bukan satu-satunya serikat di regulator tersebut. FDA juga memiliki hak perundingan dan representasi, dan biasanya mewakili manajer senior serta profesional, sehingga peta kepentingan internal berpotensi kompleks.
PCS tidak membeberkan jumlah anggota dari total 1.051 staf ICO, sehingga sulit mengukur skala dukungan aksi secara presisi. Namun, strategi leafleting kepada staf dan pengunjung kantor pusat menunjukkan mereka membidik opini publik, bukan hanya meja negosiasi internal.
Kasus ini memperlihatkan paradoks lembaga pengawas: organisasi yang menuntut kepatuhan dan akuntabilitas dari pihak lain, justru dituduh gagal mengelola akuntabilitas di dalam rumahnya sendiri. Ketika regulator kehilangan kepercayaan internal, wibawa eksternalnya ikut terkikis.
Rebrand dan relokasi kantor pusat sering dipakai sebagai narasi pembaruan, tetapi PCS menolak kosmetik sebagai solusi. Mereka seolah berkata: perubahan nama tidak menghapus ketakutan, dan dinding baru tidak otomatis membuat orang berani bicara.
Yang paling tajam adalah soal “scope dan authority” investigasi, karena investigasi tanpa gigi hanya menjadi ritual administrasi. Jika mandatnya sempit, temuan bisa berhenti pada rekomendasi lunak, sementara pola perilaku dan struktur yang memungkinkan kekerasan psikologis tetap hidup.
Pernyataan Fran Heathcote, general secretary PCS, mempertegas garis konflik: “The opening of a new headquarters and a rebrand cannot be allowed to distract from the serious concerns staff have raised about the culture within the organisation.” Ia menambahkan bahwa anggota mereka menginginkan “real accountability, a fully independent investigation and meaningful action” agar semua orang bisa bekerja tanpa bullying, harassment, dan diskriminasi.
Di titik ini, pertanyaan kuncinya bukan sekadar siapa yang salah, melainkan apakah sistem akan berani menilai senioritas dengan standar yang sama. Tanpa itu, angka 34% yang merasa aman speak up bisa menjadi ramalan kegagalan berikutnya.
Aksi PCS pada hari pertama Komisi Informasi beroperasi di kantor baru Manchester adalah pesan bahwa krisis budaya kerja tidak bisa ditutup dengan seremoni. Data “hampir satu dari empat” dan “hanya 34% merasa aman” menuntut jawaban yang lebih keras daripada slogan reformasi.
Jika investigasi independen benar-benar dimulai dengan mandat luas dan akuntabel, Komisi punya peluang memulihkan kepercayaan staf dan publik. Jika tidak, pembaruan struktural hanya akan menjadi dekorasi bagi masalah yang tetap sama, dan publik berhak bertanya: siapa yang mengawasi pengawas?
(Orbit dari berbagai sumber, 8 November 2026)