Penarikan Pasukan AS dari Irak, Iran Menguat di Timur Tengah
ORBITINDONESIA.COM – Penarikan pasukan AS dari Irak akhirnya terjadi, menutup dua dekade perang yang menelan ratusan ribu korban sipil dan ribuan tentara Amerika. Di ruang kosong yang ditinggalkan Washington, Iran tampil sebagai aktor yang makin menentukan arah keamanan dan politik kawasan.
Pasukan militer Amerika Serikat meninggalkan pangkalan-pangkalan mereka di Irak pada Rabu, dan personel terakhir dipindahkan ke Yordania. Pentagon menyebut ini sebagai transisi dari misi koalisi masa perang menuju upaya keamanan yang dipimpin Irak.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell menegaskan tanggung jawab utama kini berada pada Pemerintah Irak, termasuk menghadapi sisa-sisa ISIS dan milisi pro-Iran. Penarikan ini menuntaskan kesepakatan era Biden pada 2024 untuk menihilkan personel militer AS di Irak pada tahun ini.
Kepergian itu berlangsung dari Erbil Air Base di Irak utara, yang sebelumnya menampung sebagian besar dari sekitar 1.500 personel gabungan AS dan koalisi. Menurut Central Command, misi kontra-ISIS berlanjut dari Yordania dengan fokus utama pada militan di Suriah.
AS tetap menyisakan opsi serangan ke Irak dari Yordania bila ada ancaman terhadap personel dan kepentingan Amerika. Seorang pejabat AS mengatakan hal itu secara anonim karena menyangkut perencanaan militer.
Di Washington, momen besar ini nyaris tanpa gegap gempita. Padahal invasi 2003 memicu ongkos manusia dan finansial yang jejaknya akan terasa lintas generasi.
Menurut Cost of War Project Brown University, hingga 210.000 warga sipil Irak tewas antara invasi dan 2023, sementara 4.599 tentara AS gugur. Angka ini menegaskan bahwa “akhir misi” tidak identik dengan “akhir luka.”
Di puncak perang 2007, sekitar 170.000 tentara AS berada di Irak saat kekerasan sektarian meledak. Barack Obama lalu mengakhiri operasi tempur dan menarik pasukan pada 2011, tetapi sejarah berputar cepat.
Kelahiran ISIS dari jaringan al-Qaeda dan ekstremis lain membuat Irak-Suriah runtuh pada 2014, memaksa koalisi internasional kembali. Kampanye itu berlangsung hingga awal pemerintahan Trump, menandai bahwa penarikan pasukan tidak selalu berarti stabilitas.
Dari sisi biaya, Brown memperkirakan beban pembayar pajak AS melampaui 2,8 triliun dolar, termasuk perawatan veteran dan operasi terkait di Suriah. Ini adalah tagihan panjang dari keputusan singkat yang diambil pada 2003.
Irak pasca-ISIS memang memiliki ekonomi yang tumbuh dan demokrasi semu yang terus diuji. Ujian paling keras datang dari faksi-faksi keagamaan di pemerintahan, terutama yang punya kedekatan dengan Teheran.
Penarikan AS dirayakan sebagai kemenangan di Iran, yang kini berada dalam gencatan senjata rapuh dengan AS dan Israel setelah berbulan-bulan perang. Iran juga lama memanfaatkan instabilitas Irak dengan menempatkan pejabat ramah dan mempersenjatai kelompok militan.
Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bahkan menyebut “front perlawanan” sebagai pihak yang kini menang, saat berkunjung ke Baghdad dan menyinggahi lokasi tewasnya Qasem Soleimani pada 2020. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan sinyal politik bahwa Iran merasa berhasil mengubah peta pengaruh.
Di lapangan, milisi yang tergabung dalam Popular Mobilization Forces (PMF) menjadi instrumen utama. Mereka ada di daftar gaji militer Irak, tetapi berperan sebagai proksi Iran dan jumlahnya disebut melampaui 200.000 personel oleh para analis.
Kelompok-kelompok ini telah menggunakan drone serang sekali pakai dan rudal untuk menarget pasukan AS serta musuh lain. Serangan meningkat setelah Israel melancarkan kampanye militer besar di Gaza.
Menariknya, penarikan AS semula dimaksudkan berbarengan dengan pelucutan senjata milisi pro-Iran. Namun, seruan menyerahkan senjata banyak diabaikan, dan tenggat pelucutan diperpanjang hingga Juni 2027 menurut Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi.
Seorang pejabat senior di kantor perdana menteri Irak mengungkap contoh yang mengkhawatirkan. Asa’ib Ahl al-Haq disebut hanya menyerahkan sekitar separuh persenjataan yang diperkirakan mereka miliki, sementara sisanya diklaim “dibawa pembelot” yang membentuk milisi baru.
Milisi baru itu disebut menerima dukungan besar Iran, bekerja sama dengan sekutu Houthi di Yaman, dan terkait serangan pada infrastruktur energi di Arab Saudi. Jika benar, maka ini bukan sekadar problem keamanan domestik Irak, melainkan simpul konflik regional.
Di sisi lain, Mark Cancian dari CSIS menilai perilaku Iran justru memunculkan aliansi-aliansi tak terduga yang menahan Teheran. Ia mencontohkan bagaimana tekanan Iran terhadap negara-negara yang menampung pasukan AS mendorong negara seperti Arab Saudi lebih dekat ke Israel, sesuatu yang “tak terbayangkan” beberapa dekade lalu.
AS kini memusatkan misi di Yordania untuk memburu sisa ISIS. Pejabat AS menyebut bila ISIS “bermetastasis” melampaui kendali Irak-Suriah dan mereka meminta bantuan, AS akan masuk membantu.
Namun, garis batasnya jelas: menghadapi milisi pro-Iran akan menjadi “tanggung jawab Irak.” Pernyataan ini terdengar tegas, tetapi juga menyiratkan risiko, karena kapasitas negara Irak kerap kalah oleh jaringan milisi yang berlapis dan berpengalaman.
Penarikan pasukan AS dari Irak lebih dari sekadar penataan ulang militer, karena ia mengubah psikologi kekuasaan di Timur Tengah. Ketika bendera AS turun, narasi “kemenangan” naik, dan Iran paham betul cara mengubah simbol menjadi leverage politik.
Masalahnya, kemenangan simbolik tidak otomatis menghasilkan keamanan publik. Irak bisa saja memikul tanggung jawab formal, tetapi otoritas riil di banyak wilayah masih dinegosiasikan di antara partai, milisi, dan patron regional.
Washington tampak ingin menutup bab Irak tanpa menanggung beban politik domestik yang dulu menghantui invasi 2003. Tetapi sejarah Irak menunjukkan kekosongan kekuatan sering diisi bukan oleh institusi negara, melainkan oleh aktor bersenjata yang paling siap.
Di sisi Iran, pengaruh yang membesar juga membawa konsekuensi balik. Semakin agresif jaringan proksi bergerak, semakin besar pula insentif bagi negara-negara Arab untuk membangun pagar kolektif, termasuk melalui kedekatan dengan Israel.
Irak berada di posisi paling sulit, karena ia bukan hanya arena, tetapi juga rumah bagi jutaan warga yang lelah menjadi medan proksi. Jika pelucutan senjata milisi terus tertunda hingga 2027, maka negara Irak akan terus hidup dalam masa transisi yang berkepanjangan.
Penarikan pasukan AS dari Irak menutup satu era, tetapi tidak menutup persoalan yang ditinggalkannya. Korban sipil yang besar, biaya 2,8 triliun dolar, dan lahirnya jaringan milisi adalah warisan yang tak bisa dipindahkan ke Yordania.
Pertanyaan yang tersisa bukan apakah AS pergi, melainkan siapa yang mengisi ruang setelahnya dan dengan aturan apa. Jika Irak gagal memonopoli kekerasan secara sah, maka “akhir perang” hanya akan berubah menjadi bentuk baru dari ketidakpastian yang sama.
Di titik ini, publik Irak pantas menuntut satu hal sederhana tetapi paling sulit: negara yang benar-benar berdaulat, bukan sekadar berdaulat di atas kertas. Dan dunia perlu bertanya, apakah pelajaran 2003 akhirnya dipahami, atau hanya dilupakan karena lelah. (Orbit dari berbagai sumber, 1 Oktober 2026)
