Budaya Perusahaan Vietnam Jadi Kunci Bisnis Tahan Krisis

Vietnam.vn

Vietnam.vn

Money & Career

ORBITINDONESIA.COM – Budaya perusahaan Vietnam kembali diposisikan sebagai “mesin dalam” yang menentukan bisnis bisa bertahan atau tumbang di era AI, transformasi digital, dan persaingan global. Pesan itu menguat di Vietnam Corporate Culture Forum 2026 di Hanoi, ketika para pembicara menegaskan: modal dan teknologi bisa ditiru, tetapi karakter organisasi jauh lebih sulit disalin.

Forum yang digelar Culture Newspaper bersama HANOISME pada 13 Oktober 2026 mengusung tema “Corporate Culture – An Endogenous Resource for Sustainable Development”. Pemimpin redaksi Nguyen Anh Vu menilai ekonomi Vietnam memasuki fase baru yang menuntut produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Tekanan datang dari dua arah sekaligus, yakni peluang integrasi dan disrupsi teknologi. Di saat yang sama, ekspektasi pekerja berubah, dan perusahaan dipaksa beradaptasi lebih cepat daripada siklus bisnis normal.

Data pasar memperlihatkan seleksi alam yang keras. Sepanjang 2025, sekitar 297.500 bisnis baru berdiri atau kembali beroperasi, namun lebih dari 227.000 bisnis juga menarik diri dari pasar.

Angka itu menyiratkan satu hal: bertahan tidak cukup dengan produk bagus atau strategi harga. Ketika kompetitor bisa menyalin teknologi dan model layanan, pembeda paling “lengket” justru cara organisasi mengambil keputusan dan memperlakukan manusia.

Studi Institute for Enterprise Development (VCCI) dan GLIN yang dipublikasikan akhir 2025 mensurvei 505 perusahaan. Skor kematangan implementasi budaya perusahaan tercatat 43,84 poin, setara level 4 dari 6, naik 4,12 poin dibanding 2024.

Namun, hanya 27,9% yang mencapai dua level tertinggi, sementara 48,51% berada di level 4 atau lebih. Ini menunjukkan kesadaran meningkat, tetapi praktik budaya masih sering berhenti di slogan dan poster dinding.

Nguyen Anh Vu menggarisbawahi bahwa budaya tidak tercatat di neraca, tetapi menentukan perilaku saat krisis. Di titik genting, yang bekerja bukan lagi manual prosedur, melainkan refleks kolektif yang dibentuk bertahun-tahun.

Dr. Tran Dinh Thien menambah lapisan penting: budaya harus dilihat objektif, bukan hanya memuja nilai baik sambil menutup mata pada kebiasaan yang menghambat. Ia membedakan “budaya” sebagai sistem nilai dan “industri budaya” seperti film, fesyen, serta pariwisata sebagai sektor ekonomi.

Dalam kerangka itu, budaya perusahaan adalah turunan dari sistem nilai yang lebih luas. Ia membentuk cara berpikir, etika, gaya hidup, dan pola perilaku, lalu merembes ke ruang rapat, pabrik, hingga meja layanan pelanggan.

Thien mengajukan tiga pertanyaan yang seharusnya dijawab setiap organisasi: siapa kita, kita hidup di era apa, dan kita ingin menjadi siapa. Tanpa identitas, konteks, dan visi, konsistensi strategi mudah runtuh saat tekanan meningkat.

Contoh kecil yang ia angkat justru memukul telak: pengalaman perusahaan Jepang di Da Nang yang berhadapan dengan sopir taksi meminta uang tambahan di luar tarif. Perilaku semacam itu merusak kepercayaan, dan pada akhirnya menurunkan daya tarik lingkungan bisnis.

Di sisi kebijakan, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Nguyen Huy Dung menekankan relasi ekonomi dan budaya. Ia mengutip pernyataan To Lam: ekonomi menentukan kemampuan melaju cepat, tetapi budaya menentukan kemampuan melaju jauh.

Pemerintah Vietnam juga mendorong industri budaya melalui rancangan Undang-Undang Pengembangan Industri Budaya untuk sidang Oktober 2026. Draft itu memetakan 10 sektor, 9 bab, dan 40 pasal, dengan fokus insentif tanpa menambah prosedur administratif baru.

Mulai 2026, kebijakan menyebut anggaran negara akan mengalokasikan minimal 2% belanja untuk budaya. Pada 12 Oktober 2026, kementerian meluncurkan Cultural Industry Development Network dengan 18 tantangan yang menuntut keluaran terukur dalam 2026.

Dari sisi nilai, Dung menyodorkan delapan pilar budaya perusahaan, dengan integritas sebagai yang utama. Ia mencontohkan toko roti di Jepang yang hanya membuat 100 roti per hari dan menolak membuat roti ke-101 demi menjaga kualitas dan reputasi.

Nilai “tanggung jawab pada pelanggan” diperjelas lewat kisah pensiunan insinyur Toyota yang tetap membantu memperbaiki mobil mogok di tengah hujan di New York. Contoh lain, produsen teh Thai Nguyen diminta memastikan kualitas sesuai spesifikasi dan tidak memakai aditif di luar kesepakatan.

Enam nilai lain menyasar manajemen talenta, inovasi dan pembelajaran, penerapan data dan AI secara bertanggung jawab, keteladanan pemimpin, pelestarian identitas Vietnam sambil menyerap praktik terbaik global, serta keterkaitan misi bisnis dengan tanggung jawab sosial. Pesannya tegas: skala perusahaan makin besar, maka komitmen pada bangsa dan komunitas harus makin nyata.

Di ruang SDM, Nguyen Quoc Tu dari Intracom University menilai masalah mengelola Gen Z kerap lahir dari metode lama. Gen Z menuntut otonomi, sehingga manajer perlu memberi kewenangan, target, pengawasan yang relevan, dan umpan balik cepat, bukan sekadar mengontrol jam kerja.

Dr. Vo Tri Thanh menambahkan bahwa budaya hadir dalam praktik manajemen harian, bukan di dokumen nilai. Ketika pekerjaan dikaitkan dengan kesempatan berkembang, pengakuan, dan pembelajaran, keterikatan tumbuh tanpa harus dipaksa.

Forum ini benar dalam satu hal: budaya perusahaan adalah “aset tak kasatmata” yang menentukan ketahanan. Tetapi justru karena tak kasatmata, budaya paling mudah dipalsukan menjadi kampanye internal tanpa perubahan perilaku.

Di banyak organisasi, “budaya” sering dipakai sebagai kosmetik reputasi saat performa menurun. Padahal budaya yang sehat terlihat dari keputusan mahal: menarik produk cacat, menolak pesanan berlebih, atau mengubah kebiasaan yang merusak kepercayaan.

Angka 227.000 bisnis keluar pasar pada 2025 memberi konteks yang tidak romantis. Banyak perusahaan tumbang bukan semata karena kurang modal, melainkan karena kepercayaan rapuh, tata kelola lemah, dan relasi internal yang tidak tahan guncangan.

Karena itu, delapan nilai yang ditawarkan pemerintah perlu diuji lewat indikator yang bisa diaudit, bukan hanya narasi. Integritas misalnya, harus tampak pada mekanisme komplain, standar kualitas, dan sanksi yang konsisten, termasuk untuk manajemen puncak.

Budaya juga tidak boleh menjadi alasan menolak perubahan. Nilai komunitas yang kuat bisa berubah menjadi parokialisme, sementara ketekunan bisa berubah menjadi sekadar “bertahan” tanpa inovasi, seperti peringatan Dr. Tran Dinh Thien.

Jika Vietnam ingin melompat di era AI, budaya perusahaan harus mengubah refleks kolektif: dari adaptif menjadi kreatif, dari patuh menjadi bertanggung jawab, dan dari cepat menjadi benar. Tanpa itu, digitalisasi hanya mempercepat kesalahan yang sama.

Budaya perusahaan Vietnam sedang diuji oleh dua realitas: kompetisi yang makin mudah meniru produk, dan tenaga kerja muda yang menuntut makna serta ruang bertumbuh. Di tengah arus itu, budaya hanya menjadi “sumber daya endogen” bila ia hidup dalam keputusan sehari-hari.

Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi menentukan nasib: apakah perusahaan membangun budaya untuk terlihat baik, atau untuk berbuat benar ketika tidak ada yang melihat. Jawaban itulah yang membedakan bisnis yang sekadar bertahan, dengan bisnis yang bisa berjalan jauh.

(Orbit dari berbagai sumber, 15 November 2026)