Chazali H. Situmorang: Penunjukan Syahganda Nainggolan dan Keuntungan Politik Prabowo
Oleh Chazali H. Situmorang (CHS)
ORBITINDONESIA.COM - Penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Muhammad Qodari pada 2 Oktober 2026, menurut saya merupakan keputusan yang memiliki arti politik. Presiden memilih seseorang untuk menerjemahkan pikirannya kepada masyarakat.
Sementara itu, Qodari ditempatkan sebagai Sekretaris merangkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Artinya, ia tetap mendapat tempat dalam pemerintahan.
Saya melihat keuntungan politik terbesar yang berpotensi diperoleh Prabowo adalah bertambahnya kemampuan pemerintah menjangkau lingkungan yang selama ini kritis terhadap kekuasaan.
Syahganda memiliki pengalaman sebagai aktivis, keterlibatan dalam sejumlah lingkungan politik, perhatian terhadap persoalan buruh, serta aktivitas dalam lembaga kajian. Rekam jejak tersebut memberinya bekal untuk memahami bahasa dan kegelisahan sebagian kelompok di luar pemerintahan.
Bagi seorang presiden, kemampuan seperti ini berharga. Dukungan koalisi dan mayoritas parlemen belum tentu menghasilkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga membutuhkan orang yang dapat menjelaskan kebijakan kepada kelompok yang tidak mudah menerima penjelasan resmi.
Dalam penilaian saya, Syahganda berpeluang menjadi penghubung antara Istana dan sebagian lingkungan aktivis serta intelektual kritis.
Namun, masuknya seorang aktivis ke pemerintahan tidak otomatis membawa seluruh jaringan dan pendukungnya. Orang dapat menghormati Syahganda, tetapi tetap menolak kebijakan Prabowo. Karena itu, keuntungan politik tersebut harus diperlakukan sebagai peluang yang perlu dibuktikan melalui kerja.
Keuntungan berikutnya adalah kemungkinan memperjelas identitas politik Prabowo sendiri. Qodari dikenal sebagai penggagas gagasan Jokowi–Prabowo melalui Jokpro 2024.
Latar tersebut membuat dirinya mudah dikaitkan dengan kesinambungan politik Jokowi dan Prabowo. Sementara itu, lembaga kajian yang dipimpin Syahganda, GREAT Institute, menyatakan kesesuaian dengan visi kerakyatan Prabowo.
Dari perbedaan itu, saya membaca kemungkinan bahwa Prabowo ingin komunikasinya semakin berpusat pada gagasan dan kepemimpinannya sendiri. Ini merupakan tafsir politik saya, bukan alasan resmi pergantian. Pergantian tersebut juga belum cukup untuk disimpulkan sebagai upaya memutus hubungan dengan Jokowi.
Apakah Prabowo lebih percaya kepada Syahganda dibandingkan Qodari? Penunjukan ini jelas menunjukkan adanya kepercayaan untuk menjalankan tugas penting.
Tetapi istilah “percaya penuh” terlalu jauh apabila kita tidak mengetahui hubungan pribadi, proses pengambilan keputusan, dan pertimbangan Presiden. Apalagi Qodari tetap diberi jabatan di Wantimpres. Saya lebih melihatnya sebagai perubahan pembagian peran dan kebutuhan politik daripada bukti bahwa seseorang dipercaya sepenuhnya sementara yang lain ditinggalkan.
Tentang jaringan politik Syahganda, rekam jejaknya menunjukkan hubungan yang beragam: lingkungan aktivis, politik kepartaian, kajian kebijakan, dan persoalan perburuhan. Namun, luasnya hubungan perlu dibedakan dari kekuatan menggerakkan dukungan.
Kita belum memiliki ukuran yang memadai untuk menyatakan bahwa ia mempunyai jaringan massa nasional yang solid atau mampu membawa kelompok-kelompok tersebut mendukung pemerintah.
Modalnya lebih masuk akal dibaca sebagai kemampuan membuka percakapan, memahami keberatan, dan mempertemukan lingkungan yang berbeda. Jika digunakan dengan baik, modal ini dapat membantu Prabowo mengurangi jarak dengan sebagian pengkritiknya.
Apakah Syahganda mampu memahami pikiran Prabowo dengan bias yang minimal? Kesamaan pandangan kerakyatan dapat membantu.
Tetapi kesamaan pandangan juga dapat melahirkan bias: seseorang merasa sudah memahami Presiden, lalu menafsirkan setiap kebijakan sesuai keyakinannya sendiri. Loyalitas pun dapat membuat informasi yang tidak menyenangkan disaring sebelum sampai kepada pemimpin.
Menurut saya, kemampuan menerjemahkan pikiran Presiden harus diuji dalam dua arah. Syahganda harus mampu menjelaskan maksud Prabowo kepada rakyat, sekaligus menyampaikan kenyataan yang dirasakan rakyat kepada Prabowo. Ia perlu membedakan kehendak Presiden, keputusan resmi pemerintah, dan tafsir pribadinya.
Arahan Prabowo agar komunikasi pemerintah menjadi alat persatuan nasional memberi dasar untuk itu. Tetapi persatuan harus dibangun dengan kesediaan mendengar perbedaan.
Kritik tidak boleh langsung dianggap sebagai permusuhan. Ketidakpuasan masyarakat perlu diperiksa penyebabnya, karena sebagian persoalan komunikasi berawal dari kebijakan yang memang belum menjawab kebutuhan rakyat.
Saya menilai penunjukan Syahganda menawarkan peluang politik bagi Prabowo: memperluas percakapan dengan kelompok kritis, memperjelas pesan kerakyatan, dan memperkuat identitas kepemimpinannya. Hasilnya bergantung pada keberanian Syahganda menjaga kejujuran ketika berada dekat dengan kekuasaan.
Keuntungan terbesar bagi Prabowo akan muncul apabila Syahganda mampu membuat Presiden lebih dipahami rakyat dan membuat kenyataan rakyat lebih dipahami Presiden. Di situlah pengalaman seorang aktivis seharusnya memberikan nilai.
Rujukan fakta
ANTARA, 2 Oktober 2026, Syahganda Nainggolan gantikan Qodari jadi Kepala Bakom RI
ANTARA, 2 Oktober 2026, Profil Syahganda Nainggolan Kepala Bakom yang baru pilihan Prabowo
Liputan6, 18 Juni 2021, Qodari soal Komunitas Jokowi Prabowo 2024 Penggagasnya Saya
Sekretariat Negara, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah sebagai Alat Persatuan Nasional. ***
