Iran Tolak Nol Pengayaan Uranium, Araghchi Sebut Lawan Salah Hitung
ORBITINDONESIA.COM – Pernyataan Menlu Iran Sayyid Abbas Araghchi tentang perang dan pengayaan uranium kembali menyalakan debat global soal “nol pengayaan uranium” dan batas kedaulatan Iran. Ia menyebut pihak lawan melakukan salah perhitungan strategis karena mengira Teheran akan runtuh oleh tekanan militer dan politik.
Dalam wawancara program Majaraye Jang yang dikutip Mehr News Agency (19/7/2026), Araghchi menegaskan perang muncul setelah jalur diplomasi gagal memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium. Ia menempatkan keputusan itu sebagai respons terhadap tuntutan yang, menurutnya, memaksa Iran menyerahkan kehormatan dan kedaulatan.
Araghchi juga menolak logika bahwa tim perunding bergerak demi karier politik. “Mengambil keputusan hanya untuk menyelamatkan citra pribadi adalah sebuah pengkhianatan,” ujarnya.
Ia menyebut ada komite khusus di bawah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang mengawal pembahasan negosiasi nuklir. Komite itu dikenal sebagai “Komite Enam Orang”, awalnya dipimpin Ali Shamkhani dan kemudian Ali Larijani saat menjabat Sekretaris Dewan tersebut.
Inti pesan Araghchi sederhana, tekanan tidak otomatis melahirkan kepatuhan. Ia menyebut fasilitas nuklir Iran rusak akibat perang 12 hari sehingga pengayaan “praktis memasuki masa penghentian sementara secara paksa”.
Namun mandat politiknya, kata dia, tetap menolak penghentian permanen pengayaan uranium. Di titik ini, Iran memisahkan “terhenti karena serangan” dengan “berhenti karena menyerah”.
Argumen Araghchi juga mengandung kalkulasi pencegahan (deterrence). Ia menilai menerima tuntutan nol pengayaan tidak menjamin perang berhenti, karena lawan bisa membaca konsesi sebagai undangan untuk tuntutan berikutnya.
Ia bahkan menolak saran “tunggu saja sampai era Trump-Netanyahu berlalu” dengan menerima penghentian sementara. Menurutnya, itu mengajari musuh bahwa perang efektif sebagai instrumen pemaksaan politik.
Di sini terlihat logika reputasi negara, bukan sekadar hasil teknis perundingan. Araghchi menyebut “kekalahan yang sesungguhnya” adalah ketika perang terbukti mampu memaksa perubahan kebijakan, bukan kerusakan fisik fasilitas.
Pada level taktis, Araghchi mengklaim Iran masih menyetujui pertemuan tim teknis di Wina meski putaran sebelumnya buntu. Tetapi ia mengaku pada malam sebelum pecah konflik sudah melihat arah situasi menuju konfrontasi militer.
Ia menuding Benjamin Netanyahu meyakinkan Donald Trump untuk menyeret AS ke perang dengan keyakinan Iran bisa dijatuhkan. Klaim ini sulit diverifikasi dari satu sumber, tetapi ia memakainya untuk menegaskan narasi bahwa keputusan perang berasal dari pihak lawan.
Araghchi menambahkan tuntutan awal berupa “penyerahan tanpa syarat” lalu bergeser menjadi kesediaan menandatangani nota kesepahaman. Bagi Teheran, perubahan bahasa itu dibaca sebagai pengakuan de facto atas kedaulatan Republik Islam.
Ada juga elemen “salah hitung” yang ia tekankan berulang. Menurutnya, lawan tidak memperkirakan tingkat perlawanan Iran sehingga harus meningkatkan kesiapan dan pengerahan peralatan militernya.
Jika klaim ini benar, maka perang menjadi contoh klasik kegagalan intelijen dan overconfidence. Namun jika klaim ini propaganda, maka ia tetap efektif sebagai alat konsolidasi domestik karena menempatkan Iran sebagai pihak yang “bertahan dengan terhormat”.
Pernyataan Araghchi memperlihatkan bagaimana isu pengayaan uranium telah berubah dari soal teknis menjadi simbol kedaulatan. Ketika “nol pengayaan” dipahami sebagai “nol martabat”, ruang kompromi otomatis menyempit.
Di sisi lain, narasi bahwa “pihak lawan memulai perang” berfungsi menutup celah kritik internal terhadap biaya konflik. Ia mengalihkan pertanyaan dari “mengapa kita sampai perang” menjadi “mengapa mereka memaksa kita”.
Namun publik internasional biasanya menilai lewat dua kacamata sekaligus, keamanan regional dan nonproliferasi. Ketegangan muncul karena pengayaan uranium, meski legal dalam kerangka tertentu, selalu dibaca sebagai potensi eskalasi jika transparansi dan pengawasan melemah.
Araghchi juga menyinggung asumsi bahwa Iran “kehilangan daya tangkal regional” sehingga dipaksa mengandalkan kemampuan nuklir. Ini pengakuan implisit bahwa pencegahan konvensional dan jaringan pengaruh regional adalah variabel utama, bukan sekadar centrifuge.
Karena itu, diplomasi nuklir tidak bisa dipisahkan dari peta kekuatan kawasan dan kalkulasi politik Washington-Tel Aviv-Teheran. Selama pihak-pihak menganggap konsesi sebagai kekalahan, negosiasi akan selalu rapuh dan mudah digantikan logika militer.
Araghchi ingin dunia percaya bahwa Iran bertahan karena prinsip, bukan karena tidak punya pilihan. Ia menempatkan pengayaan uranium sebagai garis merah yang tidak boleh ditukar dengan janji keamanan yang belum tentu ditepati.
Namun pertanyaan paling tajam justru tertinggal di belakang retorika: berapa harga “kehormatan” ketika perang mengunci diplomasi dan mempersempit ruang hidup warga biasa. Jika semua pihak terus belajar bahwa kekerasan efektif, siapa yang tersisa untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin dirundingkan.
(Orbit dari berbagai sumber, 2 Agustus 2026)
