Anwar Ibrahim Dukung One China, Taiwan Jadi Ujian ASEAN
ORBITINDONESIA.COM – Pernyataan Anwar Ibrahim soal One China dan Taiwan memantik gelombang tafsir baru di Asia Tenggara. Di depan Al Jazeera, Perdana Menteri Malaysia itu menyebut Taiwan “bagian dari China, titik”, bahkan membela opsi kekuatan militer bila reunifikasi damai gagal.
Dalam prinsip One China, Beijing menegaskan hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Pemerintah Taiwan saat ini menolak klaim itu, sementara China berulang kali menyatakan lebih memilih “penyatuan kembali secara damai” tanpa menutup opsi militer.
Malaysia sejak lama mengakui kebijakan One China, dan pada 2025 Kementerian Luar Negeri Malaysia kembali menegaskan Beijing sebagai “satu-satunya pemerintah yang sah bagi China”. Pernyataan resmi itu juga menyebut Taiwan sebagai “wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Rakyat China” serta menolak seruan kemerdekaan Taiwan.
Namun yang membuat pernyataan terbaru Anwar menonjol bukan sekadar pengakuan diplomatik, melainkan pembenaran eksplisit atas penggunaan kekuatan. Ia mengibaratkan Taiwan seperti provinsi yang memisahkan diri, dan menyatakan negara akan mempertahankan “keutuhan dan persatuan”, termasuk dengan kekerasan bila perlu.
Beijing segera merespons dengan nada kemenangan, menyebut sikap Anwar “tegas” dan menegaskan “tidak ada yang akan menghalangi reunifikasi China”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, juga menekankan bahwa menjunjung One China adalah “berpihak pada kebenaran”, menurut laporan Xinhua.
Di level kebijakan luar negeri, pengakuan One China bukan hal baru bagi banyak negara, termasuk anggota ASEAN. Tetapi dukungan terhadap kemungkinan invasi adalah lompatan retoris yang mengubah posisi dari “mengakui” menjadi “membenarkan”, dan itu membawa konsekuensi persepsi.
Malaysia berada di persimpangan antara realisme ekonomi dan kehati-hatian geopolitik. China adalah salah satu mitra dagang terbesar negara-negara ASEAN, dan ketergantungan rantai pasok membuat banyak ibu kota memilih bahasa yang aman.
Masalahnya, bahasa yang “aman” di meja diplomasi bisa terdengar seperti “lampu hijau” di medan strategis. Ketika seorang pemimpin menyamakan Taiwan dengan provinsi pembangkang, ia mengabaikan fakta bahwa status Taiwan adalah isu internasional yang melibatkan keamanan kawasan dan jalur perdagangan global.
Selat Taiwan adalah salah satu koridor pelayaran tersibuk di dunia, dan eskalasi akan memukul harga energi, asuransi logistik, serta stabilitas pasar. ASEAN juga akan menghadapi risiko limpahan, dari arus pengungsi hingga tekanan memilih kubu di tengah rivalitas AS-China.
Dalam wawancara itu, Anwar juga tersandung pada paradoks yang ditanyakan pewawancara: bagaimana membela demokrasi tetapi mendukung klaim China atas Taiwan. Ia menjawab bahwa perbedaan pandangan harus ditempatkan dalam “konteks” dan bahwa prinsip satu China “diakui oleh semua pihak”, sebuah klaim yang secara politik terdengar bulat, tetapi secara realitas tetap diperdebatkan.
Secara hukum internasional, banyak negara memang tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Tetapi banyak pula yang mempertahankan hubungan ekonomi, budaya, dan teknologi dengan Taipei, karena Taiwan adalah simpul penting industri semikonduktor dan inovasi.
Karena itu, yang dipertaruhkan bukan hanya peta, melainkan ekosistem ekonomi modern. Ketegangan Taiwan dapat mengganggu pasokan chip, memperlambat industri otomotif, elektronik, hingga pertahanan, dan dampaknya akan terasa sampai ke Asia Tenggara.
Pernyataan Anwar terasa seperti upaya menutup ruang abu-abu, padahal diplomasi Asia Tenggara justru hidup dari ruang abu-abu itu. Ketika pemimpin ASEAN berbicara terlalu tegas, ia mengurangi fleksibilitas negaranya sendiri untuk bermanuver jika krisis benar-benar pecah.
Analogi “provinsi memisahkan diri” juga problematis, karena ia memindahkan logika politik domestik ke sengketa lintas selat yang memiliki sejarah, identitas, dan keterlibatan kekuatan besar. Ini bukan sekadar urusan “ketertiban internal”, karena setiap langkah militer di Taiwan akan memicu respons regional dan global.
Di sisi lain, Beijing jelas membaca pernyataan ini sebagai kemenangan narasi. Pujian resmi di akun X Kementerian Luar Negeri China menunjukkan bahwa setiap dukungan publik dari pemimpin asing akan dipakai untuk memperkuat legitimasi internasional, sekalipun konteksnya wawancara media.
Bagi ASEAN, ini sinyal bahwa persaingan narasi akan semakin agresif. Negara-negara kawasan bisa terseret bukan karena kebijakan berubah, melainkan karena kalimat pemimpin mereka dipotong, disorot, dan dijadikan amunisi diplomatik.
Malaysia tentu berhak menentukan posisi, tetapi publik juga berhak menuntut kehati-hatian. Mendukung prinsip diplomatik tidak harus berarti membenarkan kekerasan, apalagi pada isu yang berpotensi memicu perang besar di halaman belakang Asia Tenggara.
Kasus Anwar Ibrahim, One China, dan Taiwan menunjukkan betapa satu kalimat dapat mengubah bobot sebuah kebijakan. Di era kompetisi AS-China, pernyataan pemimpin tidak lagi sekadar opini, melainkan sinyal strategis yang bisa dibaca sebagai dukungan, ancaman, atau pembenaran.
Pertanyaan kuncinya bukan hanya “siapa yang benar”, melainkan “apa harga dari kebenaran versi negara kuat”. Jika stabilitas kawasan adalah prioritas, ASEAN perlu bahasa yang tegas menolak eskalasi, tanpa kehilangan kepentingan ekonomi dan martabat diplomatiknya.
Pada akhirnya, publik berhak bertanya: ketika perang menjadi opsi, apakah kita sedang membela prinsip, atau sedang mempermudah tragedi. Dan jika Taiwan menjadi percikan, apakah Asia Tenggara siap menanggung api yang merembet ke rumahnya sendiri. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Agustus 2026)
