Iran Ancam Blokir Selat Hormuz atas Aset Dibekukan Trump
ORBITINDONESIA.COM – Iran mengancam melarang kapal negara dan perusahaan yang menerima dana dari aset Iran yang dibekukan untuk melintasi Selat Hormuz. Peringatan itu muncul setelah rencana Donald Trump memakai aset beku Iran sebagai kompensasi kerusakan kapal dalam perang melawan Iran.
Menurut Fars News Agency (29/7/2026), peringatan disampaikan Kolonel Ibrahim Zolfaghari dari Markas Pusat Khatam al-Anbiya. Ia menyebut kompensasi yang dijanjikan Trump akan diambil dari aset Iran yang dibekukan, dan itu dinilai melanggar hukum internasional.
Iran juga membingkai kerusakan kapal sebagai akibat situasi keamanan yang dipicu operasi militer Amerika Serikat. Teheran menuding pelayaran melalui jalur selatan Selat Hormuz berlangsung “ilegal” dan “tidak aman” dalam konteks konflik tersebut.
Ancaman Iran bukan sekadar retorika, karena Selat Hormuz adalah jalur energi paling sensitif di dunia. Data U.S. Energy Information Administration (EIA) dalam beberapa tahun terakhir konsisten menempatkan arus minyak melalui Hormuz di kisaran puluhan juta barel per hari, membuat setiap gangguan langsung mengguncang harga.
Dengan mengaitkan akses Hormuz pada “penerima dana aset beku”, Iran mengubah isu finansial menjadi instrumen maritim. Ini memperluas target dari Amerika Serikat ke aktor non-negara, termasuk perusahaan asuransi, operator kapal, hingga negara pihak ketiga yang tergoda menerima skema kompensasi.
Dari sisi hukum, aset negara yang dibekukan sering menjadi objek sengketa panjang di pengadilan nasional dan internasional. Namun, mengalihkan aset itu untuk kompensasi perang berpotensi dibaca Teheran sebagai perampasan, bukan penegakan hukum, sehingga memicu logika pembalasan.
Di sisi lain, ancaman pembatasan pelayaran berisiko menabrak prinsip kebebasan navigasi yang kerap diklaim komunitas internasional. Jika Iran benar-benar mengeksekusi seleksi kapal berdasarkan “sumber dana”, eskalasi bisa berubah dari konflik negara ke konflik rantai pasok global.
Pernyataan Zolfaghari menegaskan satu hal: Iran ingin membuat biaya politik dan ekonomi kebijakan Trump terasa di luar Washington. Teheran tampak menghitung bahwa perusahaan dan negara akan menekan AS bila akses Hormuz terancam.
Namun strategi ini juga menyimpan paradoks, karena semakin luas ancaman, semakin besar peluang terbentuknya koalisi penyeimbang. Dalam sejarah krisis Teluk, setiap sinyal penutupan Hormuz sering memicu pengerasan posisi militer, bukan pelunakan.
Rencana Trump menggunakan aset Iran yang dibekukan juga dapat dibaca sebagai pesan domestik: “mengganti kerugian” tanpa membayar dari kas AS. Tetapi bagi Iran, itu mempertegas narasi bahwa perang dan sanksi adalah satu paket, sehingga responsnya pun dibuat satu paket: finansial dibalas maritim.
Ketegangan Iran-AS kini bergerak dari meja sanksi ke pintu gerbang perdagangan dunia, yaitu Selat Hormuz. Jika aset dibekukan dijadikan alat bayar, Teheran memberi sinyal bahwa jalur pelayaran bisa dijadikan alat veto.
Pertanyaannya bukan hanya siapa yang benar secara hukum, melainkan siapa yang sanggup menanggung biaya ketidakpastian. Ketika uang dan kapal saling sandera, dunia diingatkan bahwa stabilitas global sering rapuh karena keputusan politik yang tampak “jauh”, tetapi dampaknya sampai ke pompa bensin dan harga pangan.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
