Lalu Hadrian Irfani Dorong Afirmasi bagi PTS Jika Kuliah Gratis di PTN Diterapkan
ORBITINDONESIA.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, kebijakan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) harus disertai skema afirmasi bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan PTS sekaligus memastikan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Lalu Hadrian saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Provinsi Jawa Timur, Jumat, 20 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan pendidikan tinggi, terutama mengenai rencana kuliah gratis di PTN dan persoalan sistem akreditasi perguruan tinggi.
Menurut Lalu Hadrian, wacana penggratisan biaya kuliah di PTN pada prinsipnya dapat diterima. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap keberlangsungan PTS yang selama ini turut berperan besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
"Kalau PTN digratiskan, pada prinsipnya tidak ada masalah. Tetapi tentu pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan PTS-PTS. Mekanismenya harus jelas. Kalau PTN gratis, PTS juga harus diberikan afirmasi dan dikompensasi melalui program yang diberikan kepada PTN," ujarnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema bantuan operasional khusus bagi PTS sebagai bentuk kompensasi apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis di PTN diberlakukan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting agar PTS, terutama kampus kecil dengan kemampuan keuangan terbatas, tetap mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
"Misalnya, bantuan operasional perguruan tinggi swasta yang selama ini belum diberikan secara khusus. Ketika program PTN gratis dijalankan, PTS juga harus mendapatkan dukungan pembiayaan tersebut," jelasnya.
Lalu Hadrian menilai, kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak boleh justru menciptakan ketimpangan baru antara PTN dan PTS. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perluasan akses pendidikan tidak mengorbankan keberlangsungan institusi pendidikan swasta yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026 telah menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan program pendidikan tinggi gratis di PTN secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) juga telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan, termasuk mempertimbangkan sumber pendapatan PTN yang selama ini berasal dari uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), dan sumber pendapatan lainnya.
Karena itu, Komisi X memandang perlu adanya desain kebijakan yang komprehensif agar pelaksanaan program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi PTS.
Selain persoalan pembiayaan pendidikan tinggi, Komisi X juga mendalami berbagai kendala dalam penyelenggaraan akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
Lalu Hadrian menegaskan bahwa akreditasi tetap menjadi instrumen penting untuk menjamin peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tinggi. Namun, aspek biaya dan lamanya proses akreditasi perlu mendapatkan evaluasi.
"Akreditasi ini penting dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas. Namun, terkait biaya dan lamanya proses, inilah yang harus diperbaiki," ungkapnya.
Ia menyoroti perbedaan kemampuan finansial antarkampus. PTS besar yang memiliki kemandirian anggaran mungkin tidak terlalu terbebani dengan pembiayaan akreditasi. Sebaliknya, bagi PTS kecil, biaya dan proses administrasi akreditasi dapat menjadi tantangan tersendiri.
Untuk itu, Komisi X akan melanjutkan pembahasan bersama para pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), serta Kemdiktisaintek. Pembahasan tersebut diperlukan untuk mencari sistem akreditasi yang lebih efektif, efisien, dan proporsional tanpa mengurangi standar penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Komisi X juga mempertimbangkan sejumlah opsi pembenahan, mulai dari kemungkinan penerapan pengelompokan atau klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan kapasitasnya, evaluasi keberadaan LAM, hingga penataan kembali mekanisme akreditasi institusi dan program studi.
"Apakah nanti dibentuk klaster, apakah mekanismenya perlu dihentikan atau seperti apa, tentu ini menjadi pertimbangan kami di Komisi X. Apakah LAM masih dibutuhkan, apakah hanya institusinya saja yang diakreditasi atau masing-masing program studi tetap perlu akreditasi, itu yang akan segera kami putuskan," tegasnya.
Sebagai landasan regulasi, Lalu Hadrian menyebut berbagai persoalan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan dalam revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Melalui pembaruan regulasi tersebut, Komisi X ingin memastikan tata kelola pendidikan tinggi memiliki sistem pembiayaan dan penjaminan mutu yang lebih berkeadilan.
Ia berharap masukan dari perguruan tinggi, LLDikti, BAN-PT, dan LAM dapat menjadi bahan penting bagi Komisi X dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi ke depan. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan melalui program kuliah gratis dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas dan keberlanjutan seluruh institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. ***