Prabowo Dorong Single National Identity Card dan Reformasi Birokrasi Digital
ORBITINDONESIA.COM – Prabowo Subianto kembali menekan pedal reformasi birokrasi lewat penyederhanaan regulasi dan digitalisasi pemerintahan, dengan target jelas: Single National Identity Card. Di Sidang Kabinet Paripurna, ia mengakui arah pembangunan benar, tetapi efisiensi negara masih tertahan oleh “peraturan yang terlalu banyak”.
Masalah klasik birokrasi Indonesia bukan semata lambat, melainkan berlapis dan saling mengunci antaraturan. Ketika regulasi menumpuk, layanan publik ikut tersendat dan biaya kepatuhan naik bagi warga maupun pelaku usaha.
Di banyak kementerian dan pemda, digitalisasi sering berhenti sebagai proyek aplikasi, bukan perombakan proses. Akibatnya, masyarakat tetap diminta mengunggah dokumen berulang, datang berkali-kali, dan menunggu verifikasi manual.
Karena itu, dorongan Prabowo terhadap GovTech dan Single National Identity Card bukan sekadar jargon teknologi. Ia sedang menandai titik masuk untuk merapikan tata kelola, dari identitas warga sampai arsitektur layanan pemerintah.
Single National Identity Card berpotensi menjadi “kunci induk” integrasi layanan publik, karena identitas adalah pintu pertama untuk bantuan sosial, pajak, kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Jika identitas tunggal berjalan, pemerintah dapat mengurangi duplikasi data dan menutup celah data ganda yang kerap memicu salah sasaran.
Prabowo menyebut regulasi “terlalu banyak”, dan itu selaras dengan keluhan publik tentang tumpang tindih aturan pusat-daerah. Dalam praktiknya, satu layanan bisa dipagari beberapa peraturan menteri, peraturan lembaga, hingga surat edaran yang interpretasinya berbeda.
Digitalisasi melalui GovTech menawarkan standar proses lintas instansi, tetapi hanya efektif jika diikuti penyederhanaan prosedur. Tanpa pemangkasan langkah, teknologi hanya memindahkan antrean dari loket ke layar, lalu melahirkan antrean baru di tahap verifikasi.
Indonesia sebenarnya punya modal, yakni ekosistem identitas kependudukan yang sudah lama dibangun melalui NIK dan KTP elektronik. Namun pekerjaan besar ada pada interoperabilitas, karena banyak basis data layanan publik masih berdiri sendiri dan tidak berbicara dalam format yang sama.
Di banyak negara, integrasi identitas digital selalu memunculkan dua tuntutan sekaligus: kemudahan layanan dan perlindungan privasi. Maka, percepatan Single National Identity Card semestinya dibarengi audit keamanan, tata kelola akses data, dan mekanisme akuntabilitas ketika terjadi kebocoran.
Prabowo juga menyinggung sistem perlindungan sosial Indonesia yang “salah satu yang terkuat di dunia”. Klaim itu akan diuji bukan pada jumlah program, melainkan pada ketepatan sasaran, pembaruan data, dan kemampuan merespons guncangan ekonomi dengan cepat.
Integrasi identitas dapat memperbaiki penyaluran bansos karena verifikasi penerima lebih presisi dan pembaruan status lebih real-time. Tetapi risiko eksklusi juga nyata, sebab warga rentan yang bermasalah dokumen atau akses digital bisa tersingkir dari layanan.
Karena itu, desain reformasi birokrasi digital perlu memadukan teknologi dan layanan luring yang manusiawi. Negara harus memastikan “digital by default” tidak berubah menjadi “digital only” yang menutup pintu bagi kelompok paling lemah.
Pernyataan Prabowo terdengar tegas, tetapi tantangannya bukan sekadar menambah kecepatan, melainkan mengubah budaya birokrasi. Penyederhanaan regulasi akan berbenturan dengan naluri instansi mempertahankan kewenangan, anggaran, dan ruang tafsir.
Single National Identity Card juga bisa menjadi pedang bermata dua jika pengawasan lemah. Ketika satu identitas mengunci semua layanan, kebocoran data atau penyalahgunaan akses dapat berdampak sistemik pada kehidupan warga.
Karena itu, reformasi birokrasi digital harus dibaca sebagai proyek politik tata kelola, bukan proyek IT. Keberhasilannya diukur dari waktu layanan yang benar-benar turun, biaya yang benar-benar hemat, dan keluhan publik yang benar-benar berkurang.
Prabowo menyebut capaian pembangunan sebagai “long march” dari presiden-presiden sebelumnya. Kalimat itu penting, sebab reformasi birokrasi tidak akan selesai dalam satu periode, tetapi bisa rusak dalam satu keputusan yang salah.
Jika pemerintah ingin publik percaya, indikatornya harus dibuka dan dievaluasi berkala. Target seperti pemangkasan jumlah peraturan, penyatuan basis data prioritas, serta standar keamanan data perlu diumumkan dengan tenggat yang jelas.
Reformasi birokrasi, GovTech, dan Single National Identity Card menjanjikan negara yang lebih ringkas dan layanan publik yang lebih cepat. Namun janji itu hanya nyata bila penyederhanaan aturan berjalan seiring perlindungan data dan keberpihakan pada warga rentan.
Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah digitalisasi akan membuat negara lebih melayani, atau sekadar lebih mengawasi. Di titik itulah publik berhak menuntut satu hal yang paling mahal dalam demokrasi, yakni akuntabilitas yang bisa diuji. (Orbit dari berbagai sumber, 3 Agustus 2026)
