Gugatan Pendanaan HBCU Missouri: Lincoln University Tuntut $549 Juta
ORBITINDONESIA.COM – Gugatan pendanaan HBCU Missouri mengguncang Jefferson City ketika mahasiswa dan alumni Lincoln University menuntut negara bagian Missouri hampir 549 juta dolar AS. Mereka menuduh negara selama puluhan tahun secara ilegal mengurangi dana kampus, membuat kerusakan kampus dan layanan akademik tertinggal.
Sejumlah mahasiswa aktif dan mantan mahasiswa Lincoln University menggugat Missouri pada Rabu, menuntut ganti rugi hampir 549 juta dolar AS. Inti tuduhannya sederhana, negara bagian disebut telah puluhan tahun melakukan underfunding terhadap kampus HBCU itu.
Kasus ini menguji hukum federal abad ke-19 tentang universitas land-grant dan kewajiban pendanaan publik yang setara. Pada masa segregasi, skema itu membayangkan institusi untuk warga kulit hitam tidak diperlakukan sebagai kelas dua.
Pengacara penggugat, Don Calloway, menyebut dampak kekurangan dana masih terasa hari ini. Ia mengatakan ini “pelanggaran yang sangat jelas” atas kewajiban hukum dan kontraktual negara bagian.
Kantor Gubernur Missouri dan Jaksa Agung menolak berkomentar atas gugatan itu. Lincoln University tidak menjadi pihak dalam perkara dan juga menyatakan tidak berkomentar.
Sengketa ini berakar pada aturan 1800-an yang membentuk universitas land-grant dengan dukungan federal besar. Masalahnya, banyak negara bagian gagal memenuhi kewajiban pendanaan setara sehingga HBCU sulit memperoleh dana federal yang mensyaratkan dana pendamping.
Pada 2023, pemerintahan Biden menyatakan 16 negara bagian, termasuk Missouri, secara kolektif “mengurangi hak” HBCU lebih dari 12 miliar dolar AS. Pejabat mengatakan hanya Delaware dan Ohio yang memenuhi kewajiban hukum mereka.
Missouri, yang dikuasai Partai Republik di kursi gubernur dan legislatif sejak 2017, baru membantu Lincoln mendapat dana pendamping penuh pada 2022. Gugatan menyebut langkah itu terlambat karena puluhan tahun sebelumnya kampus kehilangan ratusan juta dolar.
Kerugian yang digambarkan penggugat tidak abstrak, melainkan kampus rusak dan infrastruktur akademik tidak memadai. Pada semester musim semi lalu, Lincoln memiliki sekitar 2.200 mahasiswa, jauh dari HBCU besar seperti Howard University dan North Carolina A&T University.
Gugatan menegaskan ketimpangan pendanaan bukan kecelakaan administratif. Negara disebut lama mengaitkan dana pendamping Lincoln dengan kriteria kinerja yang tidak diberlakukan setara pada University of Missouri.
University of Missouri adalah sekolah land-grant pertama negara bagian dan tidak menerima mahasiswa kulit hitam hingga 1950. Detail ini penting karena memperlihatkan ketimpangan historis yang kemudian “dikunci” lewat desain kebijakan.
Penggugat juga mengutip perubahan sikap Missouri belakangan ini sebagai bukti kemampuan fiskal sebenarnya. Mereka menulis bahwa perilaku Missouri sendiri menegaskan ketidakpatuhan puluhan tahun adalah “pilihan, bukan ketidakmampuan anggaran.”
Tuntutan uang hampir 549 juta dolar AS mencakup sekitar 325 juta dolar AS bunga. Dana itu diminta ditempatkan dalam fund khusus Lincoln yang diawasi “special master” yang ditunjuk pengadilan.
Penggunaan dana dibatasi untuk perbaikan kampus, posisi dosen, dan layanan mahasiswa. Setidaknya 20 persen diusulkan untuk membangun endowment baru agar pemulihan tidak berhenti setelah proyek fisik selesai.
Gugatan meminta Missouri membayar putusan dalam waktu maksimal tiga tahun fiskal. Ini kontras dengan anggaran negara bagian Missouri tahun fiskal berjalan yang sekitar 51 miliar dolar AS.
Calloway menyatakan negara bagian harus mencari cara apa pun untuk memenuhi putusan. Ia menekankan “pelanggaran yang nyata” sehingga tanggung jawab pembayarannya tidak bisa dinegosiasikan secara moral.
Secara politik, isu ini memperoleh perhatian lintas kubu karena perhitungan Biden pada 2023 dan juga perintah eksekutif Donald Trump tahun lalu. Dalam perintah itu, Trump mendorong inisiatif HBCU agar “mendorong negara bagian menyediakan dana pendamping yang diwajibkan.”
Preseden hukum menunjukkan negara bagian bisa dipaksa membayar mahal setelah litigasi panjang. Mississippi pada 2001 menyepakati penyelesaian yang akhirnya mengalirkan lebih dari 500 juta dolar AS ke HBCU.
Maryland pada 2021 juga mencapai penyelesaian 577 juta dolar AS terkait pendanaan HBCU. Dua angka ini membuat angka 549 juta dolar AS di Missouri tampak besar, tetapi bukan tanpa rujukan.
Gugatan pendanaan HBCU Missouri ini bukan sekadar soal uang, melainkan soal desain keadilan publik yang ditunda terlalu lama. Jika negara bagian wajib memberi “matching funds” setara, maka mengubah syarat menjadi target kinerja sepihak dapat dibaca sebagai cara halus untuk menahan akses.
Di sini, bahasa “ketidakmampuan fiskal” sering dipakai sebagai tameng, padahal kebijakan adalah pilihan. Ketika Missouri akhirnya memenuhi dana pendamping penuh pada 2022, argumen bahwa negara tak mampu menjadi semakin rapuh.
Namun ada risiko jika publik hanya melihatnya sebagai pertarungan angka dan bunga. Yang lebih penting adalah biaya kesempatan, yakni laboratorium yang tak jadi, dosen yang tak direkrut, dan mahasiswa yang kehilangan layanan.
HBCU saat ini menghadapi tantangan pendaftaran, retensi, dan kesehatan finansial. Dalam konteks itu, underfunding historis bukan masa lalu yang “selesai,” melainkan beban struktural yang menekan daya saing hari ini.
Model dana khusus dengan pengawasan special master menarik karena mengunci akuntabilitas penggunaan. Tetapi desain ini juga mengirim sinyal bahwa kepercayaan pada mekanisme anggaran biasa sudah terkikis.
Jika gugatan ini menang, dampaknya bisa melampaui Lincoln University. Calloway sudah menyebut ia bersiap untuk litigasi di negara bagian lain, dan itu bisa memicu gelombang koreksi fiskal yang selama ini dihindari.
Kasus Lincoln University mengingatkan bahwa hukum abad ke-19 masih bisa menentukan kualitas ruang kelas abad ke-21. Ketika negara menunda kesetaraan pendanaan, yang rusak bukan hanya gedung, tetapi juga masa depan.
Gugatan pendanaan HBCU Missouri menempatkan Missouri di persimpangan antara memperbaiki ketidakadilan atau mempertahankan warisan kebijakan yang timpang. Jika keadilan selalu menunggu “waktu yang tepat,” kapan sebenarnya waktu itu datang untuk kampus-kampus yang dibangun sebagai tempat aman namun dibiarkan kekurangan?
(Orbit dari berbagai sumber, 10 Oktober 2026)
