Komisi X DPR RI, Juliyatmono: Program Kuliah Gratis Harus Libatkan Perguruan Tinggi Swasta

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, berdiskusi bersama sejumlah rektor dan Kepala LLDIKTI Wilayah VI dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, berdiskusi bersama sejumlah rektor dan Kepala LLDIKTI Wilayah VI dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).

Culture

ORBITINDONESIA.COM – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan program kuliah gratis harus melibatkan perguruan tinggi swasta (PTS). Kebijakan tersebut perlu dirancang secara adil dan proporsional agar perluasan akses pendidikan tinggi tidak hanya dinikmati mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga mahasiswa PTS.

Hal itu disampaikan Juliyatmono dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026.

Menurutnya, kebijakan kuliah gratis harus mempertimbangkan keseimbangan peran PTN dan PTS dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

PTN perlu terus didorong meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing internasional. Namun, pada saat yang sama, PTS juga harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi memperluas akses pendidikan.

“Jangan sampai program kuliah gratis hanya berfokus pada PTN. PTS juga harus dilibatkan karena memiliki peran besar dalam menampung mahasiswa dan memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV tersebut.

Juliyatmono menilai, pengaturan kuota penerimaan mahasiswa di PTN perlu dilakukan secara terukur. Sementara itu, pemerintah harus membuka peluang lebih luas bagi PTS untuk terlibat dalam program bantuan pendidikan, termasuk melalui skema pembiayaan kuliah gratis.

Urgensi kebijakan tersebut terlihat dari tren penerimaan mahasiswa baru. Persentase mahasiswa baru yang memilih PTS turun dari 46,60 persen pada 2023 menjadi 45,57 persen pada 2025. Sebaliknya, persentase mahasiswa baru di PTN meningkat dari 37,52 persen menjadi 39,47 persen pada periode yang sama.

Menurut Juliyatmono, kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi. Bantuan pendidikan harus diberikan secara inklusif berdasarkan kebutuhan dan kelayakan mahasiswa, bukan semata-mata berdasarkan status perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan.

Ia juga menyoroti besarnya kontribusi PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 2.713 PTS, jauh lebih banyak dibandingkan 127 PTN. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PTS menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pendidikan tinggi, terutama di daerah yang belum memiliki akses memadai terhadap PTN.

Karena itu, Juliyatmono menegaskan pelibatan PTS bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi. Program kuliah gratis harus dirancang agar seluruh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. ***