Sudaryono Pimpin Badan Gizi Nasional, MBG Diuji Konflik Kepentingan
ORBITINDONESIA.COM – Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memantik pertanyaan publik tentang transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan potensi konflik kepentingan. Di saat dugaan korupsi, audit yang tak kunjung terbuka, dan kasus keracunan pangan menumpuk, pergantian pucuk pimpinan justru dinilai sebagian pengamat tidak menjanjikan perbaikan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono pada Rabu (22/07) di Istana Negara, menggantikan Nanik S Deyang yang mundur karena alasan kesehatan. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyebut Sudaryono dipilih karena mengikuti program MBG sejak tahap konsep, terutama saat menjabat wakil menteri pertanian.
Argumen pemerintah menekankan rantai pasok pangan MBG yang ditopang Kementerian Pertanian, sehingga pengalaman Sudaryono dianggap relevan. Namun, publik membaca konteks lebih luas, karena Sudaryono dikenal sebagai figur dekat lingkaran Prabowo dan pernah menjadi asisten pribadi pada 2010.
Di saat yang sama, MBG berjalan di bawah bayang-bayang tata kelola yang dipersoalkan sejak awal. Kritik paling keras mengarah pada desain kelembagaan, pengadaan, dan penyebaran dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak berbasis kebutuhan.
Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah, menyebut Sudaryono bukan dipilih karena merit atau kepakaran gizi, melainkan karena jejaring politik. Ia menilai kedekatan dengan kekuasaan berisiko mengganggu objektivitas dan akuntabilitas keputusan di BGN.
Direktur Riset Celios, Media Askar Wahyudi, mengaitkan penunjukan ini dengan konflik kepentingan, karena ada klaim keterkaitan dapur MBG dengan individu Partai Gerindra. Ia merujuk temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut setidaknya tujuh yayasan pengelola dapur MBG memiliki kaitan dengan individu dari partai tersebut.
Masalah terbesar yang diwarisi Sudaryono adalah ketiadaan evaluasi dan audit terbuka setelah lebih dari satu tahun pelaksanaan program. Isnawati menilai MBG berjalan “serampangan”, sementara koreksi yang dijanjikan saat libur sekolah tidak terlihat menjadi perubahan kebijakan yang nyata.
Data Komnas HAM mencatat dalam 1,5 tahun MBG terdapat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berdampak pada sekitar 38.000 orang. JPPI juga mencatat sejak 2005 hingga April 2026 ada 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.
Di sisi lain, distribusi SPPG memperlihatkan bias geografis yang mengganggu tujuan penurunan stunting. Dari 27.469 unit SPPG, dapur yang beroperasi di wilayah dengan stunting tertinggi seperti Papua disebut tidak sampai 1%, sementara Jawa mencapai 53% meski angka stuntingnya lebih rendah.
Media Askar menilai penempatan SPPG sejak awal lebih didorong afiliasi dan konflik kepentingan daripada desain kebijakan berbasis data. Ia bahkan menyebut ada pelanggaran aturan pengadaan, terutama jika dapur-dapur dikelola institusi atau pihak yang semestinya tidak menjadi pelaksana langsung tanpa mekanisme yang sah.
Celios menghitung, jika lokasi SPPG ditata ulang sesuai target penerima manfaat dan dapur bermasalah dihentikan, kebutuhan anggaran MBG bisa sekitar Rp67 triliun per tahun. Angka ini jauh di bawah proyeksi Rp287 triliun per tahun yang kerap beredar dalam perdebatan publik.
Sudaryono merespons dengan janji memperbaiki tata kelola, mendorong digitalisasi, dan membuat jejak anggaran lebih terang. Ia juga menegaskan tidak memiliki SPPG dan meminta publik melaporkan pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan jasa.
Pergantian kepala BGN tampak seperti upaya menambal kebocoran kapal saat ombak justru datang dari desain kapal itu sendiri. Jika problem MBG adalah konflik kepentingan, maka figur yang lahir dari ekosistem politik yang sama akan selalu dicurigai, bahkan sebelum bekerja.
Janji transparansi mudah diucapkan, tetapi sulit dijalankan ketika struktur pelaksana sudah terlanjur dipenuhi kontrak, jejaring, dan kepentingan. Tantangannya bukan sekadar membuat sistem digital, melainkan berani membatalkan titik dapur yang salah sasaran dan menertibkan pengadaan yang sejak awal dipersoalkan.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat eks pejabat BGN memperlihatkan bahwa MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga ladang ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kepala lembaga diuji bukan oleh retorika, melainkan oleh keberanian memutus mata rantai rente.
Mundur cepatnya Nanik Deyang menambah lapisan ketidakpastian, apalagi namanya sempat disebut dalam pusaran tuduhan perubahan yayasan SPPG oleh mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya. Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan tidak bisa bertumpu pada satu keterangan, tetapi potensi pemeriksaan terhadap siapa pun yang mengetahui perkara tetap terbuka.
Jika Sudaryono ingin keluar dari bayang-bayang nepotisme, ia harus membangun mekanisme audit yang dapat diakses publik dan melibatkan pengawas independen. Tanpa itu, BGN akan terus dipersepsikan sebagai institusi besar yang mengelola anggaran besar, tetapi minim kontrol sosial.
MBG lahir dengan janji mulia, yaitu memperbaiki gizi anak, ibu hamil, dan kelompok rentan, sekaligus menekan stunting. Namun program sebesar ini akan runtuh bila kepercayaan publik habis lebih dulu akibat keracunan berulang, distribusi dapur yang timpang, dan tuduhan korupsi yang tak kunjung tuntas.
Sudaryono kini berdiri di simpang jalan antara menjadi “penjaga program prioritas” atau pembaharu yang berani menertibkan jejaring kepentingan. Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan, apakah BGN akan memilih keberanian berbasis data, atau kenyamanan berbasis kedekatan kekuasaan.
(Orbit dari berbagai sumber, 5 Agustus 2026)
