Trump Term II: Krisis Gedung Putih, Iran, dan Perang Loyalitas
ORBITINDONESIA.COM – Donald Trump kembali memamerkan klaim kebangkitan Amerika di panggung Great American State Fair pada perayaan 4 Juli di National Mall, Washington. Namun di balik kaca antipeluru dan retorika “AS kembali”, laporan The Telegraph menggambarkan Gedung Putih yang tegang, dihantam perang Iran, harga BBM naik, dan pertarungan loyalitas internal.
Di panggung perayaan, Trump menyebut Amerika “dulu negara mati” dan kini “paling panas di dunia” serta “dihormati semua orang”. Klaim itu kontras dengan suasana internal yang disebut sumber-sumber sebagai “embattled”, penuh krisis dan pencarian kambing hitam.
Artikel sumber menempatkan momen ini menjelang peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan, yang jatuh pada Sabtu, sekaligus menandai paruh masa jabatan kedua Trump. Dalam periode yang seharusnya menjadi etalase stabilitas, justru muncul narasi kemarahan presiden pada staf karena “semuanya berjalan salah”.
Pemicunya disebut konkret: perang Iran yang panjang dan berantakan mendorong kenaikan harga bahan bakar, lalu menjatuhkan approval rating Trump ke titik terendah. Kekhawatiran soal kekalahan pemilu paruh waktu membuat Trump menilai ulang siapa “aset” dan siapa “liabilitas” di sekelilingnya.
Di term kedua, Trump digambarkan menuntut loyalitas lebih ketat dibanding term pertama yang identik dengan kekacauan. Kabinet dipilih untuk meminimalkan oposisi internal, tetapi retakan tetap muncul melalui pengunduran diri, pemecatan, dan figur-figur yang mendadak disorot.
Sumber dekat administrasi mengatakan Trump “sangat murung” dan jengkel karena angka jajak pendapat buruk serta merasa staf tidak memperbaiki keadaan. Dalam logika politik Amerika, kombinasi perang luar negeri dan tekanan harga energi sering menjadi racun elektoral, terutama menjelang midterm.
Ketakutan terbesar yang disebut adalah skenario Demokrat merebut kembali DPR dan Senat, yang bisa membuka pintu pemakzulan untuk ketiga kalinya. Ancaman impeachment bukan sekadar drama, melainkan alat politik yang akan mengunci agenda dan memaksa Gedung Putih bertahan dalam mode krisis.
Markwayne Mullin, menteri keamanan dalam negeri baru, menjadi contoh bagaimana tekanan itu menetes ke level kabinet. Baru tiga bulan menggantikan Kristi Noem yang dipecat, ia sudah disebut terancam disingkirkan karena dinilai lamban dan “lemah” soal deportasi.
Padahal Mahkamah Agung pada Jumat sebelumnya memberi kemenangan besar bagi Trump dengan mengizinkan penghentian perlindungan deportasi sementara bagi ratusan ribu warga Haiti dan Suriah. Ironisnya, kemenangan yudisial itu tidak otomatis meredakan tuntutan politik internal untuk “hasil cepat” di isu migrasi.
Target berikutnya lebih sensitif: Howard Lutnick, menteri perdagangan, yang piawai membuat pengumuman besar tetapi dituduh sering “mendahului presiden”. Di Gedung Putih yang menilai spektakel sebagai mata uang, kemampuan tampil justru bisa berubah menjadi ancaman jika dianggap mencuri panggung.
Ketegangan terhadap Lutnick disebut bermula saat eksekutif Wall Street meminta Trump menjauhkan Lutnick dari televisi karena dinilai kurang paham tarif dan ekonomi. Setelah itu, ia diterpa dua beban reputasi: namanya muncul dalam “Epstein files” dan muncul tuduhan keluarga Lutnick meraup keuntungan dari kesepakatan dagang.
Di dalam pemerintahan, gaya manajerialnya digambarkan kasar dan abrasif, sementara sebagian kabinet meragukan kapasitasnya memenuhi klaim Trump soal investasi yang dijanjikan hingga US$18 triliun. Dalam politik ekonomi, angka raksasa tanpa deliverables cepat biasanya menjadi bumerang komunikasi.
Buku baru “Regime Change” karya Maggie Haberman dan Jonathan Swan menambah bumbu dengan klaim Trump menyebut Lutnick “pussy” karena meminta kehati-hatian soal tarif. Sumber The Telegraph bahkan menyebut Trump menyuruh Lutnick “menyingkir dari jalannya”, sinyal bahwa perlindungan personal pun bisa habis.
Retakan loyalitas juga terlihat dari keluarnya Tulsi Gabbard, mantan direktur intelijen nasional, yang mundur pada Mei karena berbeda sikap soal Iran. Pam Bondi, jaksa agung, juga disebut dipecat karena penanganan Epstein files yang dianggap gagal dan memicu frustrasi Trump.
Di sisi lain, ada figur yang justru menguat: Scott Bessent, menteri keuangan, dipotret sebagai orang paling dihormati di lingkaran Trump. Trump bahkan bercanda ia “menciptakan monster”, tanda Bessent punya pengaruh dan popularitas internal.
Sumber menyebut Bessent yang mengusulkan Camp David untuk menenangkan presiden yang terdistraksi dan tidak puas agar mau membahas peluang kesepakatan mengakhiri perang Iran. Pada puncak konflik, posting Trump di Truth Social disebut begitu deras hingga staf kesulitan mengimbangi, tetapi tidak menghasilkan kemajuan diplomatik yang jelas.
Susie Wiles, kepala staf, disebut sempat khawatir para ajudan memberi Trump “pandangan berwarna mawar” soal perang. Jika benar, ini memperlihatkan risiko klasik “information bubble”, ketika pemimpin menerima laporan yang menyenangkan, bukan yang akurat.
Pengaruh Bessent juga merembet ke isu Chagos Islands yang memicu sengketa diplomatik besar. Dalam makan malam larut di Davos, Bessent dan Nigel Farage membahas rencana Keir Starmer menyerahkan kedaulatan kepulauan itu ke Mauritius, dan hasilnya Farage yakin Washington tidak lagi mendukung kesepakatan tersebut.
Di internal, Bessent disebut salah satu dari dua orang yang benar-benar “punya kuasa” selain Marco Rubio. Ia juga dikenal keras, bahkan pernah mengancam akan “kick the ass” Bill Pulte dalam perseteruan yang terdokumentasi.
Konflik paling heboh Bessent adalah dengan Elon Musk saat Musk menjadi “tsar efisiensi pemerintah”. Pertengkaran West Wing disebut melibatkan umpatan, Bessent mengejek kerja Doge, dan Musk membalas menyebut Bessent “agen Soros”.
Musk sempat dibuang setelah berseteru dengan Trump, lalu Trump menuduhnya mengalami “Trump derangement syndrome”. Musk membalas dengan klaim nama Trump ada di Epstein files, hubungan yang tampak tak mungkin pulih.
Namun Musk tetap ikut rombongan ke China pada Mei, menunjukkan utilitas teknologi bisa mengalahkan permusuhan pribadi. Pesannya jelas: di era pemerintahan yang pragmatis, perangkat AI dan roket bisa lebih penting daripada etika pergaulan politik.
Paruh masa jabatan kedua juga memunculkan pertanyaan suksesi 2028. JD Vance yang dulu dianggap pewaris kini harus bersaing dengan Rubio, dan Trump disebut menikmati mengadu orang-orangnya.
Dalam klaim buku “Regime Change”, Trump bahkan menanyakan pada Rupert Murdoch siapa yang lebih baik antara Vance dan Rubio sebagai pilihan 2028. Murdoch disebut lebih memuji Rubio dan sebelumnya mencoba mencegah Trump memilih Vance pada 2024.
Tokoh Maga senior mengkritik Rubio sebagai figur yang “tidak mengintimidasi” dan sulit mengisi stadion, sambil berharap isu Iran berlalu agar ia tidak disalahkan. Kritik itu menegaskan bahwa di politik pasca-Trump, karisma massa dan identitas Maga sering mengalahkan rekam jejak kebijakan.
Vance disebut memberi sinyal tidak ingin berlari dengan catatan kinerja pemerintahan saat ini, dan mungkin “menyingkir empat tahun” lalu kembali saat Demokrat petahana tidak populer. Kalkulasi itu masuk akal secara elektoral, tetapi berisiko memotong loyalitas yang menjadi mata uang utama Trump.
Rubio menghadapi rintangan lain: basis pernah melabelinya “neocon” karena sejarahnya sebagai hawk kebijakan luar negeri tradisional. Jika maju 2028, posisinya soal perang Iran akan diteliti, apalagi ia disebut menjaga jarak dari isu itu.
Vance justru dibebani citra sebagai pusat negosiasi kesepakatan mengakhiri perang, yang disebut belum memenuhi tujuan pemerintahan Trump. Dalam politik, menjadi “wajah kompromi” bisa dipersepsikan sebagai kelemahan jika basis menginginkan kemenangan total.
Kontras utama artikel ini adalah jurang antara panggung dan ruang rapat, antara deklarasi “Amerika kembali” dan laporan tentang presiden yang marah serta mencari kambing hitam. Politik Trump selalu mengandalkan narasi kemenangan, tetapi perang Iran dan harga energi memaksa narasi itu diuji oleh dompet pemilih.
Term kedua yang disebut lebih disiplin ternyata tidak otomatis lebih stabil, karena loyalitas yang dipaksakan sering melahirkan ketakutan, bukan kinerja. Ketika orang bekerja untuk menghindari kemarahan pemimpin, informasi cenderung dipoles, dan keputusan strategis menjadi rapuh.
Kasus Mullin menunjukkan isu migrasi bukan sekadar kebijakan, melainkan panggung pembuktian ideologis “MAGA atau bukan”. Kemenangan Mahkamah Agung pun tidak cukup jika eksekusi lapangan dianggap tidak agresif, karena yang dinilai adalah intensitas, bukan hanya legalitas.
Kasus Lutnick menyingkap dilema lain: pemerintahan yang memuja spektakel rentan diguncang oleh orang yang terlalu pandai mengelola spektakel. Jika pengumuman besar tidak diikuti hasil, atau jika figur menteri mengundang kontroversi reputasi, presiden akan melihatnya sebagai ancaman elektoral.
Naiknya Bessent memperlihatkan kebutuhan Trump pada operator yang kompeten, tenang, dan bisa menaruh kebijakan di meja presiden tanpa drama. Tetapi kuatnya satu-dua figur juga menandakan sentralisasi kekuasaan, yang bisa membuat kabinet lain pasif dan memperparah bottleneck keputusan.
Pertarungan Vance versus Rubio memperlihatkan bahwa suksesi di kubu Trump bukan sekadar ide, melainkan kompetisi untuk mengklaim “siapa paling Trump”. Di tengah perang, skandal Epstein files, dan tekanan midterm, perebutan masa depan bisa mempercepat fragmentasi internal.
Artikel ini menggambarkan Gedung Putih Trump sebagai mesin politik yang bergerak dengan bahan bakar loyalitas, tetapi mudah panas saat perang, ekonomi, dan skandal bertemu. Panggung 4 Juli memberi ilusi kendali, tetapi ruang belakang memperlihatkan presiden yang gelisah, kabinet yang saling mengintai, dan suksesi yang mulai diperebutkan.
Jika Amerika benar “kembali”, ukuran nyatanya bukan pada pidato, melainkan pada stabilitas keputusan dan kemampuan meredakan krisis tanpa mengorbankan integritas institusi. Pertanyaan bagi publik adalah sederhana: apakah pemerintahan yang bertahan dengan mencari kambing hitam bisa benar-benar memimpin negara sebesar Amerika melewati badai berikutnya.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Juli 2026)
